3 April 2020

Setya Novanto

Tokoh "Papa Minta Saham" Setya Novanto Divonis Penjara 16 Tahun dan Denda Rp 1 Miliar

KONFRONTASI -  Setya Novanto dituntut jaksa penuntut umum (JPU) pada KPK dengan hukuman 16 tahun penjara. JPU menilai, mantan Ketua DPR itu secara hukum dan bukti yang ada telah melakukan korupsi dalam pengadaan proyek e-KTP.

Pemohonan JC Setya Novanto Ditolak Jaksa KPK

KONFRONTASI -  Jaksa KPK tolak permohonan Justice Collaborator mantan Ketua DPR RI Setya Novanto yang didakwa atas kasus dugaan korupsi proyek e-KTP.

Hal itu diungkapkan Jaksa Abdul Basir ketika membacakan nota tuntutan untuk Novanto di Pengadilan Tipikor Jakarta, Kamis (29/3).

Menurut Jaksa Abdul Basir, Novanto tidak memenuhi syarat sebagai saksi pelaku yang bekerja sama dengan penegak hukum.

Hak Politik Novanto Terancam Dicabut, Gerindra: Konsekuensi yang Harus Dihormati

KONFRONTASI -  Jaksa KPK meminta majelis hakim mencabut hak politik terdakwa Setya Novanto lantaran perbuatan yang dilakukannya. Pencabutan hak politik tersebut merupakan pidana tambahan bagi terdakwa kasus korupsi proyek pengadaan KTP-el dalam jabatan publik selama lima tahun, terhitung sejak, terdakwa selesai menjalani pidana pokok.

Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra, Ahmad Riza Patria menilai pencabutan hak politik seorang terdakwa korupsi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merupakan sebuah konsekuensi yang harus dihormati.

Indonesia prosecutors seek 16 years prison for ex-speaker

KONFRONTASI - Indonesian prosecutors Thursday demanded 16 years of imprisonment for former parliament speaker Setya Novanto in one of the graft-riddled country's biggest corruption cases.

The veteran politician has been indicted for allegedly taking bribes and kickbacks amounting to $7.4 million related to the procurement of an electronic ID system for Indonesia's more than 250 million inhabitants.

PPATK Lacak Aliran Dana yang Disebut Novanto

KONFRONTASI-Pusat Pelaporan dan Analisis Keuangan (PPATK) akan melakukan penelusuran aliran dana yang disebut-sebut mantan Ketua DPR Setya Novanto dalam kesaksiannya sebagai terdakwa dugaan korupsi pengadaan kartu tanda penduduk berbasis data elektronik (KTP-el) tahun anggaran 2011-2012.

Jelang Pembacaan Tuntutan, Setnov Dijenguk Idrus Marham di PN Tipikor

KONFRONTASI - Menteri Sosial Idrus Marham memberikan dukungan kepada mantan Ketua DPR Setya Novanto yang akan menghadapi sidang pembacaan tuntutan di pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta hari ini.

"Saya diajari sejak kecil dan juga diajari agama kalau ada saudara kita kena masalah ya kita harus datangi. Ini kan hari ini adalah tuntutan ya saya dateng. Ya saya kira itu saja," kata Idrus di ruang sidang pengadilan Tipikor Jakarta, Kamis.

Kasus e-KTP: Jaksa Sebut Uang untuk Novanto Disamarkan

KONFRONTASI-Jaksa Penuntut Umum (JPU) KPK menyatakan uang sebesar 7,3 juta dolar AS untuk mantan Ketua DPR Setya Novanto diberikan dengan cara disamarkan.

"Guna melaksanakan kesepakatan tersebut, Johannes Marliem dan terdakwa kemudian mengirimkan uang kepada Setya Novanto dengan terlebih dahulu menyamarkannya," kata JPU KPK Lie Putra Setiawan dalam sidang pembacaan dakwaan di pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Rabut.

Hal itu terungkap dalam sidang pembacaan dakwaan Direktur Utama PT Quadra Solutions Anang Sugiana Sudiharjo.

Pemberian "fee" tersebut sudah dibicarakan sejak Februari 2010 yaitu ketika Direktur Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil Kemendagri saat itu Irman memberitahu pengusaha Andi Agustinus terdapat komitmen fee sebesar 10 persen dari nilai kontrak yang nantinya harus ditanggung oleh penyedia barang/jasa, yang mana sebesar 5 persen untuk DPR RI dan 5 persen lainnya untuk Kemendagri.

Pada sekitar akhir Desember 2011, ketua Komisi II saat itu Chairuman Harahap menagih "commitment fee" kepada Irman dan Irman menagih ke Anang, Andi Agustinus, Paulus Tannos, dan Johannes Marliem.

Akhirnya pemberian "fee" disepakati sebesar 3,5 juta dolar AS oleh Anang dan dananya akan diambil dari bagian pembayaran PT Quadra Solution kepada Johannes Marliem melalui perusahaan Biomorf Mauritius dan PT Biomorf Lone Indonesia untuk kemudian ditransfer ke rekening Made Oka Masagung di Singapura dan akhirnya diserahkan kepada Setya Novanto.

Johannes Marliem akan mengirimkan beberapa "invoice" kepada Anang sebagai dasar untuk pengiriman uang, sehingga seolah-olah pengiriman uang tersebut merupakan pembayaran PT Quadra Solution kepada Biomorf Mauritius atau PT Biomorf Lone Indonesia.

"Selain itu, terdakwa juga melakukan pertemuan dengan Johannes Marliem dan Sugiharto guna membahas jumlah `fee` yang akan diberikan kepada Setya Novanto yang rencananya akan diberikan sejumlah Rp100 miliar, namun jika tidak memungkinkan maka akan diberikan hanya sejumlah Rp70 miliar," tambah jaksa.

Cara pengiriman uang adalah dengan memberikan uang-uang tersebut tidak langsung kepada Setya Novanto, tetapi melalui proses transfer ke beberapa rekening perusahaan dan "money changer" tertentu, baik di dalam maupun di luar negeri.

Uang tersebut selanjutnya diterima oleh Setya Novanto dengan cara dan perincian sebagai berikut:

Diseret Dalam Kasus e-KTP, Mekeng Ancam Polisikan Novanto

KONFRONTASI-Tak terima terus diseret dalam kasus korupsi e-KTP, Ketua Fraksi Golkar DPR RI, Melchias Marcus Mekeng mengancam akan melaporkan Setya Novanto ke kepolisian.

"Kalau Setya Novanto, saya akan membuat laporan kalau dia masih buat onar, bualan, ocehan yang tidak punya bukti," kata Mekeng, di Kompleks DPR, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (28/3/2018).

Perawat Bantah Ada Benjolan Segede Bakpao Saat Novanto Kecelakaan

KONFRONTASI-Kondisi Setya Novanto setelah mobilnya menabrak tiang listrik beberapa waktu lalu akhirnya terungkap. Jika dulu dikabarkan muncul benjolan di kepalanya, keterangan awak RS Medika Permata Hijau berkata lain.

Supervisor perawat di RS Medika Permata Hijau Nana Triatna mengaku tidak melihat benjolan atau luka di wajah Setya Novanto saat mantan ketua DPR itu dibawa ke rumah sakit. “Kalau luka tidak memperhatikan, kalau benjolan gede tidak ada,” kata Nana di pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Senin (26/3/2018).

Diselidiki Uang Mengalir dari Novanto ke Golkar

KONFRONTASI -   Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) didorong menggali keterangan Setya Novanto terkait adanya uang korupsi yang mengalir ke Partai Golkar.

Dalam sidang sebagai terdakwa kasus korupsi proyek pengadaan e-KTP, Novanto menyebut ada uang Rp 5 miliar mengalir untuk Rapimnas Golkar pada 2012.

"Harus diuji kebenarannya oleh KPK," kata Koordinator Divisi Politik Indonesia Corruption Watch (ICW) Donal Fariz, saat dihubungi dari Jakarta, Minggu (25/3/2018).

Pages