Skip to main content
x

Mahasiswa: Oligarki Menguasai Istana, Kabinet dan Parpol, Menghisap Rakyat dan Menghancurkan Demokrasi

KONFRONTASI-  Oligarki menguasai istana, kabinet dan partai politik serta sangat merusak bangsa ini, menjadi biang keladi kemunduran dan keruntuhan demokrasi Indonesia. Oligarki terus meningkat dengan kian menguatnya koalisi politik gemuk fraksi-fraksi di DPR. Koalisi besar pro-rejim; F-PDIP, F-PG, F-Nasdem, F-PKB, F-Gerindra, F-PPP, F-PAN) jelas dikuasai oligarki. Bahkan PKS dan Demokrat pun serupa meski tak sama. Oligarki modal/finansial dan oligarki politik sudah kolusi,kong kali kong mencalonkan kandidatnya untuk Pilpres 2024. Demonstrasi mahasiswa dan pekerja di berbagai kota  28 Oktober kemarin menunjukkan oligarki sudah menjadi akar masalah kehancuran ekonomi dan demokrasi Indonesia. 

Demikian pandangan mahasiswa dan para aktivis BEM-BEM di UI, ITB, UNPAD, Trisakti, UGM, Unair, UNS,UNHAS,USU Medan,UNSRI Palembang, UMI dan Universitas Negeri Makassar dan kampus-kampus lainnay di Indonesia yang mereka sampaikan pada redaksi. ''Oligarki itu akar masalah dan realitas pahit yang merusak demokrasi, dan kini dihadapi mahasiswa dan masyarakat,'' kata sejarawan Zainal Airlangga, mantan Ketua BEM UI pada masanya 

Mahasiswa Malang: Hancurkan Oligarki, Reformasi Butuh Revolusi! – Eramuslim

Demo Mahasiswa Malang: Melawan Oligarki

''Oligarki membuat kehidupan rakyat makin sengsara, tak punya masa depan dan hanya memperkaya golongan elite dan oligar untuk terus menguasai rakyat kita dengan dusta dan kejahatan mereka,'' kata para mahasiswa BEM UI, UNJ dan Trisakti Jakarta

Mahasiswa melihat, ada kesadaran baru di kalangan kampus dan masyarkat bahwa oligarki dengan kendali modal dan politik terus mencengkeram Indonesia, Mahasiswa menilai dan melihat, proses legislasi di DPR sejak perubahan UU No 30/2002 KPK menjadi UU No 19/2019 tentang KPK; perubahan UU No 4/2009 tentang Minerba menjadi UU No 3/2020 tentang Minerba; dan pengajuan RUU Omnibus Law sejak Oktober 2019 menjadi UU 11/2020 tentang Cipta Kerja.

Mahasiswa melihat, selama ambang batas (threshold) pemilihan Presiden, Gubernur & Bupati tidak dicabut, dan diganti Nol persen, maka selama itu oligarki berkuasa, membelenggu dan mengeruk keuntungan ekonomi, politik dan sosial di Indonesia.  Rakyat makin jauh dari cita-cita Proklamasi 1945, dan kegagalan ideologi mengancam dan membayangi Indonesia. ''Bisa dikatakan, Oligarki jadi musuh mahasiswa dan masyarakat,'' kata Wing Arta, seorang aktivis mahasiswa pasca sarjana UNAIR 

Oligarki yang makin mencekam Bangsa kita, menyebabkan kegagalan ideologi, karena  antara harapan dan kenyataan makin senjang dan terus mengalami diskrepansi. Pancasila adalah working ideology untuk mewujudkan keadilan sosial dan kemanusiaan dengan bhineka tunggal ika didalamnya.Dalam kaitan ini, berbagai  peringatan dini Dr Rizal Ramli agar  ambang batas Pilpres dan Pilkada Nol persen, agar oligarkisme diakhiri, agar praktek Neoliberalisme dihentikan, dan ketidakadilan dikikis habis

Tokoh nasional Rizal Ramli (RR) menyerukan kepada pemerintah dan DPR RI agar menghapus ambang batas (threshold) pemilihan Presiden, Gubernur & Bupati agar RI dapatkan pemimpin KW1 (kualits 1)  di semua level. 

''Sejauh ini, hasil dari Demokrasi Kriminal, ada 22 dari 34 Gubernur dipenjara akibat  pemberlakuan ambang batas 20 persen pemilihan Presiden, Gubernur & Bupati,'' tutur RR, mantan Menko Kemaritiman.

Para analis seringkali mengingatkan berulangkali bahwa ambang batas 20 persen itu membuat oligarki makin berkuasa dan mengendalikan istana, kabinet dan parpol sehingga makin mencengkeram kuasa ekonomi, politik dan kepentingan bercokol, dan rakyat pun makin sengsara karena tidak diperdulikan pemerintah yang sudah dikendalikan oligarki tsb.

(berbagai sumber)