3 April 2020

Kasihan Pak Ahok, Lebih Baik Reklamasi Dihentikan. DPRD DKI Sudah Tunda Pembahasan Reklamasi

JAKARTA- >DPRD DKI Jakarta memutuskan menunda pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dan Raperda tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Pantai Utara Jakarta.

"Jadi biarkan kedua raperda ini nanti dibahas oleh DPRD pada tahun 2019," kata Anggota DPRD DKI Jakarta Fraksi Hanura Veri Yonnevil di Cikini, Jakarta, Sabtu (9/4/2016).

Keputusan itu merupakan hasil keputusan DPRD setelah melakukan rapat pimpinan gabungan.

Veri menyatakan DPRD DKI juga meminta semua pembangunan terkait reklamasi ditunda.

Ia berharap keputusan ini bisa diterima oleh Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok).

"Ya kasihan pak gubernurnya kalau jalan terus (reklamasi). Berarti tambah banyak lagi kesalahannya nanti," ujarnya.

Meski begitu, keputusan resmi soal penundaan pembahasan raperda tersebut akan disampaikan oleh pimpinan DPRD dalam waktu dekat. Mantan Wakil Gubernur DKI Prijanto menyebut bahwa antara Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dengan Sunny Tanuwidjaja punya hubungan dekat. Tak cuma itu, Prijanto juga tak ragu menyebut Sunny punya hubungan dekat dengan Agung Podomoro Land, salah satu perusahaan yang mendapat izin reklamasi. "Saya simpulkan ada hubungan yang erat antara Pak Ahok, Pak Sunny, dan Podomoro," kata Prijanto di Jakarta, Sabtu (9/4/2016). Prijanto menyebut, keterkaitan ketiganya dinilai sudah terlihat saat Prijanto hendak melaporkan kejanggalan soal kewajiban Agung Podomoro terkait tanah Taman BMW. Saat itu, Podomoro memberikan tanah Taman BMW sebagai syarat atau kewajiban pengembang terhadap pemprov.

"Saya bilang Sunny, mengapa saya lewat Sunny, karena saya tahu Sunny adalah staf pribadi pak Ahok. kalau saya ke kantor beliau mesti ada di situ," ungkapnya. Setelah pertemuan itu, Prijanto dikagetkan dengan keputusan Ahok, yang masih menjadi Wakil Gubernur mendampingi Jokowi, mengatakan bahwa tidak ada yang salah dengan serah terima kewajiban Podomoro ke Pemprov terkait aset Taman BMW. "Di sini terjadi pembiaran terhadap kasus korupsi masa lalu dan saya katakan patut diduga ikut secara tidak langsung adanya dugaan korupsi Taman BMW karena disertifikatkan dengan cara yang tidak benar," tandasnya

Pakar Oseanografi Institut Pertanian Bogor (IPB) Alan Koropitan angkat suara mengenai proyek reklamasi yang sejumlah izin pelaksanaannya telah diteken Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok.

Menurut dia, ada tiga dampak besar dari mega proyek reklamasi ini. Pertama, kata Alan, reklamasi atau pembuatan 17 pulau yang membentang dari sisi barat hingga timur ini akan menciptakan pengendapan atau sedimentasi yang luar biasa di sekitar muara aliran sungai di Jakarta. Sedimentasi ini lah yang nantinya tambah mengakibatkan banjir.

"Dampak besarnya pertama adalah sedimentasi Ketika terjadi sendimentasi atau pengendapan itu kan jadi tersumbat di muara-muara, akan membuat banjir. Karena air yang masuk dari hulu ketahan, hingga ada limpahan, jadi banjir," kata Alan dalam diskusi bertajuk 'Reklamasi Penuh Duri' di Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (9/4/2016).

Dampak kedua, menurut Alan, bertambahnya bahan organik di sepanjang pesisir utara Jakarta."Bahan organik yang masuk itu akan semakin parah tertinggal disitu. Jadi bahan organik terkait itu, seperti kematian ikan, bau busuk, dan sebagaianya," bebernya.

Selanjutnya dampak yang ketiga, proyek reklamasi ini akan semakin menambah keberadaan logam berat lantaran arus laut yang melambat lantaran adanya pulau buatan. Logam berat ini akan sangat berbahaya sekali setelah dia masuk ke dalam rantai makanan.

. [rok]

Category: 

 GULIRKAN KE BAWAH UNTUK MELIHAT ARTIKEL LAINNYA  


Berita lainnya

loading...