WASHINGTON - Kebijakan perang tarif yang digaungkan Presiden AS Donald Trump membuat beberapa negara bereaksi. Kini, bukan cuma China, Rusia, dan Iran yang menjadi musuh AS.
Beberapa negara lain yang terdampak kebijakan tarif tambahan mulai menunjukkan gesekan. Antara lain Kanada, Meksiko, Uni Eropa, Inggris, Brasil, hingga Korea Selatan.
Terbaru, Belanda yang selama ini dikenal sebagai sekutu dekat AS juga mulai lantang bersuara. Parlemen Belanda pada pekan ini menyetujui beberapa mosi yang mendorong pemerintah mengurangi ketergantungan dengan perusahaan software asal AS.
Parlemen juga meminta pemerintah menggenjot pembentukan platform layanan cloud di bawah kontrol Belanda, dikutip dari Reuters, Rabu (19/3/2025).
Inisiatif serupa memang pernah gagal di masa lalu karena kurangnya alternatif dari Eropa yang memadai. Namun, para legislator mengatakan perubahan hubungan dengan AS di bawah kepemimpinan Trump membuat langkah kemandirian ini bersifat darurat.
"Pertanyaan yang harus kita utarakan sebagai bangsa Eropa adalah: apakah kita nyaman orang seperti Trump, Mark Zuckerberg (CEO Meta), dan Elon Musk (Pemilik X) menguasai data kita?" kata Marieke Koekkoek yang merancang 1 dari 8 mosi yang disetujui parlemen terkait isu ini.
Selain meluncurkan platform layanan cloud berdaulat, mosi tersebut meminta pemerintah untuk mengaji ulang keputusan untuk menggunakan Amazon Web Services untuk hosting domain internet di Belanda.
Parlemen meminta pemerintah Belanda mengembangkan alternatif untuk perangkat lunak AS dan perlakuan istimewa untuk perusahaan Eropa dalam tender publik.
Pemungutan suara untuk persetujuan mosi tersebut dilakukan sehari setelah puluhan perusahaan teknologi Eropa meminta Komisi Eropa untuk membentuk dana kedaulatan (sovereign fund) dalam rangka berinvestasi dalam teknologi Eropa, termasuk infrastruktur cloud.
Juru bicara Kementerian Kebijakan Ekonomi Belanda menolak berkomentar.
Pakar teknologi Belanda, Bert Hubert, telah menyarankan pengurangan ketergantungan terhadap AS. Ia mengatakan teknologi yang berdaulat merupakan satu-satunya langkah awal untuk menghadapi tekanan AS.
Ia mengatakan pemerintah perlu memaksa lembaga untuk melaporkan secara publik risiko yang terkait dengan ketergantungan mereka pada perusahaan cloud AS.
"Dengan munculnya Trump 2.0, menjadi jelas bahwa ini bukan sesuatu yang dapat Anda setujui begitu saja," katanya.
Salah satu isu yang muncul dalam debat parlemen adalah kemungkinan Microsoft yang merupakan raksasa asal AS menyetop kerja sama dengan Pengadilan Kriminal Internasional yang berbasis di Belanda.
Pemerintahan Trump menjatuhkan sanksi pada pengadilan kejahatan perang tersebut bulan lalu setelah mengeluarkan surat perintah penangkapan untuk Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu.
Amazon dan Microsoft tidak segera menanggapi permintaan komentar. I cnb
COMMENTS