Skip to main content
x

Didukung Masyarakat, Rizal Ramli, Refly Harun Gugat ke Mahkamah Konstitusi agar Presidential Threshold Nol Persen

KONFRONTASI-  Tokoh Nasional Rizal Ramli  (RR) didampingi Pakar Hukum Tata Negara Refly Harun dan Ir Abdul Rachim resmi mengajukan uji materi terkait dengan Presidential Threshold 20 persen ke Mahkamah Konstitusi (MK), Jumat, (4/9/2020). Langkah ini didukung masyarakat. Alasan RR begitu ia disapa mengajukan uji materi lantaran saat ini telah terjadi demokrasi kriminal dengan tingginya syarat ambang batas pencalonan Presiden. Simak video ini: https://www.youtube.com/watch?v=IpY3I84NFIM&feature=youtu.be

''Dukungan masyarakat mengalir karena memang Presidential Threshold harusnya Nol persen dan Parliamentary threshold juga harus Nol persen , tidak seperti maunya Oligarki  yang berkuasa saat ini,'' ujar Bursah Zarnubi, mantan Anggota DPR-RI yang kini Ketua Perkumpulan Gerakan Kebangsaan (PGK)

Persyaratan terkait ambang pencalonan batas Presiden tersebut ada di Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang  Pemilu tepatnya di 22 pasal.

“Makin ke sini makin dibikin banyak aturan yang mengubah demokrasi Indonesia menjadi demokrasi kriminal. Bahasa sederhananya, kalau mau jadi bupati mesti nyewa partai, sewa partai itu antara 30 sampai 50 miliar. Ada yang mau jadi gubernur harus nyewa partai dari 100 miliar sampai 300 miliar,” kata RR kepada wartawan.

Bahkan, RR melanjutkan, untuk tarif maju menjadi Pesiden tarif yang dikenakan oleh parpol lebih gila lagi. RR pun bercerita soal pengalamannya.

“Saya 2009 pernah ditawarin. Mas Rizal dari kriteria apa pun lebih unggul dibandingkan yang lain. Kita partai mau dukung, tapi kita partai butuh uang untuk macem- macem,” tegas RR.

 

 Image
RR melanjutkan, satu partai saat itu meminta uang mencapai 300 miliar. Dengan, syarat tersebut bila tiga partai itu sudah mencapai 900 miliar.

“Nyaris satu Triliun. Itu 2009, 2020 lebih tinggi lagi. Jadi yang terjadi ini demokrasi kriminal ini yang merusak Indonesia,” beber RR.

Mantan Menteri Koordinator Keuangan ini mengaku kecewa lantaran kondisi saat ini niat sudah jauh dari apa yang ia ingin tuju saat muda.Kala itu pemerintah sangat otoriter.

“Kita ingin mengubah sistem pemerintah dari otoriter ke demokratis, dan agar supaya Indoensia bersih dari KKN. Ternyata butuh waktu lama sampai cita-cita tercapai. Baru 20 tahun kemudian kita berubah dari sistem otoriter ke sistem demokratis,” tandas RR.

Sementara itu, Pakar Hukum Tata Negara Refly Harun mengaku mendukung uji materi tersebut lantaran ingin memperbaiki kualitas demokrasi Indonesia.

Refly sendiri dipercaya  menjadi tim hukum dari JR dilayangkan oleh RR bersama Abdul Rachim.

Image

“Agar pilpres ke depan itu pilpres berkualitas dan juga fair kompetisi. Bisa membuka sebanyak mungkin orang- orang terbaik di republik ini agar bisa menjadi calon dan yg penting itu bisa menghilangkan demokrasi kriminal,” tegas Refly.

Dengan demikian, lanjut Rafly, ada dua argumentasi terkait uji materi ini. Pertama, Argumentasi pertama yang sifatnya konstitusional dan ekstra atau non konstitusional.(jft/KEDAIPENA)

NID
185072