5 April 2020

Komnas Perempuan

Komnas Perempuan Harap Istri TNI Nyinyir Tak Disanksi Berlebihan: Harus Adil

KONFRONTASI -  Para istri prajurit TNI nyinyir di media sosial. Akibatnya, sang suami kena getahnya, yakni ditahan dan dicopot dari jabatannya. Komisi Nasional Antikekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) berharap sanksi untuk istri tentara bersifat mendidik.

"Pada prinsipnya suatu sanksi harus edukatif, membuat jera tetapi tetap harus adil," kata komisioner Komnas Perempuan, Yuniyanti Chuzaifah, dalam keterangan tertulis kepada wartawan, Senin (14/10/2019).

 

Dari 138 Pendaftar, 132 Lolos Seleksi Administrasi Komisioner Komnas Perempuan

KONFRONTASI - Sebanyak 132 dari total 138 pendaftar lolos seleksi administrasi calon Komisioner Komnas Perempuan periode 2020-2024.

Ketua Panitia seleksi Komisioner Komnas Perempuan Usman Hamid mengatakan bahwa mereka yang lolos seleksi administrasi berasal dari berbagai wilayah di Indonesia serta memiliki karakteristik beragam dari sisi latar belakang, usia maupun profesi.

Komnas Perempuan Desak Jokowi Segera Beri Amnesti ke Baiq Nuril

KONFRONTASI -   Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) mendesak Presiden Joko Widodo atau Jokowi memberikan amnesti kepada terpidana kasus pelanggaran Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), Baiq Nuril.

 

"Kami mendesak Presiden RI untuk memberikan amnesti kepada BN sebagai langkah khusus sementara atas keterbatasan sistem hukum pidana dalam melindungi warga negara korban dari tindakan kekerasan seksual," ujar Wakil Ketua Komnas Perempuan Budi Wahyuni di kantornya pada Senin, 8 Juli 2019.

Majikan Adelia Dibebaskan, Komnas Perempuan Desak Pemerintah Ajukan Banding

S Ambika, majikan TKI Adelina Sau yang tewas 11 Februari, ketika menghadiri persidangan di Pengadilan Bukit Mertajam, Malaysia, Rabu (21/2/2018). 

KONFRONTASI-Komnas Perempuan meminta pemerintah Indonesia melakukan desakan kepada jaksa penuntut untuk mengajukan banding yang waktunya hanya dibatasi 14 hari dalam kasus pekerja migran Adelina Sau yang meninggal karena disiksa majikannya.

Komnas Perempuan melalui siaran pers di Jakarta, Sabtu mengatakan Adelina Sau adalah PRT Migran asal

Bantah Hoaks Seputar RUU PKS, Komnas Perempuan Tawarkan Dialog

KONFRONTASI-Paska dorongan masyarakat secara nasional dari berbagai daerah pada aksi Pawai Akbar 8 Desember 2018 lalu oleh Gerakan Aksi Masyarakat Sipil, telah berhasil membuka dialog DPR-RI terutama Komisi 8 bersama Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak agar membahas danmengesahkan RUU tersebut. Hasil dari dialog tersebut adalah DPR-RI menaruh komitmen politik untuk membahas dan mengesahkannya pada masa Sidang 2019.

Komnas Perempuan: RUU PKS Tidak Bahas LGBT dan Seks Bebas

KONFRONTASI-Komisi Nasional Anti-Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) menyatakan LGBT dan seks bebas tidak diatur dalam RUU Penghapusan Kekerasan Seksual (PKS) 

"Bahkan satupun kata LGBT tidak ada di dalamnya," kata Komisioner Komnas Perempuan Azriana di Jakarta, Selasa.

Azriana mengatakan, semua poster-poster dan petisi yang menolak RUU PKS berisi kebohongan. Pihak-pihak tersebut juga tidak pernah berdialog meminta konfirmasi kepada Komnas Perempuan.

20 Tahun Reformasi Dalam Sorotan Komnas Perempuan

KONFRONTASI-Komisi Nasional Perempuan menilai usia reformasi Indonesia yang menginjak tahun ke-20 belum memperlihatkan adanya Pemajuan dan Pemenuhan HAM Perempuan serta Pembangunan Perdamaian.

Komisioner Komnas Perempuan Yuniyati Chuzaifahdi di Jakarta, Rabu, menyebut, meski memperlihatkan adanya perubahan dalam kebijakan untuk penyikapan berbagai konteks konflik di Indonesia, tetapi kemajuan tersebut belum memberikan manfaat yang optimal untuk pemenuhan HAM perempuan khususnya korban konflik dan untuk membangun perdamaian yang sejati.

"Hal ini disebabkan karena kerangka kebijakan yang tersedia masih memuat kesenjangan, kontradiksi dan kemunduran yang justru menghalangi negara untuk dapat menyelesaikan konflik secara tuntas, termasuk memulihkan hak-hak perempuan korban," kata Yuniyati Chuzaifah.

Menurut dia, kebijakan penyikapan konflik yang secara bersamaan memuat kemajuan, kesenjangan, kontradiksi dan kemunduran tersebut adalah konsekuensi dari politik hukum yang mencerminkan proses reformasi yang mengalami defisit demokrasi, akibat maraknya praktik politik transaksional, primordial, korupsi, dan penggunaan politik identitas yang mempertebal intoleransi.

Di samping itu, model pembangunan yang masih menguntungkan sebagian saja dari masyarakat, mengutamakan pendekatan keamanan dalam penanganan gugatan warga, serta minim pelibatan substantif bagi perempuan maupun golongan-golongan masyarakat lain yang selama ini dipinggirkan, turut menghadirkan peluang bagi lahirnya kebijakan yang diskriminatif.

"Situasi ini diperburuk dengan mekanisme desentralisasi yang belum dilengkapi dengan sistem pengawasan yang mumpuni," kata dia.

Dia menyebut, cara pandang dan pendekatan negara terhadap perdamaian yang bersifat pragmatis menghasilkan produk dan implementasi kebijakan yang justru berpotensi menghadirkan konflik baru dan mengukuhkan ketidaksetaraan dan ketidakadilan struktural, termasuk antara laki-laki dan perempuan.

Terkesan Bela LGBT, Komnas Perempuan Sarankan Edukasi Orang Tua soal Orientasi Sex

Konfrontasi - Wakil Ketua Komisi Nasional (Komnas) Perempuan Budi Wahyuni berpendapat, adanya fenomena sosial yakni berkembangnya LGBT harus dihormati tanpa adanya pemaksaan terhadap para pelakunya.

Hal itu menanggapi adanya perdebatan ikhwal kekhawatiran masyarakat terhadap berkembangnya LGBT di Indonesia, pasca putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menolak memberikan perluasan norma terhadap hukum pidana kepada para pelaku.

Komnas Perempuan Lecehkan Islam Lewat Gambar Ini

Konfrontasi - Materi antikekerasan yang dipublis Komnas Perempuan dengan menampilkan simbol figur perempuan dan laki-laki dinilai sebagai tindakan pelecehan terhadap agama Islam. Pasalnya, figur tersebut terkesan mengenakan pakaian khas umat muslim.

Menurut psikolog forensik Reza Indagiri, materi pembelajaran tersebut pada dasarnya positif. "Namun masalahnya ada pada simbol "pemaksaan perkawinan", mengapa penampilan perempuan dan lelakinya berbeda?," ujar Reza dikutip dari JPNN, Minggu (22/5/2016).‎

Tolak Uji Materi, Komnas Perempuan Kecewa dengan MK

Konfrontasi - Komisi Nasional Antikekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) menyesalkan keputusan Mahkamah Konstitusi yang menolak permohonan uji materi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, khususnya mengenai peningkatan usia perempuan untuk menikah.

"Kami sayangkan penolakan MK atas uji materi terhadap UU itu, khususnya Pasal 7 ayat (1) dan (2) mengenai batas usia perkawinan bagi perempuan," kata Komisioner dan Wakil Ketua Komnas Perempuan Budi Wahyuni dalam keterangan tertulisnya, Jumat.

Pages