JAKARTA-Perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) PT Waskita Karya (Persero/WSKT) Tbk terbelit utang Rp82 triliun hingga diselimuti dugaan korupsi, namun direksi dan komisarisnya malah foya-foya.
Bahkan enam direksi Waskita Karya mendapatkan tunjangan pensiun Rp3 miliar per orang setiap tahunnya.
Menanggapi hal itu, analis politik dari Universitas Al Azhar Indonesia Ujang Komarudin menilai ada yang salah dalam tata kelola dan manajemen BUMN.
"Ya inilah hanya terjadi di Indonesia. BUMN Waskita Karyanya hancur lebur utangnya Rp82 triliun tapi direksinya hidupnya makin mapan, berfoya-foya," kata Ujang diwartakan RMOL, Minggu (4/8).
Menurutnya, jika hal ini dibiarkan, maka yang akan menanggung beban fiskal adalah rakyat dengan sejumlah kebijakan ekonomi dari pemerintah untuk menambal setiap kebocoran keuangan negara.
"Kalau sudah begini, maka rakyat yang dirugikan, maka negara yang dirugikan," tutup Ujang.
Dari laporan keuangan Waskita Karya pada semester I tahun 2024 yang diterima redaksi pada, Sabtu (3/7), ada pengalokasian dana remunerasi atau tambahan imbalan perusahaan sebagai bentuk apresiasi perseroan kepada komisaris dan direksi ang jumlahnya fantastis besar.
Dalam laporan setebal 217 halaman, alokasi dana remunerasi diatur di dalam pos Pengurus dan Struktur Organisasi Perusahaan yang terdapat di halaman 11. Saat ini, Waskita Karya memiliki 5 anggota dewan komisaris dan 6 anggota dewan direksi.
Waskita Karya pada semester I-2024 menetapkan dana remunerasi untuk dewan direksi yang berjumlah 6 orang, sebesar Rp11.024.197.542 (Rp11 miliar).
Angka ini naik jika dibandingkan Desember 2023 yang besarnya Rp10.740.443.080 (Rp10,7 miliar). Total setahun menjadi Rp21,7 miliar.
Sehingga, masing-masing direksi Waskita Karya berhak atas remunerasi Rp3,61 miliar per tahun. Atau Rp 300,8 juta/bulan.
Sedangkan dana remunerasi untuk komisaris Waskita Karya periode Juni 2024 ditetapkan Rp6.332.682.432 (Rp6,3 miliar). Angka itu naik jika dibandingkan remunerasi pada Desember 2023 sebesar Rp5.665.205.764 (Rp5,7 miliar). Total setahun menjadi Rp12 miliar.
Sehingga, tiap komisaris WSKT berhak atas remunerasi sebesar Rp2,4 miliar/tahun atau Rp200 juta/bulan I rm
COMMENTS