Skip to main content
x
Dr Rizal Ramli

Rizal Ramli: Pembangunan untuk Siapa? Apa Hanya untuk Oligarki Sedang Rakyat Makin Miskin?

KONFRONTASI-Ekonomi Senior Rizal Ramli mengajak mengubah arah pembangunan untuk kemakmuran rakyat sehingga manfaat pembangunan ekonomi untuk semua bukan hanya para investor.

Hal itu diungkapkan melalui akun Twitter @RamliRizal, Selasa, 28 September 2021.

"Pembangunan untuk siapa ? Hanya untuk Oligarki, sementara rakyat semakin miskin secara struktural?," ujarnya.

"Mari kita ubah, pembangunan untuk kemakmuran rakyat, manfaat pembangunan ekonomi untuk semua (shared growth) bukan hanya untuk investors," katanya.

Sementara itu Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti menyebutkan, akar dari persoalan bangsa belakangan ini adalah ketidakadilan sosial dalam lapisan sendi-sendi kehidupan bermasyarakat.

Menurutnya, ketidakadilan sosial itu sendiri disebabkan oleh segelintir oligarki yang menguasai hajat hidup orang banyak.

"Setelah saya petakan, ternyata akar persoalannya ada di hulu, bukan di hilir. Akar persoalan yang ada di hulu tersebut adalah ketidakadilan sosial. Padahal, keadilan sosial adalah tujuan hakiki dari lahirnya negara ini, seperti dicita-citakan para pendiri bangsa dan menjadi sila pamungkas dari Pancasila," ujarnya dalam keterangan tertulis, Selasa, 28 September 2021.

Hal ini dia ungkapkan saat ia menjadi Keynote Speech secara virtual pada Rapat Kerja Nasional (Rakernas) XIV Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY).

Dari analisanya, LaNyalla menilai keadilan sosial sulit terwujud karena adanya kekuatan modal dan kapital dari segelintir orang untuk mengontrol dan menguasai kekuasaan. Inilah yang belakangan sering disebut dengan istilah oligarki.

Dijelaskan LaNyalla, oligarki dibangun atas dasar kekuatan modal kapital yang tidak terbatas, sehingga mampu menguasai dan mendominasi simpul-simpul kekuasaan.

"Oligarki beroperasi dalam kerangka kekuasaan yang menggurita secara sistemik," tuturnya.

Senator asal Jawa Timur itu menjelaskan mengapa hal tersebut bisa terjadi. Karena memang dibuka peluang untuk terjadinya dominasi segelintir orang yang memiliki modal untuk menguasai dan menguras kekayaan negara ini.

"Padahal cita-cita para pendiri bangsa sama sekali bukan itu. Para pendiri bangsa kita sangat sadar dengan trauma ratusan tahun di bawah era Kolonialisme penjajah," tegasnya.

Berangkat dari hal tersebut, kata dia, para pendiri bangsa kemudian melahirkan sistem ekonomi yang dikelola berdasarkan asas kekeluargaan atau yang dikenal dengan sistem ekonomi Pancasila.

Hal tersebut kemudian dituangkan dalam Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 dalam naskah asli yang terdiri dari 3 ayat.

"Di mana dimaksudkan, kekayaan sumber daya alam negeri ini harus dikelola dengan prinsip kekeluargaan dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dan, negara harus hadir untuk memastikan itu," tandasnya.