Ilustrasi
BEIJING - Seorang wanita simpanan di China menggugat istri sah kekasihnya karena menolak bercerai meskipun telah menerima 1,2 juta yuan (lebih dari Rp2,6 miliar) sebagai "biaya perceraian".
Kasus ini terjadi di provinsi Fujian. Si wanita simpanan—istilah di Indonesia populer sebagai pelakor (perebut lelaki orang)—, Shi, berselingkuh dengan seorang pria yang sudah menikah, Han, dan pasangan itu memiliki seorang anak.
Han, yang telah menikah dengan Yang sejak 2013, memiliki dua orang putri. Han kemudian menjadi ayah seorang putra dari Shi pada November 2022.
Berharap untuk menggantikan Yang sebagai pasangan sah Han, Shi mengajukan sebuah kesepakatan kepadanya: pembayaran sebesar 2 juta yuan sebagai ganti perceraian. Menjelang akhir tahun 2022, Shi mentransfer 1,2 juta yuan kepada Yang sebagai cicilan awal.
Namun, Yang tidak menceraikan Han atau mengembalikan uang tersebut, sehingga membuat Shi frustrasi.
Setelah lebih dari setahun menunggu, Shi mengajukan gugatan untuk mendapatkan kembali pembayaran tersebut, dengan mengeklaim bahwa ada kesepakatan lisan bahwa Yang akan menyetujui perceraian setelah menerima uang tersebut.
Pengadilan Rakyat Shishi menolak gugatan Shi, memutuskan bahwa pembayaran yang dilakukannya melanggar standar moral masyarakat dan ketertiban umum karena dimaksudkan untuk mengganggu pernikahan yang sah.
Pengadilan mengatakan bahwa perjanjian lisan tersebut tidak memiliki keabsahan hukum dan tidak dapat ditegakkan.
Proses pengadilan juga mengungkapkan bahwa Han diam-diam telah menghabiskan lebih dari 6 juta yuan untuk Shi selama perselingkuhan mereka, tanpa sepengetahuan istrinya.
Para ahli hukum menunjukkan bahwa menurut hukum China, pengeluaran signifikan yang dilakukan oleh orang yang sudah menikah selama perselingkuhan dianggap sebagai milik bersama oleh pasangan yang sudah menikah. Ini berarti Yang berpotensi mengeklaim sebagian dari uang yang dihabiskan untuk Shi.
Pengadilan mengatakan bahwa Han dan Yang telah menandatangani perjanjian perceraian dan berada dalam masa "tenang" yang diamanatkan pemerintah, yang diperkenalkan pada tahun 2021.
Aturan ini mengharuskan pasangan untuk menunggu 30 hari setelah mengajukan gugatan cerai sebelum perpisahan diselesaikan. Karena perceraian belum selesai, klaim Shi untuk pengembalian uang dianggap tidak sah secara hukum.
Menurut laporan South China Morning Post, Selasa (17/12/2024), Han berpotensi menghadapi tuntutan bigami berdasarkan hukum China karena memiliki anak dengan Shi saat masih terikat pernikahan secara sah dengan Yang. I snd
COMMENTS