Skip to main content
x

Tax Amnesty itu hanya Cover untuk  Memutihkan Pidana Hartanya? DPR harus tegas dan wajib membatalkan Tax Amnesty tersebut.

KONFRONTASI- Tax Amnesty itu hanya cover untuk memutihkan pidana hartanya.  Karena dalam UU HPP (Harmonisasi Peraturan Perpajakan) yang disahkan DPR minggu lalu memang disebutkan bahwa harta yang ikut tax amnesty tidak boleh dipakai uñtuk memidanakan WPnya. Dalam kaitan ini, DPR harus tegas dan wajib membatalkan Tax Amnesty tersebut.

Demikian pandangan mantan Menkeu Dr Fuad Bawazier dan Dr Anthon Budiawan yang disampaikan kepada kalangan media kemarin.

''Eunak tenan toh? . Makanya para ekonom menyebutkan ini sih bukan hanya tax amnesty tapi juga “all in amnesty” termasuk pidananya diampuni (sepanjang yang berkaitan dengan harta yang dilaporkan). Makanya sejak awal banyak yang menduga bahwa adanya Tax Amnesty jilid 2 ini adalah dari titipan,'' kata Fuad Bawazier, Dewam Pembina  DPP Partai Gerindra

. Dugaan ini menjadi lebih kuat lagi setelah ditemukan Pandora Papers. Ekonom Dr Anthony Budiawan menekankan bahwa rencana tax amnesty jilid 2 harus ditunda. Atau tepatnya dibatalkan. Karena sesungguhnya tax amnesty tidak diperlukan. Kecuali bagi mereka yang mempunyai penghasilan ilegal. Atau bagi mereka yang menggelapkan pajak.
 
Untuk itu, katanya, DPR harus tegas. DPR wajib membatalkan Tax Amnesty. Jangan sampai DPR dan parlemen yang terhormat mempunyai citra sebagai pendukung kriminal pajak, atau pendukung pencucuian uang ilegal.

Semoga DPR segera menjadi lembaga legistatif yang disegani: lembaga yang taat hukum dan lembaga pembuat hukum untuk kepentingan rakyat banyak, bukan kepentingan kriminal keuangan.(Redaksi2/WATYUTINK)