Skip to main content
x

Tolak Gugatan Rizal Ramli, Mindset Mahkamah Konstitusi (MK) terkesan Tak Bermoral dan Dikuasai Oligarki dan Dikooptasi Plutokrat

KONFRONTASI- Para Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) pimpinan Arief Hidayat  dan mindset mereka sudah terkesan tak bermoral dan tdak mengerti hakekat demokrasi substansial serta terkesan sudah dikuasai oligarki dan kekuatan modal , dikooptasi plutokat sehingga menolak gugatan tokoh nasional Rizal Ramli (RR). Demikian pandangan Bennie Akbar Fatah (tokoh senior Gerakan 1998 dan mantan Ketua Fosko66 dan tim 11 KPU era Habibie) dan analisis  F Reinhard MA dari Indonesian Research Group.

MK menyatakan ekonom senior Rizal Ramli tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan gugatan terkait aturan ambang batas presiden dihapus. Hal ini menjadi alsan MK menolak gugatan Rizal Ramli. ''Itu pandangan MK yang terkesan ngasal dan ngawur, serta miskin visi demokrasi, kecuali mengerti proseduralnya saja, sangat parah,'' kata Bennie.

''MK defisit imajinasi dan sudah tak kredibel dan jadi beban rakyat maupun demokrasi dan reformasi,'' imbuh Reinhard

Ini Alasan MK Tolak Gugatan Rizal Ramli soal Ambang Batas Presiden

Dalam pertimbangan hukum, Mahkamah Konstitusi menyatakan sesuai Pasal 6A ayat (2) UUD 1945, pasangan calon presiden dan wakil presiden hanya dapat diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum.

Sesuai pasal tersebut, pengusulan pasangan calon tidak ditentukan oleh kehendak perseorangan sehingga subjek hukum yang mempunyai hak konstitusional dan memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan itu adalah partai politik atau gabungan partai politik.

"Maka yang memiliki hak kerugian konstitusional menurut permohonan yang diajukan oleh para pemohon adalah partai politik atau gabungan partai politik," ujar Arief Hidayat dalam sidang pengucapan putusan di Gedung Mahkamah Konstitusi yang disiarkan secara daring di Jakarta, Kamis (14/1/2021).

Dalam sidang sebelumnya, Rizal Ramli menyebut aturan ambang batas membuat calon terbaik tidak dapat berkompetisi dalam pemilu karena kebanyakan calon presiden tidak mempunyai uang untuk membayar upeti yang diminta partai politik.

Rizal Ramli dan Hariman Siregar Dikejar Penodong di Dapur Neraka New York:  Kisah Nyata | Konfrontasi

Menurut dia, sistem demokrasi yang berlaku di Tanah Air hanya menguntungkan kelompok-kelompok tertentu dan menghambat munculnya tokoh-tokoh berkualitas dan berintegritas untuk memasuki kompetisi pesta demokrasi.

Namun, argumentasi yang dibangunnya untuk mengubah pandangan Mahkamah Konstitusi bahkan tidak dipertimbangkan karena majelis hakim menilai ia tidak memiliki kedudukan hukum.

Adapun secara keseluruhan pengujian konstitusionalitas ketentuan Pasal 222 UU Nomor 7 Tahun 2017 telah 12 kali diputus oleh Mahkamah Konstitusi. (Antara)

NID
190692