Skip to main content
x

Ambang Batas 20 persen itu Upaya Pemusatan Kekuasaan dan Oligarkisme. Harus Dihapus jadi Nol Persen

KONFRONTASI-  Para aktivis, analis dan pakar Hukum Tata Negara UGM Prof  Dr Zainal Arifin Mochtar meyakini penetapan ambang batas pencalonan presiden adalah upaya pemusatan kekuasaan.  Oleh sebab itu ambang batas harus dihapus dan diubah jadi Nol persen untuk menghentikan pemusatan kekuasaan dan oligarkisme.  Sementara Dr Herdi Sahrasad,  pengajar  senior dan analis politik Universitas Paramadina,  menilai, Ambang batas 20 persen telah membuat oligarki modal dan oligarki politik  bergabung atau kolusi mencengkeram parpol, DPR, kabinet dan istana sehingga demokrasi kita rusak dan hancur, serta rakyat makin menderita karena tidak diurus pemerintah Jokowi  yang lemah dan tunduk pada oligarki.

''Jokowi terkesan cuma wayang atau boneka oligarki sebagai dalang2, ''  imbuh Iwan Sumule  aktivis dan pimpinan Prodem, Jaringan Aktivis Pro Demokrasi.

Pakar Hukum Tata Negara UGM, Dr Zainal Arifin Mochtar. (Foto: VOA/Nurhadi)

Pakar Hukum Tata Negara UGM, Dr Zainal Arifin Mochtar. (Foto: VOA/Nurhadi)

“Saya termasuk yang menduga, bahwa presidential threshold ini berkaitan dengan upaya untuk mengonsentrasikan kakuasaan pada pihak-pihak tertentu. Dan saya menduga, ini sebenarnya bagian dari permainan oligarki. Tidak bisa ditolak,” kata Zainal.

Zainal menyebut oligarki sebagai kelompok pemilik modal yang memiiki tujuan utama mempertahankan akumulasi kekayaan. Kelompok ini tidak peduli siapa yang menjadi presiden sepanjang bisa bekerja sama dengan mereka untuk tujuan itu.

“Yang terjadi, jangan jangan kita dimainkan oleh sistem yang sangat oligark dan itu dipaksakan daan dipertahankan dengan cara seakan-akan menjadi baik, dan diamini oleh Mahkamah Konstitusi,” lanjutnya.

Sejumlah upaya hukum memang telah dilakukan ke Mahkamah Konstitusi (MK) untuk mengurangi atau menghapus ambang batas pencalonan presiden. Sejauh ini, upaya tersebut selalu gagal.