5 April 2020

korupsi

Tak Ada Asimilasi untuk Napi Koruptor

KONFRONTASI- Kepala Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Sukamiskin Bandung Abdul Karim memastikan tidak memberi hak asimilasi atau hak bebas bersyarat kepada narapidana (napi) tindak pidana korupsi (tipikor).

Menurutnya, hanya ada lima narapidana yang mendapat hak bebas bersyarat. Kelima orang itu merupakan narapidana tindak pidana umum.

"Tidak ada (narapidana tipikor). Asimilasi warga binaan pemasyarakatan (WBP) pidum (tindak pidana umum) saja," kata Abdul Karim di Bandung, Kamis (2/4).

KPK: Jangan Coba-coba Selewengkan Anggaran Penanganan Corona, Ancamannya Hukuman Mati

KONFRONTASI-Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali mengingatkan bahwa menyelewengkan anggaran pengadaan barang dan jasa penanganan COVID-19 dapat diancam dengan hukuman mati.

"Kami sudah mengingatkan bahwa penyelewengan anggaran yang diperuntuKkan pada situasi bencana seperti saat ini, ancaman hukumannya adalah pidana mati," kata Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri saat dikonfirmasi di Jakarta, Rabu.

DPO Korupsi Dana Desa Diciduk Tim Kejari Rejang Lebong

KONFRONTASI-Kejaksaan Negeri (Kejari) Rejang Lebong, Bengkulu, berhasil menangkap buronan dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi dana desa yang selama ini masuk dalam daftar pencarian orang (DPO) sejak September 2019.

Faisal Basri: Jiwasraya Digarong, Kok Rakyat yang Harus Bayar?

KONFRONTASI-Ekonom senior Indef, Faisal Basri, menyindir wacana pemerintah mengguyur dana likuid untuk menyehatkan PT Asuransi Jiwasraya. Menurut dia rencana itu tidak tepat.

Kenapa? Tak elok karena membebankan kerugian Jiwasraya dengan memakai uang rakyat, yaitu lewat APBN. Padahal, Jiwasraya ambruk karena skandal korupsi.

“Saya agak bingung aja kalau dari APBN, kok kelakuan para garong lantas rakyat yang bayar. Ini gimana sih?,” kata Faisal di Jakarta Selatan, Jumat (6/3).

Bareskrim Selidiki Dugaan Korupsi PD Sarana Jaya

KONFRONTASI-Kepala Biro Penerangan Masyarakat Polri Brigjen Pol Raden Prabowo Argo Yuwono membenarkan bahwa Direktorat Tindak Pidana Korupsi Bareskrim Polri saat ini tengah menyelidiki kasus dugaan korupsi dan pencucian uang terkait pembelian tanah yang dilakukan PD Sarana Jaya.

"Ya benar," kata Brigjen Argo saat dihubungi, di Jakarta, Senin.

Namun demikian pihaknya belum mau merinci kasus ini secara detil. "Penyidik belum kasih info lebih lanjut. Nanti ya," ucapnya.

Berantas Korupsi, Mesir Ajukan Kerja Sama dengan KPK RI

KONFRONTASI-Komisi Pemberantasan Korupsi menerima kunjungan Duta Besar Mesir untuk Indonesia Ashraf Sulthan, yang datang untuk mengajukan proposal kerja sama dalam upaya pemberantasan korupsi.

"Pada hari ini kami menerima Duta Besar Mesir Ashraf Sulthan, mengajukan kerja sama dengan KPK, karena di Mesir juga memiliki otoritas untuk memberantas korupsi," ujar Wakil ketua KPK Nurul Ghufron di Gedung KPK, Jakarta, Kamis.

Kejagung Periksa 22 Saksi Terkait Skandal Jiwasraya

KONFRONTASI-Tim jaksa penyidik Kejaksaan Agung memeriksa 22 saksi, pada Kamis (27/2), terkait penyidikan perkara tindak pidana korupsi dalam pengelolaan keuangan dan dana investasi pada PT Asuransi Jiwasraya (Persero).

Dari 22 saksi yang diperiksa tersebut, tiga diantaranya adalah karyawan dari bank tempat penyimpanan dana yang diduga terkait dengan perkara korupsi PT Asuransi Jiwasraya (PT AJS).

KPK Ajak Berbagai Pihak untuk Bikin Kapok Koruptor Perusak Alam

KONFRONTASI-Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berkomitmen untuk membuat jera pelaku kejahatan Sumber Daya Alam (SDA) dan Lingkungan Hidup (LH) melalui Pendekatan pemulihan kerugian negara serta pemulihan kerusakan lingkungan.

Wakil Ketua KPK Alex Marwata mengatakan meski sudah 74 tahun Indonesia merdeka namun angka kemiskinan di Indonesia masih tinggi. Ironisnya, banyak penduduk miskin yang berada di lokasi melimpahnya Sumber Daya Alam (SDA) seperti Sumatra, Kalimantan, dan Papua.

Tak Terima Dituduh Korupsi Puluhan Triliun, Eks Kepala BP Migas Sebut Dirinya hanya Jalankan Perintah JK

KONFRONTASI-Kejaksaan Agung (Kejagung) mendakwa mantan kepala BP Migas, Raden Priyono korupsi USD 2,7 miliar atau setara Rp 37,8 triliun (kurs Rp 14 ribu) di kasus kondensat TPPI. Raden tidak menerima tuduhan itu karena ia menjalankan kebijakan negara atas perintah Jusuf Kalla yang saat itu menjadi Wapres, dan tidak makan uang sepeser pun dari kebijakan itu.

Eks Sekda Jabar Dituntut 6 Tahun Penjara Dalam Kasus Suap Meikarta

KONFRONTASI- - Jaksa Penuntut Umum Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menuntut bekas Sekretaris Daerah Jawa Barat Iwa Karniwa dengan hukuman 6 tahun penjara. Jaksa menilai Iwa terbukti menerima suap dari PT Lippo Cikarang dalam kasus Meikarta.

"Menjatuhkan pidana, terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 6 tahun dan denda pidana sebesar Rp 400 juta," ucap jaksa Kiki Ahmad Yani saat membacakan surat tuntutan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung, Senin, 24 Februari 2020.

Pages