KONFRONTASI- Di bidang sosial keagamaan, masyarakat kita masih prihatin, kecewa dan gelisah bahwa sepanjang 2023, terjadi kasus intoleransi dan pelanggaran kebebasan beragama-berkeyakinana (KBB), misalnya pembubaran jemaat Gereja Mawar Sharon (GMS) Binjai, Jumat, 19 Mei 2023, di Kelurahan Satia, Kecamatan Binjai Kota, Kota Binjai, Sumatera Utara, dan Gereja Bethel Indonesia (GBI) Gihon, di Kelurahan Sidomulyo Timur, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru, Riau. Juga pembakaran Balai Pengajian milik Muhammadiyah di Desa Sangso, Kecamatan Samalanga, Kabupaten Bireuen pada Selasa, 30 Mei 2023, yang sebelumnya diawali terjadinya penolakan pembangunan, Masjid Taqwa Muhammadiyah di desa setempat.
Demikian benang merah pandangan dalam seminar/webinar Evaluasi Akhir Tahun Bidang Sosial Keagamaan yang diselenggarakan oleh Universitas Paramadina dengan Moderator Dhea Meghatruh (Alumni Universitas Paramadina),Senin siang (11/12/23) dengan Pengantar Prof. Didik J. Rachbini (Rektor Univ. Paramadina).
Para panelis/pembicara dalam forum itu antara lain: Ihsan Ali Fauzi, MA. (Direktur PUSAD Universitas Paramadina, Dr. Herdi Sahrasad (Dosen Magister Ilmu Agama Universitas Paramadina), Pipip A. Rifai Hasan, Ph.D (Dosen Magister Ilmu Agama Universitas Paramadina), Dr. M. Subhi Ibrahim (Kaprodi Magister Ilmu Agama Universitas Paramadina),Dr. Budhy Munawar Rachman (Direktur PCRP Universitas Paramadina) dan Dr. Aan Rukmana (Dosen Magister Ilmu Agama Islam Universitas Paramadina)
Para panelis itu juga mengngkapkan, masyarakat kita sesungguhnya prihatin, kecewa dan bingung-galau dengan globalisasi informasi dan derasnya medsos serta simpang siurnya berita dan info dari berbagai penjuru.
Para panelis mengatakan, mayoritas rakyat umumnya diam, namun sebenarnya masyarakat kita sungguh prihatin, kecewa dan bingung-gelisah oleh krisis akhlak/moral-etik dan praktik culas dan kotor oligarki, politisi dan birokrasi yang bau sangit korupsi kolusi nepotisme.
'' Juga masih ada pelanggaran moral-etik dalam bentuk aksi kekerasan terhadap minoritas agama dan kepercayaan lokal, dll. Sementara ketidakadilan, ketidaksetaraan dan korupsi/KKN merajalela.,'' kata Budhy Munawar Rachman dan Herdi.
Media memberitakan kasus korupsi dan bukti kompilasi transaksi mencurigakan sebesar Rp349 triliun di Kemenkeu, terutama di Ditjen Pajak dan Ditjen Bea Cukai sejak 2009 yang melibatkan ratusan aparat sipil negara dan pihak swasta. Juga korupsi Menata BTS Rp10 trilyun dll.
Dalam evaluasinya, DrBudhy Munawar Rachman menyoroti pencapaian Indonesia sebagai model kerukunan beragama dan tingkat toleransi yang tinggi. Namun, fokus tetap pada tantangan seperti ketegangan antar agama, diskriminasi, dan isu-isu baru yang muncul.
“Pentingnya toleransi dan dialog antar agama menjadi kunci untuk mencapai harmoni dalam masyarakat yang beragam,” ungkap Budhy Munawar.
Sementara itu, dalam hal menyoroti kebebasan beragama, Herdi Sahrasad memaparkan bahwa faktor penyebab konflik berkisar pada bidang sosial, keagamaan, dan politik. Kemerosotan praktik demokrasi dan etika politik menjadi penyebab utama, menciptakan ketidaksetaraan dalam masyarakat.
“Kemiskinan di kalangan masyarakat bawah dapat menghalangi kesadaran terhadap kehidupan beragama yang toleran dan plural,” tambah Dr. Herdi Sahrasad.
Selanjutnya, Ihsan Ali Fauzi juga mengamati naik turunnya advokasi Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan (KBB) selama 2023. Dia menyoroti konflik keagamaan dan kasus penodaan agama yang memicu kekerasan, serta peran penting pegiat KGB dalam mengadvokasi korban.
“Sekarang juga telah ada Laporan dan indikator KBB seperti Indeks toleransi yang diperhatikan para pengambil kebijakan,” ujar Ihsan Ali Fauzi MA.
Sementara itu, M Subhi Ibrahim menyoroti eskalasi intoleransi dan diskriminasi terhadap kelompok minoritas agama. Dia mencatat peningkatan intoleransi aktif di sekolah, menekankan pentingnya penegakan prinsip keadilan dan toleransi di tingkat negara dan masyarakat sipil.
“Sumber dana aktivitas penguatan KGB makin berkurang belakangan ini, terutama aktivitas riset yang memegang peranan penting dalam pembuatan kebijakan,” papar Dr. M Subhi Ibrahim.
Evaluasi ini juga merinci tantangan internal pegiat KGB, menyambut Pemilu dengan kebijakan Moderasi Beragama, dan menekankan peran masyarakat sipil dalam mendukung kebebasan beragama.
(ff)
COMMENTS