Skip to main content
x

Ibukota Baru: Wacana Terburu-buru ?

Oleh :Mila Ummu Tsabita
Pegiat Literasi Lit-Taghyir

Pindah ibukota, sekarang jadi perbincangan publik.  Kontoversi menyeruak.  Ada yang pro, dan tentu saja ada yang kontra.   Mulai dari sisi urgensitasnya, juga dari prioritas pengambilan kebijakan.  Belum lagi bicara apakah sudah ada telaah yang matang akan pindah ke mana dsb. Melihat kondisi keuangan negara yang morat-marit, apakah wacana ini tak akan menambah berat APBN ke depan?  Walaupun presiden bilang biayanya cuma 400 T. Segitu itu pake "cuma" ya ?

Sebelumnya, dalam rapat terbatas (ratas) Jokowi memilih untuk memindahkan ibu kota di luar Pulau Jawa atas dua opsi lain, yaitu pembuatan distrik pemerintahan di dalam Jakarta dan pemindahan pemerintahan ke wilayah dengan jarak 50-70 km di luar Jakarta.

Kepala Bapenas, Bambang Brodjonegoro juga mengungkapkan latar belakang dari rencana tersebut. Ibu kota Indonesia kini, Jakarta, dianggap memiliki berbagai permasalahan yang menyulitkan jalannya pemerintahan, seperti kepadatan lalu lintas dan bencana banjir.  Lebih lanjut ia mengatakan keputusan ini didasari oleh berbagai pertimbangan yang sudah dikaji oleh kementeriannya. Pertama, ibu kota baru harus memiliki lokasi strategis secara geografis, yaitu berada di tengah wilayah Indonesia.   Kedua, luas lahan daerah yang akan menjadi calon ibu kota mencukupi, baik lahan tersebut milik pemerintah maupun milik Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Ketiga, wilayah harus bebas bencana alam atau setidaknya paling minim risiko, serta tersedia sumber daya air yang cukup dan bebas dari pencemaran lingkungan.

Keempat, untuk meminimalisir kebutuhan pembangunan infrastruktur baru, pemerintah ingin ibu kota baru berada di kota yang sudah cukup berkembang. Kelima, dekat dengan pantai. Menurutnya, hal ini harus ada karena identitas Indonesia merupakan negara maritim, sehingga sebaiknya ibu kota lokasinya tidak jauh dari pantai tapi tidak harus di tepi pantai itu sendiri.

Keenam, ada akses dan layanan air minum, sanitasi, listrik, dan jaringan komunikasi yang memadai. Ketujuh, memiliki risiko konflik sosial yang minim dan masyarakatnya memiliki budaya terbuka terhadap pendatang. Dan terakhir, tidak dekat dengan perbatasan dengan negara tetangga. (eramuslim.com, 16/8).

Kaltim Kandidat Kuat Ibu Kota Negara ?

Pemerintah pusat tampaknya mantap akan memindahkan ibu kota negara ke Pulau Kalimantan. Tiga provinsi yang menjadi kandidat kuat, yakni Kalimantan Timur (Kaltim), Kalimantan Selatan (Kalsel), dan Kalimantan Tengah (Kalteng).  Ketiga pemerintahan daerah yang dijadikan alternatif pindahan ibukota, tentu saja sangat gembira.

Menurut penilaian sejumlah pihak, Kalimantan Timur (Kal-Tim) berpeluang paling besar karena didukung infrastruktur yang memadai. Meski demikian, Gubernur Isran Noor tidak mau jumawa. Hal itu diungkapkannya pada Senin (21/8) di sela-sela dialog pemindahan ibu kota negara di Swiss-Belhotel. (jawapos.com, 22/8).

“Saya kira hasil dialog sudah cukup baik. Jadi, nanti kalau sudah ditetapkan di Kalimantan Timur, baru dibuat aturan. Nanti apabila penetapan di Kalimantan Timur, maka akan dibuat sebuah payung hukum untuk menata kawasan khusus nonkomersial,” terang Isran, sebagaimana diberitakan Prokal.co.

Sementara itu, Deputi Bidang Pengembangan Regional Kementerian Perencanaan dan Pembangunan Nasional (PPN)/ Bappenas, Rudy S Prawiradinata menuturkan, di mana pun lokasi ibu kota negara akan berdampak positif terhadap ekonomi di seluruh wilayah Pulau Kalimantan.  Kabar terbaru, Presiden Joko Widodo resmi mengumumkan ibu kota baru itu berada di Kalimantan timur. "Lokasi ibu kota baru yang paling ideal adalah di sebagian Kabupaten Penajam Paser Utara dan sebagian di Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur." kata Jokowi.  Pemerintah telah melakukan kajian mendalam dan intensifkan studinya selama tiga tahun terakhir. (kompas.com, 26/8).

Di kesempatan lain sebelumnya, Sandiaga Uno malah berpendapat lain.  Mantan cawapres ini menilai pemindahan ibu kota adalah persoalan strategis, untuk itu menjadi tugas dan hak warga negara untuk membahas dan menyampaikan pandangannya. “Mestinya referendum, setuju gak pemindahan ibu kota,” kata Sandi di Gedung Juang 45, Cikini, Jakarta Pusat (22/8).  Ia menuntut pemerintah terbuka akan hasil analisis pemindahan ibu kota, dan siapa saja yang dilibatkan dalam pembahasan itu. Karena dapat berdampak pada kehidupan masyarakat, terutama di bidang ekonomi. “Emak-emak, ibu-ibu, milenials, bapak-bapak, partai, semua harus diajak bicara.” (tempo.co, 22/8)

Yang lebih keras menyorot adalah legislator.  Rencana pemindahan ibu kota ditentang sejumlah fraksi di DPR RI. Bahkan rencana pemerintah pusat ini dinilai telah melangkahi kewenangan DPR karena hingga kini belum pernah ada pembahasan dengan parlemen. Harusnya proses pemindahan ibu kota ada payung hukum alias  Undang-undangnya.

Politikus Partai Gerindra, Bambang Haryo menilai waktunya belum tepat untuk memindahkan ibu kota dari Jakarta ke Kalimantan. Selain tidak melibatkan parlemen, pemerintah juga tidak melibatkan perguruan tinggi dan sejumlah instansi terkait untuk membuat perencanaan pemindahan tersebut.

“Kalau dipaksakan kami akan lawan habis-habisan. Jangan sampai pemindahan ibu kota asal-asalan. Kami merasa DPR ini dilewati. Ini satu ketidakapatutan,” ujar Bambang dalam diskusi bertajuk “Tantangan Regulasi Pemindahan Ibu Kota” di Gedung DPR, Kamis, 22 Agustus 2019.

Pemindahan ibukota, seberapa urgen ?

Memang banyak yang menyesalkan wacana ini.  Ketimbang memindahkan ibu kota, seharusnya pemerintah mengutamakan pemenuhan kebutuan pokok rakyat akibat kenaikan harga listrik dan bahan pangan.

Apalagi jika melihat anggarannya yang tidak kecil.  Biaya yang dibutuhkan untuk pemindahan ibu kota negara, berdasarkan hitungan kasar, bisa mencapai Rp 466 triliun.  Bisa kan terbayang, besaran itu jika dipakai untuk memenuhi kebutuhan pangan, atau bahkan pendidikan dan kesehatan ?  Berapa juta penduduk yang terbantu.

Apalagi Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro mengungkapkan bahwa rencana pindah akan dibiayai oleh Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara (APBN), juga pihak swasta.

"Dana kalau dari APBN itu kecil, paling sekitar 19,2% dari total dana yang dibutuhkan," katanya saat menjadi keynote speaker dalam acara Youth Talks: Yuk Pindah Ibu Kota di kantornya, Jakarta, Selasa (20/8).  Dengan porsi tersebut, APBN hanya mendanai sekitar Rp 93,5 triliun dari total dana.

Pembiayaan pemindahan katanya akan dimaksimalkan melalui skema kerja sama pemerintah dengan swasta (KPBU). Itulah mengapa porsi pembiayaan dari APBN hanya relatif kecil.  Karena KPBU memiliki porsi sebesar 54,6% dari total pembiayaan. Sedangkan sisanya yakni 26,2% dana pemindahan akan ditanggung semuanya oleh pihak swasta.

Swasta terlibat ?  Tentu akan ada  motif ekonomi dan bisnis.  Sulit rasanya membayangkan pihak swasta "bersedekah" ketika menggelontoran begitu besar dana, betul kan? Jadi jelas pindah ibukota adalah proyek akbar, yang menjanjikan keuntungan luar biasa.

Di negara yang menerapkan sistem kapitalis liberal  seperti  Indonesia, tentu pengaruh para kapital alias para pemilik modal  sangatlah besar.  Termasuk pengambilan kebijakan- kebijakan strategis. Pemindahan pusat pemerintahan tak bisa tentunya dilepaskan dari  moitif politis, juga ekonomi bagi para "cukong" kapital besar. Apalagi seperti diketahui, beberapa waktu sebelumnya 23 Nota Kesepahaman (Memorandum of Understanding/ Mou) antara pebisnis Indonesia dan China telah diteken pasca pembukaan KTT Belt and Forum Kedua di Beijing, Jumat (26/4/2019). Menteri Koordinator Bidang Maritim Luhut Binsar Pandjaitan (LBP) mengatakan, dengan ditekennya MoU ini, berarti proyek kerja sama Indonesia dan China One Belt One Road (OBOR) atau yang dikenal dengan sebutan empat koridor siap dilaksanakan.

OBOR merupakan proyek pemerintah China untuk membangun kejayaannya melalui upaya penyambungan  urat nadi perdagangan dunia. Sebuah proyek membangun megainfrastruktur dalam rangka memperkuat fasilitas perdagangan, dengan fokus pada penghapusan hambatan dagang (trade barriers), guna mengurangi biaya perdagangan dan investasi.

LBP mengatakan pihaknya akan berusaha maksimal untuk mempermudah perizinan kepada pengusaha Cina yang berminat menanamkan modal di Indonesia. Dari 23 proyek yang diteken, nilai investasi dari 14 MoU bernilai total US$14,2 miliar. Sementara itu, total proyek yang ditawarkan berjumlah 28 dengan nilai mencapai US$91 miliar, atau lebih dari Rp 1.288 triliun.  Dari 28 proyek yang ditawarkan kepada investor China ini, lebih dari 50%-nya berada di Kalimantan. 13 proyek diantaranya ada di provinsi Kalimantan Utara.

Ini tampak klop dengan rencana Presiden yang tetiba memastikan Ibukota Indonesia akan dipindah. Jika Presiden mengumumkan Ibu Kota baru Indonesia akan menempati wilayah di provinsi ini, maka jelas sudah pemindahan Ibu Kota ini demi proyek Obor China. Sementara apabila wilayah di Kalimantan Utara tidak dipilih sebagai Ibu Kota baru (ada alasan relatif dekat dengan perbatasan negara), maka bisa jadi untuk mempersiapkan infrastruktur wilayah di sekitarnya.

Selain itu, proyek Pelabuhan Kuala Tanjung, yang masuk jalur maritim dalam rencana OBOR, juga telah resmi menjadi bagian dari proyek jalur sutra China. Dalam pertemuan Global Maritime Fulcrum Belt And Road Initiatives (GMF –BRI), China sudah menyiapkan rancangan Framework Agreement untuk bekerja sama di Kuala Tanjung, Sumatera Utara (Sumut) sebagai proyek tahap pertama. Selanjutnya, ada beberapa tahap proyek kerja sama lain yang telah disepakati seperti Kawasan Industri Sei Mangkei dan kerja sama strategis pada Bandara Internasional Kualanamu untuk tahap kedua. (eamuslim.com)

Pindahan boleh, tapi..

Selama ini gambaran kota modern yang ada di benak banyak orang adalah kota dengan banyak gedung pencakar langit, mal, apartemen dan jalanl tol layang.  Mereka jarang menghitung bahwa keberadaan infrastruktur yang efisien dan tahan bencana adalah justru kunci terpenting sebuah kota, apalagi itu ibukota negara, yang menjadi etalase negeri.

Karena itu menurut Prof Fahmi Amhar, wacana pemindahan ibukota tentu saja masuk akal.  Ibukota bisa dipindahkan ke “kota satelit” terdekat – semacam Putra Jaya dengan Kuala Lumpur di Malaysia.  Atau ke satu kota yang baru – seperti Sydney ke Canberra di Australia, atau disebar ke beberapa kota sekaligus – seperti di Jerman.  Di kota terakhir ini,  meski kedudukan parlemen dan kanselir di Berlin, tetapi pusat finansial tetap di Frankfurt dan kedudukan yudikatif di Karlsruhe.

Sejarah peradaban Islam mencatat sedikitnya empat kali perpindahan ibukota negara.  Namun alasan utama saat itu semua adalah politik.  Perpindahan pertama adalah dari Madinah ke Damaskus pada awal Bani Umayyah.  Damaskus saat itu sudah ibukota musim panas kekaisaran Byzantium.  Perpindahan kedua adalah saat kebangkitan Bani Abbasiyah dari Damaskus ke Baghdad.  Baghdad adalah kota yang dibangun baru, menggantikan Ctesiphon, ibukota Persia.  Perpindahan ketiga adalah pasca hancurnya Baghdad oleh serbuan Mongol, dan pusat Khilafah lalu dipindah ke Kairo.  Kairo sendiri sudah ada di delta sungai Nil itu sejak zaman Fir’aun.  Sedang terakhir adalah perpindahan dari Kairo ke Istanbul, ketika Khalifah terakhir Abbasiyah mengundurkan diri setelah melihat bahwa Bani Utsmaniyah lebih berkemampuan untuk memimpin dunia Islam dan mendakwahkannya ke seluruh dunia.  Adapun Istanbul telah berdiri lebih dari 1000 tahun karena dibangun oleh Kaisar Konstantin.  Dengan demikian, satu-satunya ibukota Khilafah yang praktis dibangun dari awal hanyalah Baghdad. (Prof Fahmi Amhar : 2013).

Terkait wacana pindah ibukota ke Kaltim, Peneliti Badan Informasi Geospasial ini menilai pemindahan ibukota itu perlu dengan catatan tidak boleh dibiayai dengan utang.  “Pemindahan ibukota perlu tapi tidak perlu big-size, yang akan memerlukan biaya raksasa, karena sekarang sudah era Revolusi Industri 4.0, dan  tidak boleh ngutang,” ungkapnya. Dengan keadaan ekonomi negara Indonesia saat ini, apabila biaya di bawah Rp 25 triliun perpindahan itu bisa dijalankan selama 5 tahun, atau Rp 5 triliun/tahun. Index harga bangunan pemerintah itu Rp 4 juta/m2.

Jadi Rp 5 triliun bisa dapat gedung-gedung kantor dengan total luas bangunan 1.250.000 m2. Itu mencukupi, asalkan dikombinasi dengan teknologi 4.0 (IoT, Bigdata, AI). PNS pemerintah pusat cukup 25.000 orang saja. (mediaumat.news).

Yang pasti, pemindahan ibukota sangat memerlukan suatu perencanaan yang luar biasa.  Pemindahan itu harus optimal dari sisi kota yang baru dibangun, juga kota yang ditinggalkan, selama transisi.  Semua urusan pelayanan rakyat tidak boleh terganggu.  Lalu setelah pemindahan selesai, efisiensi pemerintahan harus meningkat.

Berikutnya, harus jauh dari utang.  Sebagaimana rencana pemerintah yang menjadikan lebih dari 50 prsen dari luar APBN!.   Karena yang dikhawatirkan adalah jika terjadi risiko gagal bayar proyek-proyek yang diinisiasi.   Apalagi  jika benar itu ada hubungannya dengan proyek OBOR. Lihatlah Sri Lanka, setelah tidak mampu membayar utang, akhirnya Pemerintah Sri Langka melepas Pelabuhan Hambatota sebesar US$1,1 triliun.   Apa jadinya jika kekhawatiran terjadi?

Allah ‘Azza wa Jalla melarang memberikan jalan apapun bagi orang kafir untuk menguasai orang-orang beriman dalam firman-Nya:

“Dan sekali-kali Allah tidak akan pernah memberi jalan kepada orang-orang kafir untuk menguasai orang-orang mukmin.” (TQS. Al-Nisâ’ [4]: 141)

Kalau memang kondisi APBN tak memungkinkan, mengapa pindahan harus buru-buru? Wallahu’alam []

NID
167343