Skip to main content
x

BPK: Pelaksanaan Program PEN 2020 Telan Biaya Rp 841,49 Triliun

KONFRONTASI -   Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menyatakan pelaksanaan program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) tahun 2020 telah memakan biaya hingga Rp 841,49 triliun. Jumlah ini jauh di atas alokasi pemerintah yang sebesar Rp 699,5 triliun. Perbedaan angka terjadi karena  Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dinilai belum melakukan identifikasi dan kodifikasi secara menyeluruh biaya-biaya terkait dengan program PEN.

“Hasil pemeriksaan menunjukkan alokasi biaya program PC-PEN dalam APBN 2020 adalah sebesar RP 841,49 triliun, karena ada beberapa skema pendanaan yang belum dimasukan dalam biaya yang dipublikasikan pemerintah,” ucap Sekjen BPK Bahtiar Arif  dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi XI DPR pada Senin (6/9).

Pemeriksaan dilakukan terhadap  terhadap 241 objek pemeriksaan yang terdiri dari 27 objek pemerintah pusat, 204 objek pemerintah daerah, dan 10 objek Badan Usaha Milik Negara (BUMN) serta badan lain.

Bahtiar mengatakan pihaknya menyarankan agar Kemenkeu melakukan  identifikasi dan kodifikasi seluruh biaya PC-PEN yang akan dilaporkan dan dipertanggungjawabkan dalam LKPP Tahun 2020.

Dalam penanganan pandemi Covid-19 di tahun 2020 BPK menemukan telah terjadi permasalahan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) pada Kementerian Sosial (Kemensos) diantaranya: DTKS Penetapan Januari 2020 pada Kemensos tidak valid.

Untuk menangani hal tersebut BPK merekomendasikan agar Menteri Sosial berkoordinasi dengan pihak terkait untuk meningkatkan koordinasi dan kerjasama dengan pemda dalam proses pendataan, verifikasi, dan validasi DTKS. yang dilaksanakan oleh pemda, memfasilitasi pemda dalam melakukan pemadanan DTKS dengan nomor induk kependudukan (NIK).

“Serta melakukan evaluasi terhadap pemutakhiran DTKS yang dilaksanakan pemda,” ucap Bahtiar.

Bachtiar menuturkan pihaknya juga menemukan permasalahan regulasi dan kebijakan terkait refocusing dan realokasi APBD pada Kementerian Dalam Negeri seperti regulasi belum sepenuhnya selaras, pedoman/petunjuk teknis bagi pemda dalam Penyusunan Laporan Penyesuaian APBD belum ditetapkan.

“Menteri Dalam Negeri agar meningkatkan koordinasi dengan Menteri Keuangan sehingga regulasi/kebijakan yang diterbitkan tidak multitafsir dan sesuai dengan kewenangan masing-masing instansi,” ucapnya.

Bahtiar mengatakan  selama tahun 2005 sampai 2020, BPK telah menghasilkan 596.229 rekomendasi terkait pengelolaan keuangan kepada kementerian, lembaga, dan perusahaan negara baik di tingkat pusat maupun daerah. Sebanyak 75,6% dari rekomendasi tersebut telah dilaksanakan atau ditindaklanjuti sesuai dengan rekomendasi.

Ada 17,6% yang telah ditindaklanjuti tapi belum selesai atau belum sesuai rekomendasi. 5,8% dari total rekomendasi belum ditindaklanjuti dan 1% rekomendasi BPK tidak dapat ditindaklanjuti karena alasan yang sah.

“Secara kumulatif sampai 31 Desember 2020, tindak lanjut dari rekomendasi BPK telah disertai dengan penyerahan aset dan atau penyetoran ke kas pemerintah pusat, daerah, dan perusahaan negara sebesar Rp113,17 triliun,” ucap Bahtiar.  (Redaksi2/INVESTOR)