5 April 2020

Fiskal

Presiden Terpilih Lanjutkan Reformasi Struktural dan Fiskal

KONFRONTASI -   Saat debat kelima atau terakhir, dua pasangan capres – cawapres akan memberikan perhatian serius pada bidang keuangan dan investasi. Joko Widodo-Ma’ruf Amin akan melanjutkan reformasi struktural dan fiskal. Sedangkan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno akan mendesain ulang anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN).

Di bawah kepemimpinan Joko Widodo (Jokowi), pemerintah telah melakukan pembenahan di bidang keuangan dan investasi. Karena itu, fokus lima tahun ke depan ialah melanjutkan reformasi struktural dan fiskal.

Kinerja Fiskal Pemerintahan Jokowi Sangat Buruk

Oleh: Yusuf A.R.

Ini Bahayanya Jika Ekonomi Hanya Tumbuh 5 Persen

KONFRONTASI-Ahli ekonomi yang juga mantan Menteri Keuangan, Chatib Basri, mengingatkan ekonomi Indonesia tidak cukup jika hanya tumbuh stagnan di kisaran lima persen, karena akan menimbulkan beban fiskal, setelah berkurangnya produktivitas masyarakat dan masih rendahnya pendapatan per kapita.

Basri dalam sebuah paparan ekonomi di Jakarta, Selasa, mengatakan, gejala stagnasi pertumbuhan ekonomi lima persen itu bisa menimbulkan fenomena "tua sebelum kaya". 

Bambang Brodjonegoro: Stabilitas Fiskal Kunci Utama Sistem Perekonomian Negara

Konfrontasi - Menteri Keuangan, Bambang Brodjonegoro mengungkapkan bahwa krisis Yunani saat ini harus dijadikan pelajaran serius bagi Indonesia. Salah satunya karena Yunani tidak bisa menjaga ketahanan fiskal pemerintahnya. 

"Simple. Mereka (Yunani) seenak-nya bikin defisit budget delapan persen. Mereka tutup pake Utang Luar Negara (ULN). Maka rasio utang terhadap produk domestik bruto mencapai 60-70 persen," kata Bambang di kantor Direktorat Jenderal Pajak, Jakarta, Kamis (2/7).

APBN 2015 Beri Kemenpera Dana Rp. 30 Triliun

Konfrontasi - Ruang fiskal dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2015 tetap sebesar Rp230 triliun. Namun, alokasi dana tersebut akan ditempatkan pada beberapa kementerian yang telah diprioritaskan.

"Yang paling besar itu Kementerian PU Pera (Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat), Perhubungan, sama Pertanian," ujar Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro di kantor Kementerian Keuangan Jakarta.

Alokasi dana tersebut hanya ditambah dan dikurangi tergantung prioritas pemerintah. Sehingga, tidak ada pengurangan atau penambahan untuk ruang fiskal.

Alihkan Beban Fiskal ke Pundak Rakyat demi Asing, Jokowi Tak Manusiawi?

KONFRONTASI - Sekretaris Fraksi Partai Golkar DPR RI, Bambang Soesatyo mengatakan pemerintahan Presiden Joko Widodo telah gagal mengamankan kebutuhan dasar rakyat sebelum memutuskan kenaikan harga bakar minyak (BBM) bersubsidi. Harga aneka komoditi kebutuhan pokok rakyat bahkan telah melambung sebelum harga baru BBM bersubsidi diberlakukan.