Skip to main content
x

Analis: Ada selisih yang cukup besar antara penerimaan negara yang diproyeksi Rp 1.840 triliun dengan belanja negara 2022 yang diproyeksi mencapai Rp 2.708 triliun.

KONFRONTASI- Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) tahun 2022 yang diumumkan Presiden Joko Widodo pada Rapat Tahunan MPR RI pada Senin (16/8) mendapat beragam kritik serta masukan dari banyak kalangan.

Analis ekonomi dari Pergerakan Kedaulatan Rakyat (PKR), Gede Sandra, menjadi salah seorang yang memberikan catatan evaluatif terhadap RAPBN 2022. Di mana ia melihat ada selisih yang cukup besar antara penerimaan negara yang diproyeksi Rp 1.840 triliun dengan belanja negara yang diproyeksi mencapai Rp 2.708 triliun.

"Sepertinya yang terjadi saat ini keuangan Negara yang dikelola oleh Pemerintah sudah
sangat-sangat lebih besar pasak daripada tiang. Penerimaan negara tidak mencukupi untuk membiayai belanja negara," ujar Gede Sandra dalam keterangan tertulis kepada Kantor Berita Politik RMOL, Rabu (18/8).

Salah satu poin yang dikritik Gede Sandra dalam RAPBN 2022 adalah terkait proyeksi penerimaan negara dari pajak, yang tertulis di dalam dokumen nota keuangan negara 2022 berada di kisaran Rp 1.506 triliun atau 8,4 persen dari PDB.

"Nilai tersebut masih di bawah penerimaan pajak tahun 2018 dan 2019 yang berturut-turut sebesar Rp 1.518 triliun (10,2 persen dari PDB) dan Rp 1.546 triliun (9,7 persen dari PDB)," ungkapnya.

Gede Sandra menilai, penerimaan pajak yang sangat rendah tersebut, terutama bila dibandingkan dengan PDB (tax ratio) adalah karena langkah pemerintah sendiri mengeluarkan PP 30/2020, yang isinya menurunkan tarif PPh badan dari sebelumnya 25 persen menjadi 22 persen di tahun 2021, dan selanjutnya menjadi 20 persen di tahun 2022.

"Penerimaan PPh tahun 2022 direncanakan hanya Rp 680 triliun, jauh di bawah penerimaan PPh tahun 2018 dan 2019, sebelum adanya PP 30/2020, yang berturut-turut sebesar Rp 750 triliun dan Rp 772 triliun," paparnya.

Selain itu, lemahnya inovasi pemerintah menemukan sumber pendapatan pajak baru juga menyebabkan penerimaan pajak tertekan. Gede Sandra melihat pemerintah seharusnya mulai membidik pajak pendapatan kapital (capital gain tax).

"Saat ini pajak capital gain relatif tidak ada, terutama untuk transaksi pasar keuangan seperti saham dan surat utang. Padahal potensi pertambahan pajak capital gain dapat mencapai Rp 100-an triliun setiap tahun, bila dilaksanakan dengan efektif," ucapnya.

 

"Demi memuaskan nafsu belanja, pemerintah harus berutang dengan bunga yang sangat tinggi, mencekik. Bunga tinggi, seperti bunga di tengkulak," tandasnya. 


EDITOR: AHMAD SATRYO