2 April 2020

DPR

PAN Potong Gaji Kadernya di DPR Sampai Corona Tuntas

KONFRONTASI- DPP PAN telah memutuskan untuk menyisihkan gaji para kadernya yang menjadi anggota DPR RI untuk para korban virus corona atau Covid-19, terutama di daerah-daerah terdampak.

Adapun, besaran gaji yang dipotong untuk disumbangkan itu diatas 50 persen gaji DPR.

"PAN hari ini sudah menetapkan bahwa gaji anggota DPR dari fraksi PAN akan dipotong lebih besar dari sebelumnya. Ada kenaikan potongan lebih dari 50 persen dari sebelumnya," kata Saleh Daulay.

Potong 50% Gaji DPR untuk Atasi Corona, Setuju?

KONFRONTASI-Fraksi Partai Nasdem mengusulkan setengah dari gaji anggota DPR dialokasikan bagi penanganan wabah virus Corona (Covid-19).

Pemotongan diusulkan mulai penggajian Maret 2020 ini.

"Secara resmi kami akan mengusulkan ini kepada pimpinan DPR pada 29 Maret nanti, saat Rapat Paripurna pembukaan masa sidang DPR yang ketiga," kata Ketua Fraksi Partai Nasdem Ahmad Ali di Jakarta, Selasa (24/3/2020). 

TKA China di Sultra, DPR Panggil Kapolri dan Yasonna

KONFRONTASI -     Wakil Ketua Komisi III DPR Mulfachri Harahap mengatakan Komisi III DPR RI akan memanggil Kapolri Jenderal Idham Aziz dan Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly. Dua pejabat tinggi itu diminta untuk menjelaskan soal 49 tenaga kerja asing (TKA) asal China di Kendari, Sulawesi Tenggara di tengah maraknya wabah corona.

"Rapat Komisi III DPR kemarin (Selasa, 17/3) memutuskan akan memanggil Kapolri dan Menkumham," kata Mulfachri di Jakarta, Rabu (18/3) seperti dilansir dari Antara.

Polisi Buru Penyebar Data Pasien Corona, DPR: Saya Setuju, Tangkap!

KONFRONTASI-Pihak Kepolisian saat ini tengah memburu orang-orang yang melakukan penyebaran data dan foto dua pasien positif virus corona.

Pimpinan DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad mengaku spakat dengan langkah tersebut. Dia meminta agar aparat Kepolisian segera menangkap pelaku penyebaran data dan foto dua orang pasien corona.

“Nah ini saya sangat setuju, jadi yang menyebarkan data itu memang harus diburu,” ujar Dasco di Gedung Nusantara III, Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (5/3).

Sekjen DPR: Gedung Nusantara III Bukan Kebakaran, tapi Sistem Aerosol Eror

KONFRONTASI- Asap tebal memenuhi Gedung Nusantara III DPR diduga karena kebakaran. Namun, Sekretaris Jenderal DPR Indra Iskandar menjelaskan, tidak ada kebakaran di gedung tersebut.

"Tidak ada api, tidak ada apa-apa," kata Indra ketika dihubungi, Jakarta, Senin (24/2/2020).

KMI Nilai Ada ‘Sesuatu’ Dibalik Wacana Revisi UU LLAJ Oleh DPR

KONFRONTASI -   Kaukus Muda Indonesia (KMI), mensinyalir adanya kepentingan yang tidak produktif dibalik Revisi Undang-Undang (UU) Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ), dan wacana penerbitan SIM, STNK dan BPKB oleh Kementerian Perhubungan (Kemenhub).

“Wacana yang digulirkan beberapa anggota Komisi V DPR itu sarat akan kepentingan yang tidak produktif. Kami menilai ada yang janggal dibalik Revisi UU LLAJ ini,” kata Ketua KMI, Edi Humaidi dalam keterangan tertulisnya, Jumat (14/2/2020).

Ketua DPR Minta Pemerintah Tak Buat Masyarakat Sekitar Natuna Cemas

KONFRONTASI-Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) Puan Maharani mengatakan pemerintah harus bisa menyosialisasikan kepada masyarakat di sekitar Natuna Kepulauan Riau tentang adanya Warga Negara Indonesia yang akan diisolasi di wilayah tersebut.

Jangan sampai, kata Puan, masyarakat yang mendiami wilayah sekitar Natuna tersebut menjadi khawatir pada indikasi munculnya isu-isu yang tidak benar terkait virus menular corona.

DPR Minta Kemenkes-Kemlu Koordinasi Antisipasi Virus Corona Kiswondari

KONFRONTASI -  DPR meminta pemerintah melakukan langkah terukur dan terencana dalam mencegah masuknya virus Corona ke Indonesia.

Kementerian Kesehatan (Kemenkes) dan Kementerian Luar Negeri (Kemlu) harus berkoordinasi intensif mencegah masuknya virus tersebut.

DPR Singgung Istana Terkait Kasus Jiwasraya

KONFRONTASI-Anggota Komisi III DPR RI Benny K Harman menilai bahwa kasus dugaan korupsi di perusahaan asuransi plat merah PT Jiwasraya terjadi dengan canggih dan begitu halus.

Hal tersebut, kata Benny, menimbulkan kecurigaan dengan jabatan tersangka Direktur Keuangan Jiwasraya periode 2008-2018 Hary Prasetyo yang penah mengisi jabatan di Kantor Staf Presiden (KSP).

Soal Jiwasraya, DPR Nilai Ada Faktor Kelalaian OJK

KONFRONTASI -   Anggota Komisi VI DPR RI Khilmi menilai Otoritas Jasa Keuangan (OJK) harus bertanggungjawab terkait dengan persoalan gagal bayar PT Asuransi Jiwasraya sehingga menyebabkan kerugian bagi negara hingga triliun rupiah.

“Jadi ini ada kesalahan juga dari OJK sebagai pengawas dari bisnis keuangan, ini yang harus bertanggung jawab juga,” ujar Khilmi kepada wartawan, di Komplek Parlemen Senayan,Jakarta, Senin, (13/1/2020).

Pages