5 April 2020

Jelang Lebaran, KPK Kembali Ingatkan Pejabat Jangan Terima Gratifikasi

Konfrontasi - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengingatkan para pegawai negeri sipil (PNS) dan pejabat negara untuk menolak gratifikasi dalam bentuk apapun saat Hari Raya Idul Fitri. Peringatan itu disampaikan KPK melalui Surat Edaran tentang Imbauan Pencegahan Gratifikasi terkait Hari Raya Keagamaan. Surat Edaran (SE) KPK No. B/3956/GTF.00.02/01-13/05/2019 yang diterbitkan Lembaga Antikorupsi pada 8 Mei 2019.

"Surat Edaran tersebut pada pokoknya mengimbau agar Pegawai Negeri dan Penyelenggara Negara tidak menerima gratifikasi terkait hari raya Lebaran," kata Jubir KPK, Febri Diansyah di Gedung KPK, Jakarta, Jumat (10/5/2019).

KPK mengingatkan nilai-nilai luhur dan tradisi untuk saling berbagi antara sesama khususnya pada hari raya tidak menjadi alasan melakukan pemberian gratifikasi karena gratifikasi sangat mungkin menumpangi peristiwa-peristiwa agama, adat istiadat atau bahkan petistiwa duka. KPK meminta PNS dan pejabat negara untuk menolak jika ada pihak-pihak yang dipandang memiliki hubungan jabatan dengan PN ingin memberikan gratifikasi.

"Namun jika berada dalam kondisi tidak memungkinkan untuk menolak, seperti pemberian dilakukan secara tidak langsung atau ada risiko-risiko lain, maka penerimaan gratifikasi tersebut wajib dilaporkan pada KPK dalam jangka waktu 30 hari sejak tanggal penerimaan gratifikasi," tegasnya.

Untuk gratifikasi berbentuk makanan aturannya lebih fleksibel. PNS dan pejabat negara yang menerima gratifikasi dalam bentuk makanan diimbau untuk membagi makanan tersebut ke pihak yang membutuhkan.

"Terhadap penerimaan gratifikasi berupa bingkisan makananan yang mudah rusak dan/atau kedaluarsa dapat disalurkan sebagai bantuan sosial ke panti asuhan, panti jompo, atau pihak yang membutuhkan," demikian dikutip dari surat edaran KPK tersebut.

Sedangkan untuk skema pelaporan, bisa dilakukan usai gratifikasi makanan tersebut sudah disalurkan. Namun, ada ketentuan yang berlaku dalam proses pelaporannya ke KPK.

"(Penyalur gratifikasi diminta) melaporkan kepada instansi masing-masing disertai penjelasan dan dokumentasi penyerahannya. Selanjutnya instansi melaporkan rekapitulasi penerimama tersebut kepada KPK," tulis edaran tersebut. (br1/mg)

Category: 

 GULIRKAN KE BAWAH UNTUK MELIHAT ARTIKEL LAINNYA  


Berita lainnya

loading...