Skip to main content
x

Tanpa Menyita Uang BLBI, Gerakan Kembali ke UUD 1945 Hanya Pepesan Kosong

OPINI-Amandemen UUD 1945 adalah proyek yang dilakukan dan dibiayai dengan Uang BLBI, uang inilah yang sampai saat ini membiayai kelangsungan reformasi, karena reformasi adalah senjata mereka untuk terus mengkonsentrasikan kekayaan di tangan segelintir taipan.

Uang ini telah disimpan di internasional dalam rangka melakukan penghindaran pajak, pencucian uang, dan disirkulasi di dalam negeri dalam negeri untuk mengambil alih aset pe rakyat, tanah, tambang, dan menguasai pemerintahan dan politik sebagai basis pertahanan mereka.

Inernasional berkali kali menyatakan kepada indonesia agar segera menuntaskan kasus ini. aset aset yang disimpan di swis bank akan disita oleh internasional kalau indonesia tidak segera memutuskan status keperdataan dan pidana atas uang ini. Perjanjian MLA dengan Swiss memberi tenggang waktu, kalau tidak maka mereka Internasional sendiri yang akan mengeksekusi uang kotor para taipan tersebut.

Uang BLBI adalah beban permanen negara. karena skema pelunasan oleh pemerintah selama 40 tahun bernilai Rp. 14 ribu triliun sebagai mana analisis eks BPPN yang kemudian analisnya dipecat. Lingkaran setan beban negara ini harus diahiri agar melapangkan jalan pemulihan ekonomi dan politik pasca UUD 1945 yang dikembalikan dalam bentuk asli sebagai sertifikat pendirian negara Indonesia.

Mengapa skandal BLBI adalah persoalan terbesar bangsa Indonesia? karena skanda BLBI adalah bamper dari beroperasinya sistem ekploitasi tanpa batas kepada bangsa Indonesia (Nekolim). Rakyat dihisap hingga tulang sumsum. Pemerintah merahasiakan beban yang begitu besar yang harus ditanggung oleh rakyat. Tiga staf sekretariat BPPN yaitu Gatot Arya Putra, Ira Setiati, dan Damayanti dipecat karena melakukan pengembangan analisa mereka termuat di majalah BPPN pada tahun 2002, yaitu enam skenario obligasi yang harus dilunasi pemerintah, dari skenario tepat waktu sebesar Rp 1.030 triliun hingga skenario terlama pelunasan mencapai Rp 14.000 triliun.

Itulah mengapa gerakan kembali ke UUD 1945 bukan gerakan sempalan pemilu dan pilpres 2019, tapi ini adalah gerakan untuk pembentukan kekuatan dunia dalam rangka menandingi supremasi elite global yang sekarang tengah menyebarkan virus uang panas melalui Tiongkok.

Oleh karena itu maka gerakan kembali ke UUD 1945 harus disatu-badankan dengan gerakan penyitaan aset BLBI di dalam dan di seluruh dunia sebagai modal pemulihan ekonomi Indonesia dan pembentukan kekuatan dunia yang baru dalam rangka mewujudkan peradaban kemanusiaan

_________

Oleh: Salamuddin Daeng