Skip to main content
x

Kisruh Kereta Cepat Tanpa APBN, Utang dan Tax Amnesty. Rizal Ramli: Kepemimpinan itu soal Trust (kepercayaan) dan Kredibilitas.

KONFRONTASI- Tokoh nasional memperingatkan pemerintahan Jokowi bahwa Kepemimpinan itu soal trust (kepercayaan) dan kredibilitas. Kemerosotan trust dan kredibiltas sudah tidak  tertahankan lagi dan tanda-tandanya sudah semakin terang. Bahkan meskipun ditolong oleh buzzer luar negeri, kemerosotan trust dan kredibilitas itu tidak tertolong.

‘’Tondo tondo, tanda-tanda untuk itu sudah jelas.  Biar ditolong BuzzeRp luar negeri malah makin ancoor, ketahuan pula sponsornya,’’ tutur RR, Menko Ekuin Presiden Gus Dur.


Sebelumnya  publik mempersoalkan janji Presiden Joko Widodo alias Jokowi beberapa tahun lalu, yang kini  kembali menjadi sorotan masyarakat setelah terbitnya Peraturan Presiden Nomor 93 Tahun 2021 tentang perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 107 Tahun 2015 tentang percepatan penyelenggaraan prasarana dan sarana kereta cepat Jakarta - Bandung pada 6 Oktober 2021.

rr
 

Laporan Tempo mencatat setidaknya ada tiga janji Jokowi di bidang ekonomi yang tak ditepati. Berikut ini rinciannya.
Pertama. Kereta Cepat Tanpa APBN
Proyek kereta cepat Jakarta Bandung pada mulanya diniatkan tidak akan menggunakan APBN serta tidak mendapat jaminan dari pemerintah. Hal tersebut termuat dalam Perpres 107 Tahun 2015.
Di dalam beleid tersebut, Pasal 4 ayat 2 berbunyi, "pelaksanaan penugasan tidak menggunakan dana dari APBN serta tidak mendapatkan jaminan pemerintah."  

Para netizen khawatir dan kecewa karena  APBN dipakai untuk proyek China  itu dan Beijing yang diuntungkan dan  Indonesia merugi sangat besar atas proyek kontroversial tersebut. ''Amsyiong dong, APBN dikentit anak buah Xi Jinping, China,'' ujar netizen.

Kedua, Tax Amnesty Tak Akan Berulang
Tak hanya soal kereta cepat, baru-baru ini kebijakan pemerintah juga menuai kritik setelah secara resmi pengampunan pajak atau tax amnesty masuk dalam Rancangan Undang-undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.
Padahal, pada 2016 lalu, Jokowi sudah mewanti-wanti para pengemplang pajak bahwa program pengampunan pajak tidak akan terulang lagi.


Ketiga, Tak Tambah Utang
Salah satu janji kampanye Jokowi yang juga kerap menjadi sorotan adalah mengenai utang luar negeri. Saat maju sebagai calon presiden dan wakil presiden 2014 lalu, Jokowi dan Jusuf Kalla berjanji tak akan menambah utang baru jika nanti duduk di pemerintahan.

(berbagai sumber)