Skip to main content
x

Derasnya Kran Impor, Tanda Negara Lemah

Oleh: Annis Zakiyatul M
Aliansi Penulis Rindu Islam

Tak hanya sebagai negara maritim, Indonesia juga dikenal sebagai negara agraris dengan Sumber Daya Alam (SDA) yang melimpah ruah. Baik di daratan maupun di lautannya. Sebagai negara agraris Indonesia memiliki banyak keuntungan. Seperti mudah memperoleh hasil pertanian, terciptanya ketahanan pangan, dan terhindar dari krisis bahan pangan. Dari sini seharusnya Indonesia tak lagi membutuhkan impor.

Namun faktanya, impor seakan menjadi suatu kewajiban dan kebiasaan yang sulit dihilangkan di negeri ini. Bahkan hampir semua bahan pangan di Indonesia adalah hasil impor. Mulai dari beras, gula, bawang, kedelai, garam, sampai sayuran juga hasil impor.

Meski saat ini Indonesia tengah menghadapi pandemi virus covid-19, nyatanya tak menurunkan angka impor di negeri ini yang ada datanya justru semakin melonjak. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat impor nonmigas Maret 2020 mencapai 11,74 miliar dollar AS, naik 19,83 persen dibanding Februari 2020. Dan salah satu pemasok barang impor nonmigas terbesar selama Januari-Maret 2020 ditempati oleh China. Nilai impor RI dengan China di tengah merebaknya virus corona justru naik 26,34 persen sebesar 8,91 miliar dollar AS.

Hal ini dikarenakan adanya keputusan Presiden Jokowi untuk menerbitkan Perpres No.58 tahun 2020 guna memudahkan izin impor. Perpres tersebut berisi tentang penyederhanaan impor untuk kebutuhan pangan pokok, cadangan pangan pemerintah, serta bahan baku.

Melonjaknya jumlah impor juga dipengaruhi oleh adanya relaksasi impor sementara untuk bawang putih dan bawang bombai yang dilakukan oleh Kementrian perdagangan. Seperti yang tertuang dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 27 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 44 Tahun 2019.

Dengan adanya aturan tersebut, maka semakin memudahkan siapapun untuk melakukan impor. Walhasil, dari 48 ribu ton bawang putih yang masuk ke Indonesia. 20 ribu ton memakai Persetujuan Impor (PI) dan 28 ribu ton tanpa PI. Meski Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Indrasari Wisnu Wardhana mengatakan kebijakan impor tersebut tak akan merugikan petani dalam negeri. Namun kenyataannya petani lokal justru semakin terpuruk karena harus bersaing dengan produk impor. Maka tak jarang mereka harus merugi akibat kebijakan ini. Dalam sistem kapitalis, pemilik kebijakan akan terus bergantung pada kepentingan para pebisnis.

Ditambah lagi, munculnya para mafia yang memanfaatkan berbagai peluang yang terbuka lebar untuk meraup keuntungan sebesar-besarnya. Mereka adalah kapitalis sejati, maka jangan heran jika suka mencuri-curi kesempatan dalam kesempitan. Bahkan tak peduli lagi ada pihak yang dirugikan atau tidak.

Segala aturan dan kebijakan dalam sistem kapitalis sekuler akan selalu menyediakan celah bagi orang-orang licik, karena tak ada standart halal-haram, bahkan nilai-nilai kebaikan entah bersembunyi dimana. Dari sini terbukti bahwa negara yang menganut sistem kapitalis hanya menjadi alat pemenuh kerakusan segelintir orang saja. Bukan hadir untuk menebar rahmat bagi seluruh umat manusia.

 

Dalam hal menjaga kedaulatan pangan, negara dalam sistem Islam tentu memiliki mekanisme yang berbeda dengan negara kapitalis. Misalnya saat masa subur, tidak semua produk pangan dikonsumsi akan tetapi ada yang disimpan untuk cadangan.

Selain itu, optimalisasi produksi dilakukan diseluruh lahan yang berpotensi untuk melakukan usaha pertanian berkelanjutan dan bisa menghasilkan bahan pangan pokok. Hal ini tentu akan didukung dengan sains dan teknologi.

Yang tak kalah penting yakni negara akan mengedukasi masyarakat agar tidak berlebih-lebihan dalam mengonsumsi pangan. Karena hal tersebut akan berpotensi merusak kesehatan dan meningkatkan persoalan limbah.

Kemudian dalam pengaturan manajemen logistik saat mengahadapi masalah pangan, tanggung jawab sepenuhnya ada di tangan negara. Yaitu dengan memperbanyak cadangan saat produksi melimpah dan mendistribusikan secara selektif saat ketersediaan mulai berkurang.

Jika hal-hal di atas sudah dilakukan secara optimal, namun pasokan kebutuhan masih tetap kekurangan maka negara boleh melakukan impor dengan cara-cara yang dibenarkan oleh syariat. Sehingga kebijakan yang dibuat tidak akan merugikan rakyat.

 

NID
181979