KONFRONTASI- Proyek Rempang ribut karena oligarki dan elite penguasa berwatak tamak, koersif, represif dan hegemonik terhadap masyarakat Rempang, dengan pendekatan top-down, bernafsu merampas tanah Melayu dan bersifat transaksional abu-abu yang melibatkan oligarki nasional dan modal China (RRC). Proyek ala Kolonialisme internal dan modal RRC ini harus dikoreksi, dikontrol rakyat dan tidak bisa ditolerir karena sewenang-wenang dan menggunakan alat kekuasaan. Rakyat kita sudah tidak percaya lagi oligarki dan elite penguasa/pengusaha macam ini sehingga melawan keras dengan risiko apapun.
Demikian benang merah pandangan peneliti/akademisi Universitas Paramadina Herdi Sahrasad, sosiolog jebolan Unair Gratia Winga Artha MA, sosiolog/peneliti Sajogjo Institute IPB Eko Cahyono MSi dan peneliti Umar Hamdani MA, Direktur Eksekutif Freedom Foundation.
Para panelis menuturkan, pembangunan yang berwajah manusiawi, pro-ekologi dan memberdayakan rakyat banyak harus diutamakan, bukan seperti proyek Rempang yang tak adil, zalim dan rumpang. ''Itu kejahatan dan melanggar HAM, tidak dapat ditolerir, rakyat pasti melawan, dan ini bisa merambat jadi gerakan sosial dan meletupkan gerakan mahasiswa,'' kata Eko, Umar, Herdi dan Wing Artha
Para panelis menilai proyek Rampang sebaiknya dibatalkan, atau dihentikan kecuali kalau proyek itu untuk maslahat warga masyarakat dan partisipatoris/emansipatoris, akuntabel dan transparan sehingga rakyat diuntungkan dan ekologi dilestarikan
Menurut Jon A. Masli, MBA, Diaspora di USA & Penggiat investasi, boleh jadi kasus Pulau Rempang berhikmah menyadarkan kita, bahwa Kebijakan politik LN dan investasi Indonesia yang ditunjukkan Jokowi selama 9 tahun pemerintahannya terkesan dekat dengan Cina dan secara tidak sadar membantu strategi politik LN Presiden Xi Jinping yang teritorial ekspansif.
''Kebijakan ini berpotensi berbahaya karena akan mengancam marwah martabat dan kedaulatan serta keamanan RI bila tidak ditangani dengan Good Corporate Governance dan Good Public Governance serta mengacu kepada amanat konstitusi,''ungkapnya
''Yang jelas politik LN Indonesia terkesan sudah mulai meninggalkan politik bebas aktif yang selama ini kita anut dengan sakral. Dunia melihat Cina terang2an dan fulgar melakukan teritorial expansion diseentaro dunia terutama di negara2 Afrika dan Amerika Latin dengan dalih bantuan ekonomi, pembangunan infrastructure dan soft loan trap, jebakan utang,''ungkap John Masli.
(sumber2/kr)
COMMENTS