21 November 2019

Wapres JK

DPR Harus Panggil Wapres JK Terkait Pertemuan Keluarga JK dengan Big Bos Freeport

KONFRONTASI - Publik mengkritik keras langkah keluarga Wakil Presiden Jusuf Kalla, Aksa Mahmud dan Erwin Aksa yang bertemu dengan petinggi PT. Freeport McMoran Jim Moffet alias Jim Bob Pasalnya, pertemuan tersebut tidaklah etis sebagai keluarga pejabat publik.

Demikian disampaikan Direktur Eksekutif Bimata Politica Indonesia (BPI) Panji Nugraha kepada redaksi, Selasa (22/12).

Disebut Tak Paham UU, Marahkah Wapres JK?

KONFRONTASI - Wakil Presiden Jusuf Kalla menolak disebut tidak paham Undang undang terkait rekomendasi Panitia Khusus Pelindo II. Menurut dia, justru rekomendasi Pansus harus segera dilaksanakan lantaran sudah diatur dalam perundang-undangan.

Nauzubilah Min Zalik, Ini Cuma Perang Antar Geng Mega Vs Wapres JK

KONFRONTASI - Ketua Gerakan Selamatkan NKRI (GSNKRI) mengatakan bukan rahasia lagi ini perang internal penguasa antara geng Megawati Soekarno Putri dengan Wapres Jusuf Kalla. Liat saja konflik kepentingan yang  dipertontonkan rezim penguasa sekarang ini.

"Mulai kasus Freeport, siapa yang tidak tau kalau bukan  keluarga JK saja yang bertemu bos Freeport, tapi Megawati pun sudah bertemu Jim Bob di Teuku Umar (rumah Mega) untuk urusan perpanjangan kontrak Freeport." katanya

Mau Gulingkan Jokowi, Wapres JK Dianggap Sesat Pikir

KONFRONTASI - Wakil Presiden Jusuf Kalla harus berkonsultasi dengan pakar hukum tata negara. Demikian permintaan tersebut disampaikan Anggota DPR RI Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Rieke Diah Pitaloka menjawab pernyataan JK yang mengatakan rekomendasi Pansus Angket DPR RI tentang Pelindo II tidak wajib ditindaklanjuti. Menurut Rieke, pernyataan JK itu sesat logika.

Presiden PKS Dorong Penyelidikan Terbuka Terkait Pertemuan Keluarga Wapres JK dengan Big Bos Freeport

KONFRONTASI - Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Sohibul Iman mengatakan penting dilakukan penyelidikan pertemuan keluarga Wakil Presiden Jusuf Kalla dengan Chairman Of The Board Freeport McMoran Inc, James R. Moffet atau Jim Bob

Menurutnya, hal itu penting dilakukan karena Wapres JK termasuk orang yang mendorong proses pelanggaran etik di Mahkamah Kehormatan Dewan terkait pertemuan Mantan Ketua DPR Setya Novanto dengan Presdir PT. Freeport Indonesia Maroef Sjamsoeddin.

Wapres JK Ingin Gusur Jokowi dari Jabatan Presiden?

KONFRONTASI - Ketua Pansus Pelindo II, Rieke Diah Pitaloka meminta Wakil Presiden Jusuf Kalla berkonsultasi dengan pakar hukum tata negara supaya tidak sesat logika terkait dengan penafsiran konstitusi dan UU.

PDI Perjuangan: RJ Lino Dilindungi JK Selama Ini

KONFRONTASI - Anggota Pansus Pelindo II dari Fraksi PDI Perjuangan, Masinton Pasaribu mengatakan dari awal, sikap dan langkah Direktur Utama Pelindo II memang bermasalah. Dan karena itu, tak heran bila Pansus Pelindo II menemukan ada pelanggaran hukum dan pelanggaran UU dalam kasus perpanjangan kontrak JICT.

Pun demikian, Pansus Pelindo II juga menemukan indikasi dan dugaan korupsi dalam barang dan jasa. Namun sayangnya, selama ini, RJ Lino juga mendapat perlindungan kekuasaan.

Kasihan Wapres JK, Bila Pejabat Bertemu Pengusaha Dianggap Melanggar Etika

KONFRONTASI - Kordinator Gerakan Indonesia Bersih (GIB), Adhie Massardi, menyindir penegakan etika yang pilih kasih di Indonesia.

Mantan jubir kepresidenan era Abdurrahman Wahid ini mengambil contoh, sidang etika Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) yang menyatakan Ketua DPR RI, Setya Novanto, bersalah melanggar etika karena bertemu pengusaha dan membicarakan urusan bisnis.

JK dan Sudirman Said Keliru Bila Anggap Indonesia Tak Mampu Kelola Tambang Emas Papua

KONFRONTASI - Mantan Staf Khusus Presiden di era Susilo Bambang Yudhoyono, Andi Arief mengatakan Wakil Presiden Jusuf Kalla dan Menteri ESDM Sudirman Said keliru menyatakan Indonesia tidak punya kemampuan mengelola tambang emas dan tembaga di Papua yang sejak 1967 dikuasai Freeport McMoran.

Riza Chalid Bisa jadi Buronan, Wapres JK: Polri dan Kejaksaan Wajib Usut "Papa Minta Saham"

KONFRONTASI - Kepolisian dan Kejaksaan Agung wajib mengusut kasus 'Papa Minta Saham' yang diduga melibatkan Ketua DPR RI, Setya Novanto. Namun, Wapres JK menegaskan pemerintah tidak dalam posisi mendukung atau tidak.

Pages