3 April 2020

OJK Jambi: 50 Persen Masyarakat Jambi Belum Punya Rekening

Konfrontasi - Layanan jasa industri keuangan di Provinsi Jambi ternyata masih belum dimanfaatkan oleh sebagian atau 50 persen masyarakat Jambi, kata Kepala OJK Provinsi Jambi, Darwisman, di Jambi Jumat (12/12).

Dalam survei yang dilakukan di daerahnya, persentase masyarakat untuk membuka rekening di bank hampir sama dengan persentase tingkat nasional. Hal ini berdasarkan dari jumlah rekening yang ada, lanjut Darwis.

"Berdasarkan hasil survei, memang pemanfaatan akses masyarakat Jambi terhadap industri keuangan ini hanya 50 persen, itu jika kita melihat dari jumlah rekening yang ada, jumlah penabung, jumlah deposito dan jumlah giro," kata Darwis.

Fenomenan ini, kata dia, tentu menjadi hal yang penting bagi OJK dan industri jasa keuangan di Jambi, agar lebih banyak lagi mensosialisasikan pentingnya akses perbankan ke masyarakat.

"Kita upayakan lebih banyak lagi mensosialisasikan tentang industri keuangan perbankan ke masyarakat yang tentunya dibantu kawan-kawan media untuk menyebarluaskannya," ujarnya.

Selama ini, ungkapnya, masyarakat Jambi cenderung menyimpan uang di bawah bantal tempat tidur. Namun hal itu tentu saja tidak efektif, sebab jika ada keperluan sedikit saja tentu mereka mengambil uang itu.

"Kita akan didik masyarakat kalau bisa nanti mereka menabung, tentu dari hasil usaha atau dari hasil panen bagi mereka yang bertani. Selain ditabung kita akan didik mereka untuk berinvestasi," katanya.

Di Jambi, kata dia, masih banyak masyarakat yang tinggal jauh dari akses bank, hal itu tentu saja mempersulit masyarakat dan mengurangi niat masyarakat untuk menabung.

Data itu, katanya, juga berdasarkan konsultasi OJK dengan beberapa kepala daerah di Jambi.

"Itu sedang kita jajaki dan monitor, kami dari OJK terus mendorong kawan-kawan industri ini untuk bisa melebarkan sayapnya. Dan kawan-kawan industri keuangan juga harus bisa melihat bahwa masih ada daerah-daerah yang potensial, yang sebenarnya kawan-kawan industri bisa membiayainya. Dari pada harus berkutat di kota Jambi yang mengakibatkan pangsa pasar jadi jenuh dan menyebabkan persaingan," kata Darwis.

Dijelaskannya lagi, tingkat pendidikan dan pemahaman adalah penyebab utama kurangnya minat masyarakat untuk menabung.

Industri keuangan hendaknya mengeluarkan produk tabungan sederhana yang tidak ada biaya administrasi, misalnya masyarakat bisa menabung dalam jumlah berapapun.

"Itu juga tanggung jawab kita untuk mendidik dan meningkatkan pemahaman akan pentingnya menabung agar masyarakat merasakan manfaatnya. Dengan semakin banyak masyarakat menabung, maka masyarakat tersebut sudah semakin pintar mengelola keuangannya," imbuhnya.

Selain itu, tabungan masyarakat oleh industri akan dioptimalkan dalam rangka disalurkan kembali ke masyarakat di sektor-sektor Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dan masyarakat yang membutuhkan.

"Bayangkan, jika satu juta masyarakat menabung dengan Rp10 ribu, berapa perputaran uang yang bisa dioptimalkan. Uang tabungan akan dihimpun perbankan yang kemudian disalurkan kembali ke masyarakat. Ini adalah PR besar OJK," tukasnya.
Kegiatan padat karya tahun 2015 mendatang, pemerintah Kota Palu berencana menurunkan 5.000 rumah tangga miskin (RTM). Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Kota Palu Sudaryano Lamangkona, Jumat (12/12) di Palu, mengatakan rumah tangga miskin itu akan dilibatkan dalam pembersihan lingkungan, menanam pohon dan menjaga infrastruktur perkotaan dengan konpensasi Rp600 ribu per rumah tangga.

Dia mengatakan kegiatan tersebut merupakan kegiatan lanjutan 2014 karena dinilai telah memberikan dampak positif terhadap pembangunan lingkungan perkotaan sekaligus menekan angka kemiskinan. Kegiatan itu kata Sudaryano merupakan implementasi program nol kemiskinan (Zero Poverty) yang dicanangkan pemerintah kota setempat sejak 2014.

Pada 2014 sebanyak 2165 rumah tangga miskin dilibatkan dalam kegiatan padat karya dengan konpensasi Rp500 ribu per bulan per rumah tangga dengan tiga jam kerja perhari.

Pada tahun 2015 yang akan datang, kegiatan itu akan ditingkat baik dari kuantitas pekerja maupun dari upah yang mereka terima. Sudaryano mengatakan dari Rp600 per bulan tidak semuanya diterima tunai karena sebagian disisipkan untuk tabungan dan pembayaran BPJS.

"Di sini ada nilai edukasi yang kita berikan masyarakat, mereka menabung dan iuran BPJS sehingga uang yang diterima tidak langsung habis," katanya.

Sudaryano mengatakan pemerintah kota baru akan mengevaluasi dampak padat karya dari sisi peningkatan pendapatan, tetapi dampak lingkungan sudah mulai nyata dimana lingkungan sudah mulai bersih dan sebagian pohon sudah tumbuh.

"Dari aspek peningkatan kesejahteraan akan kita evaluasi sejauhmana ketambahan penghasilan mereka sebab rumah tangga ini berbagai macam latar belakang. Ada kuli bangunan dan pembantu rumah tangga," katanya. (cptr)

Category: 

 GULIRKAN KE BAWAH UNTUK MELIHAT ARTIKEL LAINNYA  


Berita lainnya

loading...