6 April 2020

Mahkamah Konstitusi

11 Ciutan Mahfud MD Terkait Penyataan Kontrovesional Saut Situmorang Terkait HMI

Konfrontasi - Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi, Mahfud MD, mendukung langkah Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) untuk menempuh jalur hukum atas pernyataan Wakil Ketua KPK Saut Situmorang.

Pernyataan Saut soal alumni HMI banyak yang terlibat korupsi, dinilai tendensius dan terkesan hanya memojokkan HMI.

MK Pastikan Diri Steril dari Pengaruh Apa Pun

Konfrontasi - Ketua Mahkamah Konstitusi Arief Hidayat menyatakan MK  tidak terpengaruh oleh kondisi atau pihak mana pun yang berusaha mengintervensi mahkamah selama proses penyelesaian sengketa Pilkada.

"Kami steril dan tidak terpengaruh, seluruh gugus tugas juga tidak ada yang terpengaruh kondisi situasi yang ada di luar," ujar Arief dalam jumpa pers di Jakarta, Selasa (8/3).

Arief menjelaskan, selama menjalankan tugasnya, MK dijaga secara ketat oleh Dewan Etik yang bersifat permanen.

Walhi Ajukan Uji Materi Perpres Kereta Cepat ke MK

Konfrontasi - Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) menyorot landasan hukum yang digunakan untuk membangun proyek kereta cepat dianggap cacat hukum. Apalagi proyek ini ditolak warga Bandung. Makanya pihaknya akan mengajukan uji materi ke Mahkamah Konstitusi (MK).

“Kami dorong agar Perpres 107 tahun 2015 tentang Percepatan Prasarana dan Sarana Kereta Cepat Jakarta-Bandung dicabut. Kalau tidak, kami akan gugat ke MK,” tandas Direktur Eksekutif Walhi Jawa Barat, Dadan Ramadhan, Jumat (5/2/2016).

Sengketa Pilkada: MK Hanya Loloskan 7 Perkara Masuk ke Peradilan

KONFRONTASI-Dari 147 permohonan gugatan perselisihan hasil pilkada (PHP) dari seluruh daerah, Mahkamah Konstitusi (MK) hanya meloloskan tujuh . Tujuh perkara itu dinyatakan lolos syarat formil dan bisa melanjutkan ke persidangan pemeriksaan pokok perkara.
 

MK Tolak Permohonan Helmy-Muchendi

KONFRONTASI-Mahkamah Konstitusi (MK) menolak permohonan calon bupati dan wakil bupati Ogan Ilir, Sumatera Selatan, Helmy Yahya-Muchendi Mahzareki terkait sengketa hasil Pilkada di wilayah Ogan Ilir.

"Permohonan pemohon tidak dapat diterima," ujar Ketua Majelis Hakim Konstitusi Arief Hidayat ketika membacakan amar putusan di Gedung Mahkamah Konstitusi Jakarta, Kamis.

Dalam pertimbangannya, Mahkamah menyatakan bahwa Helmy-Muchendi sebagai pemohon tidak memenuhi Pasal 158 ayat (2) huruf b UU Pilkada.

MK Gelar Sidang Putusan `Dismissal` Sengketa Pilkada

Konfrontasi - Mahkamah Konstitusi menggelar persidangan perkara perselisihan hasil pemilihan kepala daerah 2015 dengan agenda putusan dismissal, yaitu proses penelitian terhadap gugatan yang masuk.

"Hari ini agenda sidangnya adalah putusan dismissal, setelah pemeriksaan pendahuluan dan mendengar keterangan pihak termohon serta terkait," kata Juru Bicara Mahkamah Konstitusi (MK), Fajar Laksono, ketika dihubungi di Jakarta, Senin (18/1).

Selesaikan Konflik Pilkada, MK Jangan Jadi Mahkamah Kalkulator

KONFRONTASI-Pilkada serentak yang digelar beberapa serentak menyisakan sejumlah persoalan yang berujung gugatan di Mahkamah Konstitusi.

Gugatan Tak Diterima MK, PHP Paslon Disarankan ke PTUN

Konfrontasi - Pasangan calon peserta Pilkada yang permohonan perselisihan hasil pilkada-nya (PHP) tidak diterima oleh Mahkamah Konstitusi karena batas selisih suaranya di atas dua persen seperti yang diatur dalam Pasal 158 Undang-Undang Pilkada Nomor 8 Tahun 2015, diusulkan untuk mengajukan gugatannya ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

Koordinator Komite Pemilih Indonesia, Jerry Sumampouw mengatakan, gugatan yang akan dilayangkan ke PTUN itu nantinya bukan berupa gugatan PHP, melainkan gugatan pelanggaran dalam proses Pilkada.

Mahfud MD: Pemerintah Harus Sesuaikan Kontrak Freeport Sesuai UU

Konfrontasi - Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi, Mahfud MD, menyarankan pemerintah menyesuaikan kontrak lama PT Freeport Indonesia dengan UU Nomor 4/2009 yang melarang sistem kontrak, melainkan pemberian izin usaha.

"Itu harus diatur agar UU diimplementasikan dan tidak bertentangan dengan kontrak lama, kontrak lama disesuaikan supaya bisa diinternalisasikan ke kebijakan baru, disitu sedikit disesuaikan," ujar dia, di Jakarta, Jumat (18/12/2015).

Mahfud MD Ingatkan Ada Modus Tukar Kotak Suara di Jalan

Konfrontasi - Tak lama lagi, Indonesia akan menggelar Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak. Cukup spesial karena pesta demokrasi tersebut untuk pertama kalinya dilaksanakan secara bersamaan.

Namun, publik perlu waspada. Sebab, para peserta cenderung menghalalkan segala cara untuk meraih kemenangan. Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi, Mahfud MD mengungkapkan pengalamannya.

Pages