3 April 2020

Mahkamah Konstitusi

MK Langgengkan Politik Dinasti, Hancurkan Mimpi Membangun Demokrasi Yang Sehat

Konfrontasi - Anggota DPR RI, Miryam S Haryani mengatakan bahwa keinginan Panitia Khusus (Pansus) Pemilihan Kepala Daerah untuk menciptakan demokrasi yang lebih baik dengan menghilangkan politik dinasti pupus sudah dengan keputusan Mahkamah Konstitusi (MK).

Sudah tentu pihak yang sangat dirugikan dengan keputusan MK ini adalah Rakyat Indonesia, sebab mereka akan kembali kehilangan kesempatan dalam memunculkan alternatif pemimpin pilihan yang ideal dan sesuai harapan mereka dalam pilkada akibat adanya dinasti ini

Ikut Pilkada, Legislator Wajib Mundur

KONFRONTASI-Mahkamah Konstitusi memutuskan ketentuan yang mengharuskan legislator mundur dari jabatannya, sejak ditetapkan oleh KPU atau KIP sebagai calon kepala daerah.

Hal ini diputuskan oleh Mahkamah yang mengabulkan sebagian permohonan dari uji materi dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Daerah. Pemohon mengajukan uji materi dalam UU Nomor 8 Tahun 2015 Pasal 7 huruf r dan Pasal 7 huruf s.

Menag Apresiasi Penolakan MK Terkait Pernikahan Beda Agama

Konforntasi - Mahkamah Konstitusi (MK) menolak permohonan uji materi UU Perkawinan pada pekan lalu. UU Perkawinan yang diujimaterikan adalah mengenai legalitas perkawinan yang diharuskan sang laki-laki dan perempuan memiliki keyakinan sama.

Menteri Agama, Lukman Hakim bersyukur atas putusan MK tersebut. Menurutnya, putusan MK itu mencerminkan pandangan mayoritas di Indonesia dengan berlakunya UU No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tersebut.

Tolak Uji Materi, Komnas Perempuan Kecewa dengan MK

Konfrontasi - Komisi Nasional Antikekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) menyesalkan keputusan Mahkamah Konstitusi yang menolak permohonan uji materi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, khususnya mengenai peningkatan usia perempuan untuk menikah.

"Kami sayangkan penolakan MK atas uji materi terhadap UU itu, khususnya Pasal 7 ayat (1) dan (2) mengenai batas usia perkawinan bagi perempuan," kata Komisioner dan Wakil Ketua Komnas Perempuan Budi Wahyuni dalam keterangan tertulisnya, Jumat.

MK Tolak Seluruh Permohonan Uji Materi Soal PK

KONFRONTASI-Mahkamah Konstitusi memutuskan untuk menolak seluruh permohonan pemohon atas Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (UU KUHAP).

"Menyatakan, menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya," ucap Ketua Majelis Hakim Arief Hidayat ketika membacakan amar putusan di Gedung Mahkamah Konstitusi Jakarta, Senin (20/4/2015).

Adapun perkara nomor 17/ PUU-XIII/2015 tersebut diajukan oleh Perkumpulan Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI), dan Lembaga Pengawas dan Pengawalan Penegakan Hukum Indonesia (LP3HI).

Merasa Dirugikan, BW Gugat UU KPK ke MK

KONFRONTASI-Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) nonaktif, Bambang Widjojanto, menggugat Undang-Undang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU KPK) terkait dengan ketentuan pemberhentian sementara pimpinan KPK ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Keterangan Ahli Tegaskan KTKLN Langgar Konstitusi

KONFRONTASI -  Fatkhul Ulum, dosen Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Banten, mengemukakan, salah satu cita negara adalah negara hukum, dimana Indonesia sebagai negara hukum, tentu harus memiliki perlindungan dan jaminan hukum setiap warga negara Indonesia.

“Perlindungan dan jaminan sebagai instrumen pokok yang harus dimiliki oleh negara dalam menjaga setiap warga negara,  baik WNI yang berada di dalam negeri atau warga negara yang berada di luar negeri,” jelas Fatkhul dalam keterangan ahli pemohon di Mahkamah Konstitusi, Rabu (18/03).

Air Adalah Hak Publik, Jangan Biarkan Dikuasai Swasta!

KONFRONTASI--Gugatan uji materi Undang-undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (SDA) yang dimotori oleh ormas Islam Muhammadiyah telah dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi (MK) .

Atas keputusan MK ini, maka tidak ada lagi dasar hukum bagi semua perusahaan swasta air minum dalam kemasan (AMDK) untuk beroperasi, mengelola, dan menguasai sumber-sumber mata air di seluruh Indonesia.

Dinilai Bertentangan dengan UUD, MK Batalkan UU Sember Daya Air

KONFRONTASI-Majelis hakim Mahkamah Konstitusi (MK) dalam sidang yang digelar di Jakarta, Rabu, membatalkan sepenuhnya pemberlakuan Undang-undang (UU) Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (SDA) karena bertentangan dengan UUD 1945.

Dalam putusan yang dibacakan oleh Ketua MK, Arief Hidayat, UU SDA tidak memenuhi enam prinsip dasar pembatasan pengelolaan sumber daya air.

UU MD3 Kembali Digugat ke MK

KONFRONTASI-Undang-undang Nomor 42 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD (UU MD3) kembali diajukan ke Mahkamah Konstitusi.

Pages