5 April 2020

Ngeri, Utang Indonesia Terus Meningkat, Ini Laporan Terbarunya

KONFRONTASI-Rasio ULN terhadap produk domestik bruto (PDB) hingga kuartal ketiga tahun ini berada di kisaran 34% atau menurun sekitar 2% dibandingkan periode yang sama tahun lalu yang bertengger di level 36%. Demikian laporan Bank Indonesia (BI) dalam publikasi terbarunya.

BI mencatat total ULN mencapai USD343,1 miliar, bila dikonversi dalam Rupiah sebesar Rp4.631 triliun. ULN yang terdiri atas utang publik (pemerintah dan bank sentral) dan swasta tumbuh sekitar 4,5% bila dibandingkan periode yang sama pada tahun lalu. ULN pemerintah dan bank sentral tumbuh sekitar 8,5% di bandingkan periode yang sama tahun lalu.

Meningkatnya ULN pemerintah seiring dengan meroketnya kebutuhan pembiayaan untuk proyek infrastruktur. Sementara itu, ULN swasta naik tipis sekitar 0,6% dibandingkan periode sama pada 2016. Komposisi ULN dilihat dari jangka waktu didominasi ULN jangka panjang sekitar 86,2% dari total ULN dengan pertumbuhan sekitar 3,4% pada akhir kuartal ketiga 2017 dibandingkan kuartal ketiga 2016.

Disusul ULN jangka pen dek yang meningkat 11,6% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Dilihat dari sektor ekonomi, posisi ULN swasta berfokus pa da empat sektor, yakni keuangan, industri pengolahan, listrikgas- air bersih (LGA), dan pertambangan.

Bicara soal utang memang selalu menjadi bahan perbincangan yang menarik perhatian khalayak, apalagi berbicara seputar utang pemerintah baik ULN maupun penerbitan surat berharga negara (SBN) yang terus meningkat sejak pemerintahan dijalankan Pre si den Joko Widodo (Jokowi). Belakangan ini sorotan terhadap utang pemerintah se makin tajam sampai Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mul yani merasa jengah untuk memberikan penjelasan setiap saat.

Man tan petinggi Bank Dunia itu malah balik bertanya, apakah untuk menilai kinerja pemerintah hanya berdasarkan utang? Sri Mul yani merasa tidak adil jika hanya menyoroti kenaikan angka-angka utang tanpa membedah utang tersebut telah dialokasikan untuk sek tor produktif. Sorotan masyarakat terhadap peningkatan utang pemerintah dalam tiga tahun di bawah kepemimpinan Presiden Jokowi merupakan hal yang wajar karena faktanya memang demikian.

Pemerintah jus tru harus melihat dari sisi positif sebagai sebuah peringatan supaya arah kebijakan pengelolaan utang senantiasa berpegang teguh pa da prinsip kehati-hatian, dan jangan sampai pengalokasiannya me lenceng dari sektor produktif.

Adapun total utang pemerintah telah menembus Rp3.866,45 triliun per September 2017, dan sebesar Rp1.261,52 triliun dikontribusikan era Presiden Jokowi. Utang komersial tercatat sekitar 86% dari total utang pemerintah yang meliputi pinjaman luar negeri, pinjaman dalam negeri, dan penerbitan SBN. Selebihnya dari Bank Dunia sebesar 7%, Jepang sekira 5%, Asia Development Bank (ADB) 3%, dan lainnya tercatat 4%.

Dari tahun ke tahun, rasio utang terhadap PDB terus mencatat peningkatan walau naiknya tidak signifikan, mulai 2013 sebesar 24,9%, lalu 2014 sedikit turun menjadi 24,7%, kemudian naik lagi men jadi 27,4% pada 2015, dan sebesar 28,3% pada 2016 lalu.

Meski angka-angka utang terus membesar, pemerintah selalu mengimbau masyarakat agar tak perlu timbul rasa khawatir yang berlebihan. Pasalnya, rasio utang masih terjaga dan aman. Saat ini ra sio utang terhadap PDB sekitar 28,6%.

Rasio utang adalah tolok ukur utang sebuah negara untuk menyatakan apakah negara ter sebut sudah dalam kategori gawat atau tidak dengan utang yang ada. Ada pun batas utang yang dianggap gawat apabila rasio utang sudah menyentuh sekitar 60% terhadap PDB.

Sekadar perbandingan, rasio utang negara tetangga Malaysia kabarnya sudah pada level lampu kuning. Total utang pemerintah Negeri Jiran itu sekitar Rp2.100 triliun memang lebih rendah dari utang pemerintah Indonesia namun rasio utang terhadap PDB sekitar 53%.

Bagaimana dengan tahun depan, kira-kira seberapa besar utang yang akan ditarik pemerintah? Yang pasti, pemerintah akan menerbitkan SBN senilai Rp414,5 triliun. Hal itu sudah disepakati antara pemerintah, Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, dan BI.

Penerbitan SBN tersebut disesuaikan postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2018 yang dirancang defisit. Belanja APBN 2018 dipatok sebesar Rp2.220,6 triliun, sedangkan penerimaan ditargetkan Rp1.894,7 triliun. Dengan demikian, terdapat defisit anggaran sekira Rp325,9 triliun atau 2,19% terhadap PDB. Utang tergantung postur APBN.[mr/ts]

Category: 

 GULIRKAN KE BAWAH UNTUK MELIHAT ARTIKEL LAINNYA  


Berita lainnya

loading...