5 April 2020

KPK

Ada Indikasi Ada Pidana Korupsi di Kementrian Pimpinan Yasonna Laoly

KONFRONTASI -   Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mencium adanya indikasi pidana korupsi di Kementrian Hukum dan HAM. Kini komisi antirasuah tengah menyelidiki hal tersebut.

Penyelidikan ditandai dengan langkah tim penyelidik KPK memanggil Inspektur Wilayah III Inspektorat Jenderal (Itjen) Kemkumham, Ahmad Rifa'i, Kamis (30/1/2020).

"Yang bersangkutan datang dalam rangka dipanggil oleh penyelidik untuk dimintai terkait penyelidikan perkara," kata Plt Jubir KPK, Ali Fikri, ketika dikonfirmasi, Kamis (30/1/2020).

KPK Periksa 16 Saksi Terkait Kasus PAW Harun Masiku

KONFRONTASI-Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah memeriksa 16 saksi dalam penyidikan kasus suap pengurusan pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR RI periode 2019-2024.

Dalam kasus itu, KPK telah menetapkan empat tersangka, yakni eks Komisioner KPU Wahyu Setiawan (WSE), mantan anggota Badan Pengawas Pemilu atau orang kepercayaan Wahyu, Agustiani Tio Fridelina (ATF), kader PDIP Harun Masiku (HAR) yang saat masih menjadi buronan, dan Saeful (SAE) dari unsur swasta.

FUI Ajak Ormas Islam Bantu KPK Tangkap Harun Masiku

KONFRONTASI-Perburuan terhadap kader PDI Perjuangan Harun Masiku menyita perhatian ormas Islam. Forum Umat Islam (FUI) bahkan mengajak ormas Islam dan para jawara untuk membantu Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Sekretaris Jenderal (Sekjen) FUI, Muhammad Al Khaththath mengatakan, pihaknya meminta kepada para Ormas serta jawara untuk membantu kerja KPK menangkap tersangka suap terhadap komisioner KPU Wahyu Setiawan itu.

Mantan Sekretaris MA Nurhadi Kembali Mangkir dari Panggilan KPK

KONFRONTASI-Mantan Sekretaris Mahkamah Agung (MA) Nurhadi (NHD) kembali tak memenuhi panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Senin, untuk diperiksa sebagai tersangka kasus suap dan gratifikasi terkait dengan perkara di MA pada 2011-2016.

"NHD, tersangka tindak pidana korupsi suap dan gratifikasi terkait dengan perkara di MA pada 2011-2016 belum diperoleh informasi," ujar Pelaksana Tugas Juru Bicara KPK Ali Fikri, di Gedung KPK, Jakarta, Senin.

Menyedihkan Lihat KPK Tak Bisa Tangkap Harun Masiku

KONFRONTASI-Anggota Komisi III DPR Fraksi Partai Demokrat Benny Kabur Harman mendesak KPK menangkap Harun Masiku tersangka penyuap Komisioner KPU Wahyu Setiawan.

Benny menyindir KPK yang belum bisa menangkap buronan tersebut.

"Saya yakin sekali Masiku ada di republik ini. Saya yakin pimpinan KPK dan Dewan Pengawas tahu di mana Masiku tinggal," kata Benny saat rapat kerja Komisi III DPR dengan Komisioner KPK dan Dewas KPK di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (27/1).

Dugaan Obstruction Of Justice Yasonna Laoly Resmi Dibawa Ke KPK

KONFRONTASI -   Koalisi Masyarakat Sipil Anti Korupsi akhirnya resmi melaporkan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna Hamonangan Laoly ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Kamis (23/1).

Artikel ini telah tayang di Rmol.id dengan judul "Dugaan Obstruction Of Justice Yasonna Laoly Resmi Dibawa Ke KPK", https://politik.rmol.id/read/2020/01/23/418685/Dugaan-Obstruction-Of-Jus....

KPK Minta Masyarakat Informasikan Keberadaan Harun Masiku

KONFRONTASI -   Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meminta masyarakat untuk menginformasikan keberadaan tersangka suap terkait dengan pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR RI dari Fraksi PDIP periode 2019—2024 Harun Masiku.

“Hingga hari ini memang belum menemukan yang bersangkutan. Jika kemudian ada masyarakat atau siapapun yang mengetahui segera informasikan kepada kami,” ujar Pelaksana tugas (Plt) Juru Bicara KPK, Ali Fikri di Gedung KPK, Jakarta, Jumat (24/1).

KPK Juga Perlu 'Digonggongi'

KONFRONTASI-Dewan Komisioner Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Syamsudin Harris mengatakan bahwa pemberantasan korupsi membutuhkan strategi dan kerja sama.

“Strategi komprehensif politik tidak cukup pendekatan hukum saja bahkan tidak cukup politik saja,” ujar dia kepada wartawan, Kamis, (23/1/2020).

Dia menjelaskan bahwa KPK juga musti di ‘gonggongi’ yang artinya diawasi penanganannya. “Ini jadi tugas dan tanggung jawab civil society,” tegas dia.

Semoga KPK Periksa Hasto Bukan Sekedar Formalitas

KONFRONTASI-Pemeriksaan Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDIP Hasto Kristianto sebagai saksi kasus dugaan suap yang melibatkan kadernya Harun Masiku diharapkan tidak hanya sebuah formalitas agar KPK dianggap berani.

Sekretaris Dewan Kehormatan DPP Kongres Advokat Indonesia (KAI), Damai Hari Lubis berharap penyidik KPK benar-benar menjalankan proses hukum saat memeriksa Hasto.

Kaum Milenia Minta KPK Ambil Alih Kasus Jiwasraya

KONFRONTASI -  Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), diminta untuk mengambil alih kasus korupsi di PT Asuransi Jiwasraya (Persero), yang kini tengah ditangani oleh Kejaksaan Agung. Kasus yang diakibatkan gagal bayar klaim nasabah sekitar Rp 13,7 Triliun itu, harus segera diselesaikan agar tidak menjadi musibah ekonomi bagi negara Indonesia.

Pages