6 April 2020

OJK

Rizal Ramli: Wimboh Ketua OJK dan Sri Mulyani Tak Kredibel, Mengidap Masalah Kredibilitas

KONFRONTASI- Tokoh nasional Rizal Ramli mengkritik dan mengoreksi kelemahan fatal Ketua OJK Wimboh Santoso yang mengatakan, “Akan monitor moral hazard, supaya tidak terjadi”.

Para analis menilai Wimboh, seperti halnya Menkeu Sri Mulyani,  sangat tidak kredibel (tidak becus) dan hanya jadi beban rakyat Indonesia.

IHSG Tergerus Tajam, BEI Terus Komunikasi dengan OJK

KONFRONTASI-Bursa Efek Indonesia (BEI) menyatakan terus berkomunikasi dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terkait Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) yang turun signifikan.

"Komunikasi jalan terus. Kami monitoring market secara cermat dan hati-hati," kata Direktur Perdagangan dan Pengaturan Anggota Bursa BEI Laksono Widodo kepada wartawan di Jakarta, Senin.

IHSG awal pekan ini anjlok hingga 6,58 persen ke level 5.136,81, level terendah dalam tiga tahun terakhir.

Antisipasi Dampak Corona, OJK Longgarkan Kolektabilitas

KONFRONTASI -   Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memutuskan memberikan kelonggaran terhadap perhitungan tingkat kolektabilitas debitur. Ketua OJK Wimboh Santoso mengatakan langkah ini diambil sebagai antisipasi dampak virus Corona terhadap sektor riil. OJK mengatakan menyederhanakan perhitungan kolektabilitas menjadi 1 pilar dari sebelumnya ada 3 pilar dalam perhitungan kolektabilitas.

Setelah Merger ke MAG, OJK Cabut Izin Usaha Asuransi AXA Indonesia

KONFRONTASI -   Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencabut izin usaha PT Asuransi AXA Indonesia (AGI), setelah entitas tersebut bergabung atau merger ke PT Mandiri AXA General Insurance (MAGI). Sejalan dengan itu, MAGI mengembalikan izin usaha AGI ke OJK.

Pengembalian izin usaha diterima dan disetujui OJK lewat Surat Keputusan Nomor KEP-5.D.05/2020 tertanggal 17 Februari 2020 mengenai Pencabutan Izin Usaha Perusahaan Asuransi Umum AGI sehubungan penggabungan usaha ke MAGI.

Menyoal Wacana Pembubaran OJK

Oleh: Frans Aba*

Tanggal 22 November 2011 adalah waktu yang bersejarah bagi negara Indonesia, karena di tanggal itulah Undang-Undang Nomor 21/2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK) disahkan. OJK akhirnya lahir setelah ditunggu cukup lama karena terombang-ambing berbagai kepentingan politik.

Pelaku Industri Keuangan Masih Butuh Peran OJK

KONFRONTASI-Pengamat Asuransi Kepler Marpaung berpendapat peran pengawasan dan pengaturan dari Otoritas Jasa Keuangan saat ini masih dibutuhkan para pelaku industri jasa keuangan.

Namun, menurut Kepler di Jakarta, Rabu, perlu ada reformasi di tubuh OJK agar pengawasan dan pengaturan dapat lebih efektif.

Reformasi itu dapat berupa pendirian Badan Pengawas agar terdapat supervisi dan pengawasan terhadap kebijakan-kebijakan Dewan Komisioner OJK, serta peningkatan efektivitas dari satuan kerja terutama bagian Edukasi dan Perlindungan Konsumen.

Kasus Asabri dan Jiwasraya, Faisal Basri Kritik OJK dan Kementerian Keuangan

KONFRONTASI -   Ekonom Senior Faisal Basri mengkritik Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) terkait kasus yang membelit PT Asuransi Jiwasraya (Persero) dan PT Asabri (Persero).

Faisal menilai pemerintah abai dalam mengantisipasi kedua permasalahan sehingga bisa terjadi

 

OJK Terancam Dibubarkan, Ini Respon Wimboh Santoso

KONFRONTASI-Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Wimboh Santoso ​​​​​​mengatakan pihaknya sudah bekerja profesional dan independen dalam mengawasi serta mengatur industri jasa keuangan selama masa kepemimpinannya.

Wimboh di Gedung DPR, Jakarta, Rabu, mengatakan perlu dicermati bahwa masalah di industri jasa keuangan yang dalam beberapa waktu terakhir mencuat, telah terjadi jauh-jauh hari sejak era sebelum dia memimpin.

Kasus Jiwasraya Membuncah, Peran dan Fungsi OJK Dipertanyakan

KONFRONTASI-Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mempertanyakan peran dan fungsi pengawasan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terkait dengan kasus yang menimpa perusahaan asuransi PT Jiwasraya.

Hal tersebut disampaikan oleh Anggota DPR Komisi XI Heri Gunawan saat mempertanyakan peran dari OJK sehingga kerugian negara di Jiwasraya bisa terjadi.

“Tentunya sebagai lembaga yang mengatur, mengawasi dan melindungi OJK tidak optimal dalam melakukan fungsi dan perannya,” ujar Heri kapada awak media, Selasa, (21/1/2020).

Ombudsman akan Interogasi OJK Terkait Pengawasan Asuransi

KONFRONTASI-Ombudsman RI siap memanggil Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pekan depan untuk mengevaluasi pengawasan yang dilakukan pada PT Asuransi Jiwasraya. Ombudsman menilai pengawasan OJK terhadap tata kelola Asuransi Jiwasraya masih memiliki kelemahan.

"Tidak ada tuduhan OJK terlibat. Hanya mempertanyakan sebagai lembaga pengawas bagaimana fungsi pengawasan OJK. Karena itu kami dan tim akan meminta klarifikasi ke OJK," ujar Anggota Ombudsman RI Dadan Suharmawijaya di Jakarta, Senin (20/1/2020).

Pages