Skip to main content
x

Banjir di Jakarta, JK: Gubernur yang Izinkan Lippo Kemang Harus Tanggung Jawab

KONFRONTASI -    Wakil Presiden ke-10 & 12 Republik Indonesia Jusuf Kalla (JK) turut berkomentar atas banjir parah yang terjadi di DKI Jakarta, beberapa hari lalu. Salah satu titik banjir yang menjadi sorotan masyarakat adalah banjir di Kemang, Jakarta Selatan, yang dituding dipicu keberadaan mal Lippo Kemang Village.

Menurut JK, lokasi tersebut sebelumnya merupakan rawa-rawa tempat resapan air. Tapi lahan resapan itu tak ada lagi sehingga air meluap dan tumpah ke rumah-rumah orang.

Dia memaklumi ada pemasukan pajak bagi Pemprov DKI Jakarta dengan pembangunan mal. Tapi rakyat akhirnya mengeluarkan ongkos lebih banyak akibat banjir yang mereka derita.

"Siapa itu gubernur yang memberi izin daerah rawa-rawa dijadikan daerah komersial? Dia harus ikut bertanggung jawab juga," katanya dalam program Blak-blakan yang tayang di detikcom, Jumat (26/2/2021).

Tapi secara umum, menurut dia, masalah banjir di ibu kota negara merupakan persoalan klasik. Penanganannya harus melibatkan semua pihak, baik pemerintah pusat, Pemprov DKI Jakarta , daerah penyangga, dan masyarakat sekitar.

Di Bogor dan Depok, misalnya, perlu ada waduk. Juga Pemprov DKI perlu terus menambah kawasan hijau sebagai daerah resapan.

 

 

 

Banjir rendam mobil di Kemang (CNBC Indonesia/Muhammad Sabki)Foto: Banjir merendam mobil di Kemang, beberapa waktu lalu (CNBC Indonesia/Muhammad Sabki)

Terkait normalisasi Ciliwung dan sungai-sungai lainnya, JK menekankan pentingnya ketegasan dari pemerintah pusat dan daerah. Juga harus ada komitmen yang kuat, dan konsekuen. Dia mencontohkan pembangunan Banjir Kanal Timur (BKT) yang dapat selesai dalam tempo dua tahun.

Begitu juga peninggian Jalan Tol Sedyatmo yang menuju Bandara Internasional Soekarno-Hatta selesai dikerjakan dalam 8 bulan pasca kebanjiran pada 2008.

"BKT itu saya yang perintahkan dibangun dan dua tahun selesai. Biayanya sharing dari pemerintah pusat Rp 2 triliun dan Pemprov DKI Jakarta Rp 1 triliun," ungkap JK yang juga Ketua Umum PMI Pusat.

Normalisasi Ciliwung, dia menambahkan, juga butuh koordinasi yang solid antara pusat, Pemprov DKI Jakarta, dengan Depok, Tangerang, Bekasi, dan Bogor.

"Dulu terakhir saya pertemukan antara PUPR dan DKI setuju walau memang ada perbedaan istilah Normalisasi dan Naturalisasi. Ya sudahlah, apa pun istilahnya yang penting banjir kan sederhana yakni air yang masuk lebih besar daripada yang keluar," ujar JK.

Manajemen PT Almaron Perkasa, anak usaha PT Lippo Karawaci Tbk, memberikan penjelasan perihal tudingan JK. Menurut mereka, tidak ada yang salah dalam proyek tersebut.

Berikut adalah 8 poin penjelasan PT Almaron Perkasa seperti dikutip detik.com:

1. Dalam membangun area Kemang Village, PT Almaron Perkasa, senantiasa mematuhi regulasi yang ditetapkan pemerintah daerah setempat.

2. Sebelum melakukan pembangunan Kemang Village di atas lahan seluas 15,5 ha yang diluncurkan pada 2007 Perseroan telah mengantongi semua perizinan terkait penggunaan tanah dalam rangka izin pemanfaatan ruang yang sesuai dengan rencana tata ruang wilayah (RTRW) DKI Jakarta, mulai dari izin lokasi, izin penggunaan pemanfaatan tanah (IPPT) yang merupakan dasar untuk permohonan izin mendirikan bangunan (IMB), hingga analisis mengenai dampak lingkungan (amdal) dan persetujuan analisis dampak lalu lintas (andalalin).

3. Sesuai dengan RTRW DKI Jakarta, area Kemang Village merupakan kawasan permukiman dan komersial. Perseroan membangun Kemang Village dengan konsep mixed use development. Bukan hanya apartemen yang mencakup tujuh menara, melainkan juga pusat perbelanjaan, pusat hiburan, dan Sekolah Pelita Harapan.

4. Kemang Village dibangun bukan di atas tanah resapan dan area tersebut sudah dimiliki Perseroan berpuluh tahun sebelum Kemang Village mulai dibangun.

5. Dalam proses pembangunan, PT Almaron Perkasa melengkapi Kemang Village dengan kolam retensi dengan lebar 40 meter dan panjang 450 yang dapat menampung air sekitar 110.000 meter kubik. Kolam dibangun untuk menampung luapan Kali Krukut yang berlokasi tidak jauh dari Kemang Village. Jadi kami justru membantu dalam mengatasi dengan menampung luapan Sungai Krukut sampai kolam retensi penuh. Dan air itu tidak kami buang keluar karena air itu kemudian kami recycle (fasilitas WTP) untuk kebutuhan gedung seperti penyiraman taman, flushing toilet dll.

6. Desain pembangunan Kemang Village tidak pernah menutup atau menimbun tanah yang ada, tapi justru memperdalam permukaan tanah dengan tujuan untuk membuat kolam retensi sebagai bagian penanggulangan luapan Sungai Krukut.

7. PT Almaron Perkasa juga turun mengambil bagian dengan melakukan naturalisasi Sungai Krukut dengan menguatkan, memperdalam, dan melebarkannya dari sebelumnya selebar kurang dari 5 m menjadi 20 m.

8. Selama 14 tahun melakukan mengembangkan Kemang Village, belum pernah Perseroan dituduh menjadi penyebab banjir. Pengembangan area Kemang Village merupakan salah satu contoh pembangunan yang tidak merusak lingkungan.(Jft/CNBC)

NID
192373