16 September 2019

Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI)

YLKI: Listrik Padam Rugikan Konsumen dan Investasi

Konfrontasi - YLKI menyesalkan terjadinya pemadaman listrik secara total di wilayah Jabodetabek, bahkan area Jabar lainnya. Hal ini bisa menjadi tengara bahwa infrastruktur pembangkit PT PLN belum handal.

Ketua Pengurus Harian YLKI, Tulus Abadi mengatakan, program pemerintah seharusnya bukan hanya menambah kapasitas pembangkit PLN, tetapi juga harus meningkatkan keandalan pembangkit PT PLN, dan infrastruktur pendukung lainnya, seperti transmisi, gardu induk, gardu distribusi, dan lain lain.

YLKI Soroti Fasilitas di Rest Area Jelang Mudik

Konfrontasi - Jelang periode mudik lebaran, Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) menyoroti fasilitas rest area. Fasilitas di sejumlah rest area sepanjang jalur tol dinilai belum memadai.

Pengurus Harian YLKI, Sudaryatmo menyayangkan, pembangunan infrastruktur tol yang sangat gencar tidak diiringi pembangunan fasilitas rest area yang cepat. "Tidak setiap rest area fasilitasnya lengkap," ujarnya di Jakarta, Sabtu (25/5/2019).

YLKI Harap Merpati Tetap Fokus di Penerbangan Perintis

Konfrontasi - Kabar maskapai Merpati kembali beroperasi tahun depan disambut baik rakyat Indonesia.

Aktivis Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Sudaryatmo mengaku senang ada maskapai plat merah yang kembali hadir di dunia penerbangan. 

Menurutnya, dunia penerbangan adalah bagian dari pelayanan publik. Untuk itu, sudah seharusnya maskapai milik negara mendominasi pasar tersebut. 

PT KAI Pastikan Evaluasi Iklan Rokok Setelah Kontrak Berakhir

Konfrontasi - Kepala Humas PT Kereta Api Indonesia (Persero) Agus Komaruddin mengatakan pihaknya akan mengevaluasi keberatan terhadap pemasangan iklan rokok di stasiun setelah kontrak dengan pihak pemasang berakhir. 

"Keluhan dari YLKI tentu kita terima sebagai bahan masukan, dan evaluasi pasti dilakukan setelah kontrak iklan berakhir," sebut Agus saat dihubungi Antara di Jakarta, Jumat (16/11/2018).

YLKI Desak Menhub Audit Internal Kementerian Terkait Lion Air

Konfrontasi - Langkah Kementerian Perhubungan RI yang hanya melakukan audit terhadap Lion Air dinilai tidak cukup. Kementerian yang dipimpin oleh Budi Karya Sumadi itu juga diminta untuk melakukan audit terhadap bawahannya yang bertugas melakukan pengawasan terhadap maskapai Lion Air.

Ketua Pengurus Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI), Tulus Abadi menekankan, harusnya Budi Karya juga mengaudit internal kementeriannya. Utamanya audit terhadap Direktorat Jenderal Perhubungan Udara yang selama ini bertugas mengawasi Lion Air.

YLKI: Lazada Nomor 1 Paling Banyak Dikeluhkan

Konfrontasi - Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) menyebut pengaduan konsumen umum atau non umroh terbesar sepanjang tahun 2017 menyasar pada belanja daring. Kontribusi pengaduannya mencapai 16 persen dari total 642 pengaduan.

Pengurus Bidang Pengaduan dan Hukum YLKI, Abdul Basith mengatakan, porsi pengaduan terhadap belanja daring tersebut meningkat dari tahun 2016 yang hanya sembilan persen.

"Lazada menduduki peringkat nomor satu, pengaduannya sebesar 18 aduan," ucap Abdul, Jumat (19/1/2018).

YLKI: Kasus Asuransi Duduki Peringkat ke-7 Terbanyak Dilaporkan

Konfrontasi - Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) mencatat pengaduan konsumen terkait bisnis asuransi menduduki peringkat ketujuh dari seluruh pengaduan yang diterima lembaga tersebut. Dari sebanyak 32 kasus asuransi, 53 persen diantaranya masalah klaim konsumen ditolak oleh perusahaan asuransi.

"Data pengaduan YLKI, pengaduan asuransi menduduki rangking ketujuh sebanyak 32 kasus, 53 persen klaim konsumen ditolak oleh perusahaan asuransi," ujar Ketua Pengurus Harian YLKI Tulus Abadi di Warung Daun, Jakarta, Sabtu (30/9/2017).

Soal Pembiayaan Top Up, Perbankan Sudah Untung dari Jualan E-money

Konfrontasi - Masyarakat mengeluhkan rencana pengenaan biaya top up uang elektronik (e-money). Selain dinilai memberatkan, hal ini juga tidak sejalan dengan upaya cashless society yang digalakkan Bank Indonesia dan pemerintah.

Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Bima Yudistira mengaku tidak sepantasnya perbankan menjadikan bisnis e-money ini sebagai ladang mencari keuntungan.

"Bisnis e-money sendiri bagi bank sudah sangat menguntungkan. Saat pelanggan membeli kartu e-money di situ ada biaya yang dibebankan ke pelanggan. Misalnya dari awal kan masyarakat sudah bayar kartu e-money. Kita beli Rp 20 ribu e-money saldo cuma dapet Rp 10 ribu. Uang hasil penjualan kartu sebenarnya tercatat sebagai fee based income bank," kata Bima dikutip dari Liputan6.com, Sabtu (16/9/2017).

Dipaparkan Bima, pada 2016 nilai transaksi e-money mencapai Rp 7 triliun. Dengan mengasumsikan fee based income sebesar 5 persen. Bank penerbit e-money sudah meraup untung Rp 350 miliar. 

"Harusnya dengan keuntungan sebesar itu tidak perlu lagi memungut fee top up meskipun hanya Rp 1.000 sekali transaksi top up karena dinilai memberatkan konsumen," dia menjelaskan.

YLKI Himbau Masyarakat Jangan Beli Dulu Apartemen Meikarta

Konfrontasi - Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) meminta supaya masyarakat jangan membeli dulu apartemen di proyek Kota Meikarta yang dibangun Pengembang Lippo di Cikarang, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat.

Pengurus YLKI Sudaryatmo meminta grup Lippo segera menyelesaikan persoalan izin seperti izin mendirikan bangunan (IMB), sertifikat tanah hingga izin penggunaan tanah supaya tidak menimbulkan persoalan di suatu hari.

YLKI Sebut Perhitungan TDL Membingungkan

Konfrontasi - Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) mengkritik cara PT PLN melakukan perhitungan penyesuaian tarif dasar listrik atau tariff adjustment yang masih menggunakan patokan inflasi, nilai tukar rupiah dan harga minyak mentah Indonesia (Indonesian Crude Price/ICP) yang dihitung setiap bulannya.