17 June 2019

Wajar

Tersangka Bebas, Wajar Publik Tuntut Kelanjutan Kasus Sumber Waras

KONFRONTASI -  Direktur Center for Budget Analysis (CBA), Uchok Sky Khadafi menilai wajar jika publik kembali menuntut kelanjutan pengusutan tiga perkara yang diduga melibatkan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok).

Adapun salah satu kasus yang dituntut publik kelanjutan penyelesaiannya ialah dugaan korupsi pembelian tanah milik Rumah Sakit Sumber Waras. Kasus ini ditangani oleh KPK.

Kubu Jokowi Sebut Utang Rp5.000 Triliun Masih Wajar

KONFRONTASI -   

Wakil Ketua Harian Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-Maruf Amin, Rosan P Roeslani, menegaskan, tanpa utang mustahil negara bisa menjalankan program pembangunan. Utang luar negeri pemerintah yang mencapai Rp 5.000 triliun juga dinilai masih wajar.

Menurut Rosan, utang merupakan hal lazim dilaksanakan di semua negara.

Ketum PP Muhammadiyah Sebut Deklarasi #2019GantiPresiden Wajar

KONFRONTASI -  Ketua Umum Pengurus Pusat (PP) Muhammadiyah, Haedar Nashir menanggapi adanya deklarasi #2019GantiPresiden yang dilakukan di sejumlah lokasi.

Ia menilai, gerakan tersebut sangatlah wajar dalam kehidupan demokrasi.

“Gerakan-gerakan politik itu tentu wajar dalam setiap demokrasi tetapi semuanya ada proporsinya. Partai politik itu tentu yang paling berhak untuk menjadi kekuatan yang bertanding, berkontestasi,” kata Haedar di Yogyakarta, Minggu (6/5).

Wapres Menilai Kenaikan Dana Parpol Wajar

Konfrontasi - Wakil Presiden Jusuf Kalla menilai kenaikan dana bantuan untuk partai politik wajar diberikan mengingat ketentuan dana Rp108 per suara terlalu kecil untuk saat ini.

"Wajarlah itu kalau ada suatu kenaikan, (Rp108 per suara) itu kan terlalu kecil dan ketentuannya sudah 10-15 tahun yang lalu," kata Kalla di Kantor Wakil Presiden Jakarta, Kamis (25/6).

Dia menjelaskan dana yang diperuntukkan untuk kegiatan partai politik, termasuk di dalamnya kaderisasi, menjadi tanggung jawab masing-masing ketua umum.

PKB Menilai Dana Aspirasi Wajar

Konfrontasi - Wakil Sekretaris Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa DPR Syaikhul Islam Ali menilai, program dana aspirasi Rp20 miliar per anggota dewan merupakan hal yang wajar dan tidak perlu dibesar-besarkan.

"Program pembangunan dapil bukan hal baru, bahkan sudah lama berlaku di DPRD provinsi dan kabupaten dalam bentuk jasmas. Jadi, jangan dibesar-besarkan," katanya di Jakarta, Senin (15/6).

Sebelumnya, Badan Anggaran DPR meminta dana aspirasi daerah pemilihan dinaikkan hingga Rp15 miliar sampai Rp20 miliar per anggota.

Pengamat: Kenaikan Harga BBM Wajar

Konfrontasi - Pengamat energi dari ReforMiner Institute Komaidi Notonegoro menilai wajar jika pemerintah menaikkan harga BBM jenis premium dan solar pada 1 April 2015 karena sesuai Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014.

"Jika mengacu pada variabel harga minyak dan nilai tukar rupiah harga BBM memang sudah perlu ada kenaikan lagi," katanya di Jakarta, Kamis (26/3).

Berdasarkan hitungan ReforMiner, harga keekonomian premium sekarang ini berada di kisaran Rp8.200-Rp8.500 per liter.