20 November 2019

Wapres JK

Presiden Lantik Kepala Staf Angkatan Laut Baru

Konfrontasi - Presiden Joko Widodo melantik Laksamana Madya Ade Supandi sebagai Kepala Staf Angkatan Laut menggantikan Laksamana Dr Marsetio di Istana Negara Jakarta, Rabu.

Pelantikan tersebut dihadiri oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla dan anggota kabinet kerja antara lain Menko Polhukam Tedjo Edhy Purdijatno, Menko Maritim Indroyono, Menteri Kesehatan Nila Moeloek, Penglima TNI Jenderal Moeldoko dan Kapolri Jenderal Moeldoko.

Hadir juga sejumlah pimpinan lembaga negara dan pejabat lainnya.

JK: Pembangunan Infrastruktur Serap Tenaga Kerja Indonesia

Konfrontasi - Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan pemerintah berencana membangun infrastruktur dua kali lipat. Selain itu, pembangunan manufaktur juga diharapkan menyerap banyak tenaga kerja.

"Dengan membangun infrastruktur maka butuhkan kontraktor dua kali lipat, pengawas dua kali lipat, itu saja sudah ratusan ribu orang dibutuhkan. Itu saja multi efek lebih besar lagi, jadi kita tidak khawatir itu," kata Jusuf Kalla kepada pers di Kantor Wapres Jakarta, Senin.

Untuk Papua, Pemerintah Subsidi Rp 17 Triliun Tiap Tahun

KONFRONTASI - Wakil Presiden (Wapres) Jusuf Kalla (JK) mengatakan Pemerintah atau negara memberikan subsidi tiap tahun kepada Papua Rp 17 triliun.

"Subsidi tiap tahun mencapai Rp 17 triliun," kata JK di Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur, Kamis (11/12).

JK hadir di Mabes TNI untuk melakukan penandatanganan kerja sama (memorandum of understanding/MoU) antara TNI dengan PMI.

JK didampingi Menteri Perdagangan Rahmat Gobel. Sementara dari TNI, hadir Panglima TNI Moeldoko dan para kepala staf dari tiga angkatan.

Tersinggung Omongan Wapres JK, 50 Ribu Massa Buruh Siap Kepung Jakarta

KONFRONTASI - Pernyataan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) dan Menko Polhukam Tedjo Edhy Purdijatno, yang menyebut bahwa demonstrasi menolak kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) paling hanya bertahan seminggu atau dua minggu, memancing keresahan dari kalangan aktivis buruh.

Wapres JK Tunda Kenaikan Harga BBM

KONFRONTASI - Penurunan harga minyak dunia ke level US$ 85 per barel membuat pemerintah menunda rencana kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi. Dengan demikian, kenaikan harga BBM yang telah diagendakan awal bulan ini, "Kita tunda sedikit," kata Wakil Presiden Jusuf Kalla dalam acara Indonesia Ekonomi Outlook 2015 Permata Bank di Hotel Four Seasons, Rabu malam, 12 November 2014.

Wapres JK Sambut Baik Islah DPR

KONFRONTASI - Wakil Presiden Jusuf Kalla menyambut gembira rencana islah Dewan Perwakilan Rakyat melalui revisi Undang-Undang MPR, DPR, DPD, dan DPRD--disingkat Undang-Undang MD3.

"Pemerintah pasti menyambut baik islah ini," kata JK di kantor Wakil Presiden, Jakarta, Kamis, 6 November 2014.

Menurut JK, kisruh di Senayan sebenarnya bisa diselesaikan melalui musyawarah yang baik di antara kedua kubu yang berselisih. "Musyawarah yang adil itu menempatkan posisi partai-partai itu dalam posisi yang seimbang di parlemen," ujarnya.

Jubir Wapres: Kasihan Efendi Simbolon

JAKARTA-Wakil Presiden Jusuf Kalla menanggapi santai pernyataan politikus PDI Perjuangan Effendi Simbolon yang mengatakan JK sangat bernafsu menaikkan harga BBM.

Hal itu disampaikan Juru Bicara Wakil Presiden, Husain Abdullah, di kantor Wapres, Jakarta, Rabu 5 November 2014.

Menurut Husain, pernyataan Efeendi Simbolon tidak mewakili partai, melainkan hanya sikap pribadi. "Itu pernyataan pribadi, bukan sikap resmi PDIP. Karenanya, pernyataan itu biasa saja," Husain Abdullah.

Menurut JK, Inilah Kesalahan Pemerintahan SBY-Boediono

KONFRONTASI - Wapres terpilih Jusuf Kalla (JK) tidak akan menganggap parpol di luar koalisi pemerintahan sebagai oposisi. Sebab, parlemen dan pemerintah harus bekerjasama dalam menciptakan kesejahteraan rakyat, bukan bersinggungan setiap kali adanya wacana kebijakan.

Dia mengatakan, dalam sistem presidensial ini, DPR tak bisa menjatuhkan Presiden, begitu juga sebaliknya Presiden tak bisa bubarkan DPR. Artinya, pemerintahan tetap akan berjalan, meski parpol koalisi Merah Putih mayoritas di parlemen. Dengan begitu, oposisi bukanlah suatu masalah.

Pages