28 January 2020

Wapres JK

Pemerintah kembali Talangi Dana Lapindo

KONFRONTASI - Pemerintah tetap mempertanggungjawabkan dana talangan luapan lumpur Lapindo di Sidoarjo, Jawa Timur. Hal itu dikatakan Wapres Jusuf Kalla menanggapi permintaan PT Minarak Lapindo Jaya yang menolak membayar pajak dan bunga pinjaman dana talangan dari Pemerintah.

"Namanya pinjaman, Pemerintah juga tetap harus mempertanggungjawabkannya. Toh itu kan menalangi jual beli, dan bunganya pasti tidak tinggi, karena Pemerintah juga harus mempertanggungjawabkan dana yang diberikan," kata Kalla di Kantor Wakil Presiden Jakarta, Jumat.

Orang Kaya Monopoli Kawasan Kemayoran, Wapres JK: Berdosa Kita Bila Tanah Negara Dipakai untuk Rumah Mewah

KONFRONTASI - Saat membuka acara tahunan Pekan Raya Jakarta atau Jakarta Fair 2015 di JIExpo Kemayoran, Jakarta Pusat, Jumat malam, Wakil Presiden Jusuf Kalla menyindir upaya monopoli yang dilakukan kelompok kaum pengusaha di kawasan Kemayoran sehingga menyebabkan ketimpangan sosial di kalangan masyarakat.

Ini Kepentingan Wapres JK Islahkan Ical dan Agung

KONFRONTASI - Konflik Partai Golkar antara kubu Agung Laksono dan kubu Aburizal Bakrie (Ical) semakin meruncing,  Golkar pun terancam tidak bisa ikut pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak tahun 2015. Lantas apa kepentingan JK?

Pengamat politik dari Sinergi Masyarakat Indonesia untuk Demokrasi (Sigma) Said Salahuddin mengatakan upaya Wapres JK untuk mengislahkan dua kubu di internal Golkar merupakan langkah politik yang masuk akal.

Dia menduga kepentingan JK dalam mendamaikan konflik tersebut terkait dukungan Partai Golkar terhadap pemerintah.

Wapres JK : Indonesia bantu pengungsi Rohingya untuk kemanusiaan

KONFRONTASI-Wakil Presiden, Jusuf Kalla, menyampaikan, Indonesia membantu menampung pengungsi Rohingya yang terdampar di wilayah perairan Tanah Air untuk kemanusiaan.

"Kita membantu dalam konteks kemanusiaan, jadi kalau mereka terdampar pasti kita tampung pasti diberikan bantuan makanan dan sebagainya," kata Kalla, dalam kunjungan kerjanya, ke Banjarmasin, Senin.

Wapres mengingatkan bahwa Indonesia juga pernah menampung pengungsi dari Vietnam di Pulau Galang di Kepulauan Riau.

Kasus Novel Baswedan Bukan KPK versus Polri

KONFRONTASI - Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan, permasalahan kasus hukum yang menimpa penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Novel Baswedan bukanlah masalah antara Kepolisian Negara RI dan KPK.

"Sekali lagi saya katakan masalah Novel bukan masalah antara polisi dan KPK," kata Jusuf Kalla seusai mengikuti Pembukaan 2015 IIF Asia Financial Summit di Jakarta, Kamis.

Wapres mengemukakan bahwa proses hukum harus tetap berjalan bagi siapa pun yang sedang mendapat proses hukum oleh pihak berwenang.

Wapres JK: Pilkada Serentak Tak Boleh Ditunda

KONFRONTASI - Wakil Presiden Jusuf Kalla menginstruksikan agar pemilihan gubernur, bupati dan wali kota serentak gelombang dilaksanakan sesuai jadwal dan tidak boleh ditunda

"Harus, itu harus (dilaksanakan). Ini kan masalah administratif saja. Mereka (daerah yang belum menganggarkan) bisa bikin APBD perubahan atau semacam pinjaman, nanti dibayarkan pada tahun depan," kata Jusuf Kalla di Istana Wakil Presiden Jakarta, Kamis.

Di Tipikor Bandung, Wapres JK Jadi Saksi Meringankan Yance

KONFRONTASI - Wakil Presiden Jusuf Kalla pagi ini akan menghadiri persidangan mantan Bupati Indramayu Irianto MS Syafiuddin atau Yance. Kehadirannya tersebut sebagai saksi meringankan untuk Yance dalam sidang di Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi (PN Tipikor) Bandung.

Dalam kasus ini, Yance diduga melakukan tindak korupsi pembebasan lahan proyek PLTU di Sumur Adem, Kabupaten Indramayu, pada 2004 silam.

Kinerja Menteri-menteri Bawaan JK Kurang Moncer. KW3 Sich?

KONFRONTASI - Pengamat komunikasi politik dari Universitas Indonesia (UI), Ari Junaedi mengatakan beberapa menteri yang ada di dalam Kabinet Kerja Jokowi-JK tidak berkualitas. Dan bila mau dibedah lebih lanjut, menteri-menteri yang disponsori Jusuf Kalla lah kurang moncer prestasinya, terutama dalam membenahi perekonomian nasional.

Ari pun memberi contoh berupa kenaikan bahan bakar minyak (BBM), gas, listrik serta naiknya harga-harga kebutuhan. Ini merupakan paramater untuk mengukur kinerja menteri.

Wapres JK Tak Pantas Ngomong Reshuffle Kabinet ke Publik

KONFRONTASI - Gurubesar ilmu hukum Universitas Parahyangan (Unpar) Bandung, Asep Warlan Yusuf menilai urusan mengganti menteri merupakan hak prerogatif seorang Presiden. Karena itu, secara formal, Wakil Presiden maupun para menteri tidak pantas mengemukan persoalan ada pergantian menteri atau tidak ada pergantian kepada publik.

"Presiden dan Wakil Presiden bisa saja berkoordinasi soal reshuffle. Tetapi yang mengatakan reshuffle kepada publik itu ya Presiden," katanya  (Rabu, 8/4).

Wapres JK Anggap Enteng Dampak Kenaikan Harga BBM

KONFRONTASI - Wakil Presiden Jusuf Kalla masih mengganggap kecil dampak kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) terhadap masyarakat. "Makanan dan minuman sebenarnya paling terakhir terpengaruh daya beli. kalau makanan minuman sudah terpengaruh, itu lampu merah untuk ekonomi secara keseluruhan. Apalagi makanan yang pokok," kata JK saat menemui rombongan Gabungan Makanan Minuman Indonesia (Gapmmi) di kantor Wapres, Jl Medan Merdeka Utara, Jakpus, Selasa (7/4/2015).

Pages