Skip to main content
x

Lampu Merah Kepemimpinan Ekonomi: Evaluasi Pemerintahan Jokowi Tahun Kedua.

Oleh Achmad Nur Hidayat
 


1. Akumulasi utang dan penurunan penerimaan pajak adalah dua fitur utama kepemimpinan ekonomi pemerintahan saat ini dimana merupakan pemerintahan tahun kedua periode kedua Pemerintahan Jokowi.

2. Betapa tidak, Rasio Pajak atas PDB (tax ratio) terus menurun, 2021 ini diprediksi hanya 8,1% menurun dari periode sebelum pandemi yaitu 10,24% (2018) dan 9,76% (2019). Ditambah lagi Utang Indonesia tercatat menembus Rp9.800 triliun di Oktober 2021 menyusun 40.49 persen dari PDB. Indonesia membayar bunga utang utang 2021 sebesar Rp370 triliun harus dengan utang baru, belum lagi membayar pokok utang jatuh tempo  jatuh tempo 2021 sebesar hampir Rp400 triliun tidak ada cash selain menambah utang baru lagi. 

3. Penambahan utang baru untuk membayar bunga utang dan pokoknya jatuh tempo terlihat dari prime balance (keseimbangan primer) neraca pembayaran yang terus negatif. 

4. Defisit keseimbangan primer Indonesia sebesar Rp 116,35 triliun hingga semester I-2021. Defisit ini meningkat 16,8% dari periode yang sama tahun lalu sebesar Rp 99,6 triliun. Keseimbangan primer merupakan selisih dari pendapatan negara dikurangi belanja negara di luar pembayaran bunga utang.

5. Karena terjadi defisit, maka tidak ada dana untuk membayar bunga utang, sehingga sebagian atau seluruh bunga utang dibayar dengan penambahan utang baru. Itulah kesimpulan negatifnya keseimbangan primer.

6. Keseimbangan primer negatif tersebut makin parah dalam 2 tahun terakhir. artinya sejak 2020-2021 terakhir Indonesia memilih strategi fiskalnya dengan strategi "gali lubang tutup jurang".

7. Bila strategi fiskal tersebut terus dilakukan maka Indonesia akan memasuki kerentanannya yang paling dalam. Nilai tukar menjadi terekspose dari serangan spekulan global dan IHSG menjadi valatile di tahun-tahun kedepan.

8. Akumulasi utang dan penurunan penerimaan pajak tersebut merupakan dua persoalan besar yang menghambat cita-cita menuju Indonesia lima besar dunia. Hal tersebut tidak mungkin dibiarkan oleh keluarga besar bangsa Indonesia yang memiliki visi Indonesia menjadi 5 besar pemimpin dunia. Ini sudah lampu merah capaian kepemimpinan ekonomi. 

9. Strategi fiskal yang dipilih Presiden Jokowi beserta tim ekonominya telah menimbulkan beban sejarah untuk generasi kepemimpinan Indonesia berikutnya. Oleh karena itu lampu merah ini tidak boleh diteruskan. Cukup sudah.

10. Sebenarnya upaya mengurangi ketergantungan APBN melalui utang sudah dilakukan antara Pemerintah dan DPR melalui UU HPP (Harmonisasi Peraturan Perpajakan) yang disahkan beberapa hari lalu. 

11. Namun konten UU HPP tidak senafas dengan jiwa demokrasi dan reformasi dimana otoritas fiskal tiba-tiba menjadi powerful karena adanya pasal 16 huruf B dalam UU HPP tersebut dimana pasal tersebut memberikan kewenangan kepada pemerintah untuk mengenakan atau tidak mengenakan, mengenakan sementara ataupun mengenakan selamanya dengan tarif berapa. Semua pokoknya terserah pemerintah Pasal 16 B itu. Pasal 16B merupakan kemenangan eksekutif atas legislatif dalam pengenaan atau tidak pengenaan PPN. 

12. Pasal 16B tidak sesuai dengan demokrasi modern yaitu "No Taxation without Representation" yang artinya "Tolak Pajak tanpa mendengarkan aspirasi rakyat". Sekarang otoritas pajak bebas menentukan mengenakan atau tidak mengenakan PPN seenaknya tanpa persetujuan rakyat atau representasinya yaitu DPR.

13. Kenapa DPR membisu sehingga memberikan kewenangan besar tersebut kepada otoritas eksekutif yang mengorbankan aspirasi rakyat.

14. Saat ini, Indonesia harus benar-benar merenungkan masa depannya terutama di bidang ekonomi. Utang yang menumpuk, bunga utang dan pokoknya yang dibayarkan bukan dengan pendapatan negara sendiri melainkan melalui utangan baru sudah cukup memberikan betapa mengerikan kondisi fiskal saat ini. 

15. Namun pendekatan ekonomi yang dipilih para tim ekonomi saat ini ternyata bukan mengurai masalah namun malah menambah masalah.

16. Cara pandang tim ekonomi Jokowi percaya bahwa negara-negara kreditur yang berkiblat kapitalis itu akan terus berbaik hati terhadap Indonesia meski pendapatan domestik Indonesia tidak lagi mampu membayar bunga utangnya. Tentu saja itu persepsi keliru, negara kreditur pastinya akan loss confidence bila pendapatan domestik nasional semakin turun dan akhirnya tidak mampu membayar kewajibannya.

17. Partai Gelora berharap cara pandang lama pengelolaan ekonomi harus ditransformasi. Sikap terlalu mengandalkan mitra negara kreditur dan dana eksternal utang akan menyebabkan Indonesia tergantung pada mereka dan akhirnya cita-cita Indonesia negara pemimpin dunia berujung gagal karena salah urus dan salah kebijakan dari tim ekonomi khususnya para pejabat ekonomi yang menjabat saat ini. Mereka konon merupakan pejabat ekonomi terbaik dunia namun kebijakannya malah menjerumuskan Indonesia ke jurang utang yang sangat dalam.

18. Kebijakan Publik Partai Gelora menyarankan agar utang Indonesia segera dikurangi melalui pemberhentian program-program yang mengerus APBN. Program ambisius seperti Pemindahan Ibukota Negara (IKN),  Pembangunan Kereta Api Cepat Jakarta-Bandung serta program infrastruktur lain yang mengandalkan APBN sebaiknya ditunda. Bila secara keuangan proyek kereta api cepat Jakarta-Bandung tidak fisibel sebaiknya tidak dilanjutkan. Pemindahan IKN sebaiknya menunggu saat ekonomi normal. 

19. UU HPP juga sebaiknya tidak digunakan pemerintah untuk melucuti daya beli masyarakat dan pengusaha melalui pengenaan pajak yang memberatkan. Publik butuh relaksasi pajak agar daya beli mereka membaik sehingga mendukung pertumbuhan ekonomi di masa pandemi ini. 

20. Pajak badan naik menjadi 22 persen sebaiknya dipertimbangkan untuk tidak dikenakan dalam waktu dekat. Begitu juga dengan kenaikan PPN meski hanya 1 persen namun secara akumulasi negara akan mendapatkan tambahan pendapatan dari PPN tersebut sebesar 500-Rp1 triliun dengan harga besar yaitu rakyat makin menderita karena harga-harga produk PPN tersebut menjadi meroket tinggi dan akhirnya kemiskinan akan semakin parah.

21. Partai Gelora menyadari masalah ekonomi di era resesi saat ini memang komplek dan serius, namun memilih jalan gampang melalui pengenaan PPN dan kenaikan pajak badan tersebut mencerminkan kemalasan untuk berfikir kreatif mencari solusi atas persoalan ekonomi saat ini.

22. Bila pengambil keputusan ekonomi saat ini tidak mampu berfikir kreatif dan memilih cara gampang maka biarkanlah Presiden memilih tim ekonomi baru terutama mereka yang masih muda dan mau berfikir out of the box dan berani menguji teori-teori baru. Partai Gelora melihat Presiden perlu memikirkan kembali arah kebijakan ekonominya bila ingin terhindari dari jebakan utang. "Pak Jokowi, Jalan utang ini bukan jalan yang benar untuk menjadikan Indonesia menjadi lima besar dunia, masih ada jalan lain dan jalan itu harus dipimpin oleh anak muda"

End

Achmad Nur Hidayat
Ketua Bidang Kebijakan Publik Partai Gelora Indonesia (Redaksi2/BUKAMATANEWS)