 |
| Herdi Sahrasad |
KONFRONTASI- Prabowocare dengan praksis nyata untuk menolong, memberdayakan dan membela kepentingan rakyat harus diperkuat dan dikembangkan sebab akan jadi tonggak ‘’legacy’’ dan lembaran baru (watershed) bagi Presiden Prabowo Subianto sebagai Pemimpin berpengaruh dan orang kuat di Asia Tenggara. Prabowocare diharapkan rakyat juga dibarengi dengan penegakan rule of law yang tegas dan akuntabilitas demokrasi yang jelas demi kepentingan rakyat banyak. Prabowo sebaiknya juga membuka diri bagi gagasan dan masukan kritis dari para intelektual yang ingin Indonesia yang lebih baik dan adil. Para intelektual seyogianya membantu Presiden Prabowo mengatasi kompleksitas masalah warisan rezim-rezim sebelumnya.
Demikian pandangan pengajar/peneliti senior Sekolah Pasca Sarjana Universitas Paramadina Herdi Sahrasad, Selasa ini (21/1) di Jakarta. ‘’Kepemimpinan Prabowo 100 hari ini membersitkan Prabowocare yang berpihak pada rakyat banyak dan saya melihart rakyat memuji kebajikan itu, Insya Allah bakal jadi legacy beliau ke depan, dan seyogianya dibarengi dengan penegakan rule of law yang tegas dan akuntabilitas demokrasi yang jelas, agar rakyat meraih makna dan manfaat dari demokrasi yang lebih 20 tahun dicengkeram dan dikangkangi oligarki, itu faktanya. Prabowo diharapkan membawa lembaran baru (watershed) tersebut sebagai kelanjutan citacita para pendiri bangsa dan perjuangan Prof Sumitro Djojohadikusumo yang berorientasi pada pemberdayaan kaum pribumi dan pembentukan kelas menengah pribumi,’’kata Herdi, Sahrasad, akademisi Paramadina dan aktivis Gerakan 1998.
’’Rakyat butuh keadilan sosial, bukan semata pertumbuhan ekonomi neoliberal yang yang hanya menguntungkan kelas atas, namun merugikan dan memerosotkan kelas menengah ke bawah,’’ kata associate professor di kampus Paramadina itu, yang sejak 2009 mendukung Prabowo dan menulis buku Prabowo Subianto the Raising Star.
Pernyataan itu disampaikan sebagai respon pandangan Aktivis Gerakan Mahasiswa 1998 Haris Rusly Moti yang menilai 100 hari pertama pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming menunjukkan komitmen keberpihakan ke rakyat. Kebijakan yang dilakukan di awal pemerintahan bukti keseriusan untuk mewujudkan janji ke masyarakat.
"Menurut pandangan saya, dalam 100 hari pertama, Pemerintahan Prabowo-Gibran telah menunjukkan komitmen tersebut melalui berbagai kebijakan yang berpihak pada rakyat. Kebijakan ini menjadi tanda nyata dari keseriusan mereka untuk memenuhi janji-janji kepada masyarakat," kata Haris dalam keterangannya, Senin (20/1/2025).
 |
| Haris Rusly Moti |
''Pandangan Haris Rusly Moti sudah tepat, ekspektasi rakyat yang tinggi bagi terwujudnya rule of law yang tegas demi keadilan sosial bagi rakyat di bawah kepemimpinan Prabowo seyogianya dibarengi pemerataan dan keadilan ekonomi yang nyata,''kata Sahrasad
Ia mengibaratkan keseriusan yang dilakukan Prabowo-Gibran seperti memberikan down payment (DP) atau "uang muka tanda jadi". Mengutip ajaran Islam, sebuah pernikahan dianggap sah jika akad atau janji dibuktikan dengan komitmen nyata berupa mahar, berapa pun nilainya. Haris lantas memakai istilah Prabowocare untuk menggambarkan kebijakan-kebijakan populis yang berpihak dan dirasakan langsung oleh rakyat. Ia menyebut setidaknya ada 7 kebijakan yang mencerminkan warna Prabowocare dalam 100 hari pertama Prabowo-Gibran.
"Saya ingin menggunakan istilah Prabowocare untuk menggambarkan kebijakan-kebijakan populis yang berpihak dan dirasakan langsung oleh rakyat. Istilah ini terinspirasi dari Obamacare yang digunakan pada era Presiden Barack Obama untuk menggambarkan kebijakan populis di sektor kesehatan," ujarnya.
Pertama, kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2025 sebesar 6,5 persen. Kebijakan ini diumumkan pada November 2024 dan disambut positif oleh kalangan pekerja.
"Kedua, Penyesuaian PPN untuk Barang Mewah. Pemerintah Prabowo berani menyesuaikan pelaksanaan UU Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Sistem Perpajakan, yang awalnya direncanakan naik dari 11 persen menjadi 12 persen tanpa selektif. Presiden Prabowo mengambil resiko memutuskan kebijakan ini hanya berlaku secara selektif untuk barang mewah semata, sehingga potensi penerimaan pajak yang awalnya diprediksi mencapai Rp 75 triliun turun menjadi sekitar Rp 3 triliun," ujarnya.
"Kebijakan ini menunjukkan keberanian pemerintah mengambil resiko untuk berorientasi pada perlindungan rakyat, bukan sekadar stabilitas makro ekonomi," lanjut Haris.
Kemudian, pengurangan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH). Lalu, kenaikan harga jual gabah dari Rp 6.000 menjadi Rp 6.500 per kilogram untuk memastikan petani tidak merugi. Dengan mensubsidi pembelian harga gabah, maka dipastikan harga beras akan tetap stabil.
"Kelima, pemerintah membatasi impor jagung, gula, garam, dan beras sebagai langkah awal untuk mencapai visi kedaulatan pangan. Kebijakan ini diambil untuk melindungi harga komoditas lokal yang dihasilkan petani Indonesia," ujarnya.
Selanjutnya, stimulus ekonomi sebesar Rp 38,6 Triliun. Stimulus ini mencakup bantuan beras, diskon listrik, insentif pajak, dan pembebasan PPh untuk UMKM. Kebijakan ini dirancang untuk meningkatkan daya beli masyarakat sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi. Terakhir menurutnya, yakni program Makan Bergizi Gratis.
"Program prioritas ini bertujuan membangun generasi emas 2045. Meski implementasinya belum merata, program ini sudah dirasakan manfaatnya di berbagai daerah. Kritik dan masukan terkait tata kelola dan akuntabilitas program ini tentu menjadi perhatian Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran," ujarnya.
Haris berpandangan Prabowocare menjadi bukti bahwa keberpihakan kepada rakyat dapat diwujudkan dalam langkah konkret meskipun waktu yang tersedia sangat terbatas. Ia berharap seluruh pembantu presiden dapat menyesuaikan diri dengan langgam baru kepemimpinan Prabowo.
"Alangkah baiknya para menteri dan kepala badan tidak menyampaikan pernyataan ke publik terkait sebuah kebijakan yang belum menjadi keputusan pemerintah, atau belum matang dalam kajiannya," ujarnya.
(ff/berbagai sumber2)
COMMENTS