Skip to main content
x

Trial and Error Kebijakan Pendidikan

OPINI:   INDONESIA dipredikasi akan mengalami bonus demografi tahun 2045. Di era Indonesia Emas tersebut, kita memasuki satu abad Indonesia. Sudah sejauh mana kesiapan bangsa ini dalam menyongsong momentum penting 2045.Sampai saat ini, dokumen resmi berupa peta jalan seluruh sektor atau bidang pembangunan secara detail belum ada. Begitu pun pada sektor pendidikan, belum memiliki peta jalan pendidikan sampai 2045, meskipun memang pernah mengemuka diskursus peta jalan pendidikan sampai dengan 2035.

Konon, draf peta jalan pendidikan tersebut telah direvisi dan masih disusun Kemendikbud.Pascareformasi, belum ada perkembangan dan perubahan yang signifikan dalam pembangunan nasional, khususnya pada bidang pendidikan. Padahal, pendidikan merupakan tonggak utama yang akan mengantarkan bangsa Indonesia menuju era bonus demografi 2045. Pendidikan merupakan instrumen utama untuk membentuk sumber daya manusia unggul yang akan mengisi era Indonesia Emas 2045.Akhir-akhir ini, kebijakan pendidikan kerap menimbulkan kontroversi, bahkan kontraproduktif.

Mulai dari kontroversi draf peta jalan pendidikan, persoalan asesmen nasional (AN), perdebatan PP No 57 Tahun 2021, wacana penarikan pajak pertambahan nilai (PPN) pada jasa pendidikan, sampai pada yang terakhir yakni pembubaran BSNP yang tidak tertib hukum. Testing the WaterBerbagai kontroversi kebijakan bidang pendidikan, jika ditarik benang merahnya, ialah akibat adanya inkonsistensi regulasi dan kebijakan pendidikan. Persoalan regulasi pendidikan saat ini sudah menunjukkan lampu kuning dan berpotensi menciptakan benang kusut sistem regulasi pendidikan di Indonesia.Di sisi lain, telah terjadi inflasi peraturan perundang-undangan sebagai turunan dari Undang-Undang No 20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional yang acap inkonsisten dan disharmoni dalam materi muatannya.Persoalan kebijakan pendidikan pun kerap mendapat sorotan tajam berbagai pihak.

Pasalnya, regulasi yang dibuat selain kurang memperhatikan hierarki peraturan perundang-undangan, juga minim kajian akademik. Berbagai kebijakan baru tersebut kurang melibatkan partisipasi publik. Akibatnya, kebijakan pendidikan kerap mendapat protes dan penolakan dari berbagai pihak.Uniknya, Kemendikbud sering kali memberikan klarifikasi atas kebijakannya itu sendiri. Kondisi ini, jika dibiarkan dan terus berulang, akan menjadi preseden buruk dan menciptakan persepsi di masyarakat bahwa kebijakan pendidikan yang dibentuk saat ini seolah-olah sedang melakukan testing the water.Persoalan ‘ganti menteri ganti kebijakan’ sudah dianggap seperti hal yang lumrah terjadi dalam dunia pendidikan di Indonesia.

Padahal, kesinambungan atau keberlanjutan suatu kebijakan merupakan hal yang sangat krusial. Pembenahan kebijakan pendidikan pun kerap bersifat parsial dan belum berdampak secara signifikan terhadap perbaikan seluruh komponen sistem pendidikan.Belum lagi terkait persoalan keselarasan dan konsistensi antara kebijakan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Tak jarang terjadi tarik-menarik kebijakan dan saling lempar tanggung jawab di antara para pemangku kepentingan pendidikan. Padahal Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintah Daerah sudah mengatur pendidikan sebagai urusan konkuren yang berkaitan dengan urusan pemerintahan wajib layanan dasar.Sayangnya, saat ini otonomi pendidikan cenderung melemah akibat menguatnya resentralisasi pendidikan. Selain disebabkan oleh belum lengkapnya norma, standar, pedoman, dan kriteria (NSPK) yang mengatur secara detail mengenai mana saja urusan pendidikan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah, juga karena kurangnya pemahaman pemangku kepentingan tentang konsepsi otonomi pendidikan.(Redaksi2/MI)