Skip to main content
x

ICW Ungkap Bisnis Tes PCR Covid-19 Rezim Jokowi Sudah Untung Rp 10,46 Triliun Selama Pandemi

KONFRONTASI -   

Indonesia Corruption Watch (ICW) memperkirakan penyedia jasa tes swab PCR sudah meraup untung sebesar Rp 10,46 triliun Minimal sepanjang pandemi Covid-19 di Indonesia.

Sudah Vaksin 3 Kali Naik Pesawat Harus PCR! DPR : Jangan Sampai REzim Jokowi Dianggap Bisnis Kesehatan Trilliunan !!!

Peneliti ICW Wana Alamsyah mengatakan hitungan itu berdasarkan jumlah spesimen yang sudah dikumpulkan sebanyak 25.840.025 dikalikan dengan 20 persen profit keuntungan dari harga PCR sebelum diturunkan sebesar Rp 900 ribu per tes { Di India Hanya 65 Ribu Rupiah }

Dilematis & Dungu !!! Penumpang Pesawat Wajib PCR meski sudah Full Vaksin , DPR: Ribuan Tiket Hangus Karena Menunggu Hasil

"Sejak Oktober 2020 - October 2021 penyedia jasa layanan kesehatan untuk tes PCR setidaknya mendapatkan keuntungan 10,46 triliun," kata Wana dalam diskusi virtual, Jumat (22/10/2021).

"Ini angka yang sangat besar dalam konteks pandemi saat ini ketika sebagian orang sulit mendapatkan pekerjaan tapi kemudian mereka terpapar," ucapnya.

https://www.idntimes.com/news/indonesia/santi-dewi/siasat-meraup-cuan-dari-bisnis-tes-pcr-dan-antigen-di-saat-pandemik/1

*Siasat Meraup Cuan Trilliunan dari Bisnis Tes PCR dan Antigen Rezim Jokowi di Saat Pandemik *

Rezim Jokowi Dipermalukan setelah Tarif PCR Rapid Test di India hanya 65 Ribu Rupiah

Luar Biasa! Said Didu Blak-blakan Bongkar Keuntungan Bisnis Tes PCR: Bisa Beli Pesawat Pribadi

Penurunan harga tes PCR di Indonesia ke 500 Ribu lantaran proyek ini sudah berjalan lebih dari 1,5 tahun, di mana para pelakon usaha tes PCR sudah untung besar dari peristiwa pandemi ini.

Luar Biasa! Said Didu Blak-blakan Bongkar Keuntungan Bisnis Tes PCR: Bisa Beli Pesawat Pribadi

Hersobeno pun bahkan membongkar adanya importir tes PCR di Indonesia yang sudah membeli pesawat pribadi karena saking besarnya keuntungan yang didapat.

Info ini setidaknya didapat dari Mantan Sekretaris Menteri BUMN, Muhammad Said Didu di saluran Youtube FNN, Rabu 18 Agustus 2021.

“Bayangkan, berapa keuntungan mereka selama ini, besar, gila-gilaan. Mereka selama ini berhasil mengeruk keruntungan, kata Said Didu ada importir PCR yang bisa beli pesawat pribadi,” katanya dikutip Hops.id--jaringan Suara.com.

Pada kesempatan yang sama ditampilkan bagaimana pernyataan Said Didu menyinggung jumlah perputaran uang dari tes PCR di Indonesia. Menurutnya, dari pihak-pihak inilah, ada yang coba mengeruk keuntungan dari mahalnya fasilitas kesehatan di tengah pandemi.

“Ini bisnis yang sangat besar, kalau setahun ada yang PCR 20 juta orang, itu bisa besar sekali,” katanya.

Dia mencontohkan biaya PCR di Indonesia yang dipatok Rp900 ribu dengan hasil lebih dari 24 jam, dan biaya Rp 1,5 juta jika menginginkan hasilnya cepat alias 1 x 24 jam.

Said Didu lalu memukul angka rata-rata Rp1,2 juta, di mana dengan dana segitu, bisa ada dana Rp 20 triliun berputar.

“Nah di sinilah ada yang monopoli, sampai ada importir yang punya izin impor PCR sudah bisa beli pesawat pribadi, saking untungnya besar sekali. Dialah yang pasti punya akses dengan penguasa selama ini,” ungkapnya.

https://www.suara.com/news/2021/08/20/145652/icw-ungkap-bisnis-tes-pcr-covid-19-sudah-untung-rp-1046-triliun-selama-pandemi?page=all

Kantong Gendut Pebisnis PCR Rezim Jokowi

Langkah Terlambat dan Panic Rezim Jokowi menurunkan Tarif PCR Test tersebut diambil ramai soal perbandingan harga PCR di India yang jauh lebih murah { Indonesia 900 Ribu ~ 2,5 Juta }

Luar Biasa! Said Didu Blak-blakan Bongkar Keuntungan Bisnis Tes PCR: Bisa Beli Pesawat Pribadi

Turunnya harga tes PCR kemudian memunculkan banyak respons, ada yang menyambut baik. Namun ada juga yang menganggap kebijakan itu terlambat, seperti yang disampaikan kolumnis Hersubeno Arief.

Sudah Vaksin 3 Kali Naik Pesawat Harus PCR! DPR : Jangan Sampai REzim Jokowi Dianggap Bisnis Kesehatan Trilliunan !!!

Ia mengakui adanya keterlambatan penurunan harga tes PCR di Indonesia lantaran proyek ini sudah berjalan lebih dari 1,5 tahun, di mana para pelakon usaha tes PCR sudah untung besar dari peristiwa pandemi ini.

Hersobeno pun bahkan membongkar adanya importir tes PCR di Indonesia yang sudah membeli pesawat pribadi karena saking besarnya keuntungan yang didapat.

Info ini setidaknya didapat dari Mantan Sekretaris Menteri BUMN, Muhammad Said Didu di saluran Youtube FNN, Rabu 18 Agustus 2021.

“Bayangkan, berapa keuntungan mereka selama ini, besar, gila-gilaan. Mereka selama ini berhasil mengeruk keruntungan, kata Said Didu ada importir PCR yang bisa beli pesawat pribadi,” katanya dikutip Hops.id--jaringan Suara.com.

Pada kesempatan yang sama ditampilkan bagaimana pernyataan Said Didu menyinggung jumlah perputaran uang dari tes PCR di Indonesia. Menurutnya, dari pihak-pihak inilah, ada yang coba mengeruk keuntungan dari mahalnya fasilitas kesehatan di tengah pandemi.

“Ini bisnis yang sangat besar, kalau setahun ada yang PCR 20 juta orang, itu bisa besar sekali,” katanya.

Dia mencontohkan biaya PCR di Indonesia yang dipatok Rp900 ribu dengan hasil lebih dari 24 jam, dan biaya Rp 1,5 juta jika menginginkan hasilnya cepat alias 1 x 24 jam.

Said Didu lalu memukul angka rata-rata Rp1,2 juta, di mana dengan dana segitu, bisa ada dana Rp 20 triliun berputar.

“Nah di sinilah ada yang monopoli, sampai ada importir yang punya izin impor PCR sudah bisa beli pesawat pribadi, saking untungnya besar sekali. Dialah yang pasti punya akses dengan penguasa selama ini,” ungkapnya.

https://news.detik.com/x/detail/investigasi/20210824/Kantong-Gendut-Pebisnis-PCR/

Sudah Vaksin 3 Kali Naik Pesawat Harus PCR! DPR : Jangan Sampai REzim Jokowi Dianggap Bisnis Kesehatan Trilliunan !!!

Jakarta, Hajinews.id – Pemerintah kembali membuat aturan terbaru syarat perjalanan udara. Kini, bepergian naik pesawat wajib tes PCR sesuai dengan Inmendagri Nomor 53/2021.

Dilematis & Dungu !!! Penumpang Pesawat Wajib PCR meski sudah Full Vaksin , DPR: Ribuan Tiket Hangus Karena Menunggu Hasil

Sejumlah pro dan kontra muncul. Anggota Komisi Kesehatan (IX) DPR, Nur Nadlifah, menilai kebijakan tersebut nampak memihak pelaku bisnis PCR.

Sudah Dapat Vaksinasi Penuh, Mantan Menlu AS Colin Powell Meninggal Karena Covid-19

“Ini kebijakan aneh. Percuma masyarakat diajak menyukseskan vaksinasi tapi kenyataan di lapangan masyarakat masih dibebankan dengan tes PCR. Seharusnya masyarakat tidak dibebankan dengan hal-hal yang mestinya tidak perlu dilakukan,” kata Nadlifah kepada wartawan, Kamis (21/10)

Pemerintah, lanjut politikus PKB, ini seharusnya membuat kebijakan yang tidak bertolak belakang dan menimbulkan spekulasi di tengah publik mengenai konspirasi COVID-19 ini.

“Kenapa saya bilang aneh, kita selama ini berjuang mati-matian mengajak masyarakat untuk mau divaksin sehingga herd immunity tercapai. Setelah perlahan itu diterima oleh publik, justru pemerintah sendiri yang merusaknya. Contohnya kebijakan penumpang pesawat wajib PCR,” urai Nadlifah.

Publik jadi berpikir, oh vaksin itu proyek bisnis kesehatan. Percuma vaksin wong masih wajib tes PCR”- Nadlifah

Dia juga menilai Instruksi Mendagri Nomor 53 Tahun 2021 tentang PPKM yang mewajibkan tes PCR untuk perjalanan Jawa-Bali bertolak belakang dari keinginan pemerintah sendiri yang sedang bekerja keras melakukan percepatan pemulihan ekonomi.

“Semestinya masyarakat yang ingin melakukan perjalanan dan sudah menerima vaksin dosis kedua cukup menggunakan rapid antigen,” tegas legislator dapil Jateng ini.

“Meski saat ini sudah ada batas tertinggi harga tes PCR, bagi kebanyakan masyarakat masih tergolong mahal. Biaya tes PCR, bisa 50% dari harga tiket pesawat,” pungkas Nadlifah.

Sebelumnya, syarat wajib PCR ini tertuang dalam Inmendagri Nomor 53/2021. Di Inmendagri sebelumnya, yaitu Inmendagri Nomor 47/2021 persyaratan calon penumpang pesawat hanya berupa tes antigen (H-1) dengan syarat sudah memperoleh vaksinasi dosis kedua dan hasil negatif PCR (H-2) jika baru memperoleh vaksin dosis pertama.

Sudah Dapat Vaksinasi Penuh, Mantan Menlu AS Colin Powell Meninggal Karena Covid-19

Kabar duka datang dari Negeri Paman Sam Amerika Serikat. Mantan Menteri Luar Negeri AS, Colin Powell, meninggal dunia pada Senin pagi (18/10) waktu setempat. 

Dr Tifa; Tidak Ada Negara yang Boleh Memaksakan Vaksinasi, Apalagi Dengan Ancaman Hukuman atau Sangsi Pada Rakyat

Powell meninggal pada usia 84 tahun setelah mengalami komplikasi akibat terpapar Covid-19.

WHO dan MUI Melarang Vaksinasi Paksa Apalagi Dengan Ancaman Ancaman Hukuman Pada Rakyat

"Jenderal Colin L Powell, mantan Menteri Luar Negeri AS dan Ketua Kepala Staf Gabungan AS, meninggal pagi ini akibat komplikasi dari Covid-19," tulis keluarga Powell di laman Facebook yang dikutip CNN, Selasa WIB (19/10).

Dalam keterangan lanjutan, keluarga Powel menyebut kalau mendiang sebelumnya telah mendapat suntikan vaksinasi Covid-19 secara penuh.

Menurut keterangan mantan tangan kanan Powell, Peggy Cifrino, Menteri Luar Negeri AS pertama dari kaum kulit hitam itu telah mendapat vaksinasi kedua pada Februari lalu. Ia dijadwalkan mendapatkan booster pekan lalu, namun batal karena Powell sudah keburu menjalani perawatan akibat sakit.

Powell sendiri diketahui menderita myeloma, semacam kanker sel plasma yang menggerogoti  imun tubuhnya. Sehingga, meski telah mendapat dua kali vaksinasi, Powell memang berisiko tinggi ketika terpapar virus Covid-19.

"Kami telah kehilangan seorang suami yang dicintai dan luar biasa, ayah, kakek, dan warga Amerika yang hebat," lanjut keterangan pihak keluarga.

Karier Colin Powell di pemerintahan AS terbilang cemerlang. Ia menjadi kulit hitam pertama AS yang menjadi penasihat keamanan di pengujung jabatan Presiden Ronald Reagen. Pun menjadi Ketua Kepala Staf Gabungan termuda dan pertama di era Presiden George HW Bush.

Popularitasnya makin melejit usai kemenangan AS di Perang Teluk. Hingga ia sempat digadang-gadang bakal menjadi Presiden AS pertama dari kulit hitam. 

https://health.grid.id/read/352772660/dr-tifa-tidak-ada-negara-yang-boleh-memaksakan-vaksinasi-apalagi-dengan-ancaman-hukuman-atau-sangsi-pada-rakyat?page=all

Dr Tifa; Tidak Ada Negara yang Boleh Memaksakan Vaksinasi, Apalagi Dengan Ancaman Hukuman atau Sangsi Pada Rakyat

GridHEALTH.id - Demi menekan laju pandemi virus corona yang kembali meledak pemerintah terus menggencarkan program vaksinasi Covid-19.

WHO dan MUI Melarang Vaksinasi Paksa Apalagi Dengan Ancaman Ancaman Hukuman Pada Rakyat

Bahkan masyarakat yang termasuk ke dalam sasaran penerima vaksin Covid-19, akan dikenakan sanksi administratif apabila tidak mengikuti program vaksinasi Covid-19 tersebut.

Kasus COVID-19 Justru Melonjak Tajam Pasca Vaksinasi , Efikasi Vaksin Sinovac Kembali Dipertanyakan

Hal itu seperti yang tercantum dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Perpres No, 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vakisnasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Covid-19.

Dikutip dari Kompas.tv (3/7/2021) ayat 4 pasal 13A Perpres Nomor 14 tahun 2021 menyatakan bahwa, "Setiap orang yang telah ditetapkan sebagai sasaran penerima baksin Covid-19 yang tidak mengikuti vaksinasi Covid-19 sebagaimana dimaksud pada Ayat 2 dapat dikenai sanksi administratif." 

Sanksi administratif ini bisa berupa penundaan atau penghentian pemberian jaminan sosial atau bantuan sosial, penundaan atau penghentian layanan administrasi pemerintahan dan/atau denda.

Sanksi ini juga dapat dilakukan oleh kementerian, lembaga, pemerintah daerah, atau badan sesuai dengan kewenangannya.

Meski demikian, aturan tersebut rupanya banyak mendapat kritikan keras dari berbagai pihak.

Salah satunya adalah dari ahli epidemiologi sekaligus akademisi dan peneliti dari Lembaga Ahlina Institute, dr Tifauzia Tyassuma.

Menurutnya program vaksinasi tidak boleh dilakukan secara paksa bahkan dalam situasi darurat sekalipun.

Apalagi disertai dengan ancaman hukuman bagi masyarakat yang tidak mau menerimanya.

Dr Tifa menjelaskan bahwa Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) pun melarang negara untuk menghukum warga yang tidak mau di vaksin.

Baca Juga: Daftar Vaksin Covid-19 di Sini Secara Online, Pilih Tempat Vaksinasi juga Waktunya yang Diinginkan

Kritikan dr Tifa ini dipublikasikan di laman portal-islam.id (2/7/2021) dalam artikel berjudul "Dr. Tifa: WHO Melarang Vaksinasi Paksa Apalagi Dengan Ancaman Hukuman Pada Rakyat."

Berikut tulisan dr Tifa selengkapnya:

"WHO MELARANG VAKSINASI PAKSA APALAGI DENGAN ANCAMAN RAKYAT Tidak bisa memperpanjang SIM, STNK juga HUKUMAN jika tidak mau menerima vaksin.

Tiada 1 pun negara di bumi ini, boleh melakukan program penyuntikan Vaksinasi, dalam situasi emergency sekalipun, dengan paksaan. ancaman hukuman dll pada rakyatnya.

Sejak WHO berdiri tahun 1958, Vaksinasi itu Program Sukarela, bukan program Mandatory.

Tugas Pemerintah, untuk MENYEDIAKAN VAKSIN TERBAIK, berikan edukasi terbaik, memberikan pemahaman terbaik. Bukan memberikan ANCAMAN apalagi HUKUMAN PADA RAKYATNYA.

Kalau ada satu Rakyat, yang cedera karena Vaksin, membuat cacat dan meninggal karena Vaksin...

Saya mau tanya pada Presiden, pada Menteri Kesehatan, Kapolri dll.

Tanggungjawab apa yang bisa Anda berikan kepada Penerima Vaksin?

Dari 3 pertanyaan di atas, seharusnya Pemerintah, Presiden, Menkes dll, punya kepekaan hati rasa yang tinggi.

Semua Nakes, seluruh Rakyat Indonesia, sadar, bahwa Vaksinasi Corona, demi agar Pandemi ini bisa segera selesai, adalah pilihan yang harus dipertimbangkan.

Dan apabila Pemerintah, punya kehendak baik, untuk menyediakan yang terbaik bagi rakyatnya, dan tidak memberikan vaksin sembarangan dengan risiko yang harus ditanggung oleh Rakyat sendiri, Mensupport, mendukung, dan mendorong secara penuh, agar Vaksin Merah Putih segera jadi dan bisa digunakan secepat mungkin.

Baca Juga: Aturan Perjalanan Kereta Api selama PPKM Darurat Berubah, Wajib Sertakan Sertifikan Vaksin Covid-19

Kita punya Laboratorium, Pabrik Vaksin, Ilmuwan hebat-hebat yang sudah puluhan tahun memproduksi Vaksin, bahkan mengekspor ke negara-negara lain.

Dan Para Ilmuwan itu, sudah menyatakan SANGGUP untuk membuat Vaksin MERAH PUTIH, dan asalkan Pemerintah mensupport, Vaksin bisa jadi tahun 2021, dan bisa digunakan secara luas.

Pertanyaan saya: Kenapa Vaksin Merah Putih tidak disupport, didukung, disegerakan untuk jadi?

Sekali lagi saya tegaskan di sini. Saya tidak Anti Vaksin. Tetapi saya tidak mau disuntik Vaksin selain Vaksin dari Virus Asli Indonesia, Vaksin yang dibuat oleh Bangsa Indonesia sendiri.

TITIK! TANPA SYARAT !!

(Dr. Tifauzia Tyassuma)"

Sementara itu dikutip dari Kompas.com, Selasa (8/12/2020), WHO memang tidak pernah mencanangkan kewajiban vaksinasi di seluruh dunia untuk membendung penyebaran virus corona.

Hal tersebut disampaikan langsung Direktur Vaksin, Imunisasi dan Biologi WHO, Kate O'Brien, dalam konferensi pers di Jenewa, Senin (7/12/2020).

"Kami tidak mencanangkan negara mana pun membuat mandat wajib untuk vaksinasi," ujar O'Brien.

Dia menilai mengajak masyarakat untuk mau divaksin secara sukarela dengan memaparkan manfaat vaksin virus corona akan jauh lebih efektif ketimbang mewajibkan.

O'Brien menambahkan kampanye informasi dan penyediaan vaksin untuk kelompok prioritas seperti petugas medis dan lansia akan lebih efektif, mengingat jumlah kematian global yang sudah mencapai lebih dari 1,5 juta jiwa.

WHO Tak Setuju Negara Wajibkan Vaksinasi Corona

Meskipun menjadi syarat wajib pelaku perjalanan selama PPKM Darurat, namun ada beberapa kategori orang yang tidak boleh divaksin.

Seperti yang diketahui bahwa pada tanggal 3 hingga 20 Juli 2021, akan diberlakukan PPKM Darurat Jawa Bali.

Berikut ini adalah beberapa kategori orang yang tidak boleh divaksin, dilansir dari Kanal Youtube Guru Abad 21 pada hari Jumat, 2 Juli 2021.

1. Berdasarkan pengukuran suhu tubuh calon penerima vaksin sedang demam lebih dari 37,5 derajat Celcius, vaksinasi ditunda sampai pasien sembuh dan terbukti bukan menderita Covid-19 dan dilakukan skrining ulang pada saat kunjungan kedua.

2. Apabila berdasarkan pengukuran tekanan darah didapatkan hasil lebih dari sama dengan 140/90, maka vaksinasi tidak diberikan.

3. Terkonfirmasi Covid-19

4. Ibu hamil dan menyusui.

5. Mengalami gejala ISPA atau Infeksi Saluran Pernapasan Akut seperti batuk, pilek, sesak napas dalam 7 hari terakhir.

6. Anggota keluarga serumah yang kontak erat, suspek, konfirmasi, sedang dalam perawatan karena Covid-19.

7. Memiliki riwayat alergi berat atau mengalami sesak napas, bengkak, dan kemerahan setelah divaksinasi Covid-19 sebelumnya.

8. Sedang mendapatkan terapi aktif jangka panjang terhadap penyakit kelainan darah.

9. Mengidap penyakit jantung seperti jantung koroner.

10. Mengidap penyakit autoimun siskemik seperti SLE, lupus, sjogren, vaskulitis, dan autoimun lainnya.

11. Mengidap penyakit ginjal seperti penyakit ginjal kronis dan sedang menjalani hemodialisis atau dialisis peritoneal, transplantasi ginjal, sindrom nefrotik dengan kortikosteroid.

12. Mengidap penyakit rematik autoimun atau rheumatoid arthritis.

13. Mengidap penyakit kanker, kelainan darah, imunokompromais atau defesiensi imun, dan penerima produk darah atau transfusi.

14. Mengidap penyakit diabetes mellitus.

15. Mengidap HIV atau Human Immunonodeficiency Virus. (dbs).

WHO Tak Setuju Negara Wajibkan Vaksinasi Corona

Jakarta, CNN Indonesia -- Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) menyatakan tidak setuju dengan aturan yang mewajibkan vaksin virus corona (Covid-19).

Menurut badan di bawah naungan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) itu, meyakinkan masyarakat terkait manfaat vaksin jauh lebih efektif untuk menarik masyarakat agar mau divaksinasi dari pada mewajibkannya.

Meski WHO memberikan kebebasan seluruh negara dalam melaksanakan kampanye vaksinasi corona, badan kesehatan itu menganggap memaksa orang untuk divaksinasi adalah cara yang kurang tepat untuk mempromosikan vaksinasi Covid-19.

WHO menganggap mewajibkan vaksinasi corona kepada setiap warga hanya akan menjadikan bumerang yang memicu warga semakin bersikap antipati terkait vaksin Covid-19.

"Saya tidak yakin bahwa mandat-mandat bukan arah kebijakan yang tepat di sini, khususnya bagi vaksin," kata Direktur Departemen Imunisasi WHO, Kate O'Brien dalam jumpa pers virtual pada Selasa (8/12).

"Akan lebih baik untuk mendorong dan memfasilitasi vaksinasi tanpa persyaratan semacam itu. Saya tidak berpikir kami ingin melihat ada negara yang mewajibkan vaksinasi," ucapnya menambahkan.(Redaksi2/SUARA.COM)