21 November 2019

Vaksin Palsu

Pasutri Pembuat Vaksin Palsu Memelas di Depan Hakim

KONFRONTASI-Pasangan suami-istri (pasutri) pembuat vaksin palsu, Hidayat Taufiqurahman dan Rita Agustina, menjalani sidang lanjutan perkara tindak pidana pencucian uang di Pengadilan Negeri Bekasi hari ini, Rabu, 25 Oktober 2017, dengan agenda pembacaan pleidoi (pembelaan) terhadap tuntutan jaksa penuntut umum.

Salam perkara ini, Rita dan Hidayat dituntut enam tahun penjara dan diminta menyerahkan asetnya berupa rumah mewah di Perumahan Kemang Pratama Regency, dua bidang tanah di Tambun, mobil Mitsubishi Pajero, dan tiga unit sepeda motor.

"Kami mohon Yang Mulia mengembalikan rumah," kata Rita dalam persidangan.

Sebelumnya, Hidayat dan Rita masing-masing divonis sembilan dan delapan tahun penjara atas perbuatan memproduksi vaksin palsu.

Rita mengaku membeli rumah pada 2010 sebelum memproduksi vaksin palsu. Adapun duit yang dipakai berasal dari menjual sebuah rumah toko di Mal Revo Town dan rumah di Bekasi masing-masing seharga Rp 600 juta dan Rp 350 juta. Selain itu, uang didapat dari bisnis pakaian dalam dan usaha peternakan serta gaji sebagai karyawan di rumah sakit.

Sambil terisak dan wajah memelas, Rita menuturkan kasus pencucian uang itu cukup berat bagi dia dan keluarganya. Hukuman penjara dalam perkara sebelumnya sudah membuatnya jera. "Saya meminta keringanan hukuman," ujarnya. "Mengingat anak-anak saya yang masih kecil-kecil."

Rampas Aset, Kejari Bekasi Ingin Miskinkan Pasutri Pembuat Vaksin Palsu

KONFRONTASI-Kejaksaan Negeri Kota Bekasi, Jawa Barat, berupaya "memiskinkan" produsen vaksin palsu pasangan suami-istri, Hidayat Taufiqurahman dan Rita Agustina, melalui perampasan harta bendanya oleh negara.

"Kami sedang upayakan ke sana (memiskinkan) dengan menyita seluruh aset terdakwa yang kini mereka dapat dari hasil produksi dan penjualan vaksin palsu," kata Kepala Seksi Pidana Umum Kejari Kota Bekasi Andi Adikawira di Bekasi, Senin.

Pengadilan Jatuhkan Vonis Pada 11 Terdakwa Vaksin Palsu

KONFRONTASI-Pengadilan Negeri Bekasi, Jawa Barat, telah mengelar agenda sidang putusan vonis terhadap 11 dari 20 terdakwa vaksin palsu yang terjadi sejak 2010 hingga 2016 di wilayah hukum setempat.

"Pekan lalu sudah lima terdakwa yang menerima vonis. Hari ini agenda sidang berlanjut dengan putusan vonis terhadap enam terdakwa," kata Kepala Seksi Pidana Umum Kejaksaan Negeri Bekasi Andi Adikawira di Bekasi, Senin.

Menurut dia, agenda persidangan itu telah bergulir sejak Juni 2016 hingga Senin (20/3/2017).

Apa Kabar Kasus Vaksin Palsu?

KONFRONTASI-Polisi diminta serius mengusut dan menuntaskan kasus vaksin palsu yang hingga kini tidak diketahui perkembangannya. Masyarakat, khususnya keluarga korban sudah sepatutnya mendapat kejelasan hukum atas kasus yang mengorbankan balita itu.
 
“Keluarga korban dan masyarakat pasti menunggu, sudah sampai mana kelanjutan penanganan kasus vaksin palsu tersebut, ” kata Pengamat kesehatan, Marius Widjajarta, Kamis (22/9/2016).
 

Tersangka Vaksin Palsu Bertambah Jadi 25 Orang

KONFRONTASI-Jumlah tersangka kasus praktik peredaran vaksin palsu bertambah dua orang sehingga seluruhnya menjadi 25 orang tersangka.

"Ada dua (tersangka) tambahan, yakni dokter D dan dokter H," kata Kepala Bagian Penerangan Umum (Kabagpenum) Polri Kombes Polisi Martinus Sitompul di Mabes Polri, Jakarta, Kamis.

Menurut Martinus, penyidik Bareskrim Polri menyerahkan tahap pertama dua berkas kasus praktik peredaran vaksin palsu ke Kejaksaan Agung, Kamis.

Skandal Vaksin Palsu, IDI Minta Perlindungan dari Polisi

Konfrontasi - Setelah kasus vaksin palsu mencuat, dokter kerap disalahkan. Padahal, kasus vaksin ini bukan sepenuhnya salah dokter. Sebab itu, Ikatan Dokter Indonesia (IDI) meminta perlindungan kepada para dokter sebelum terbukti bersalah. Polisi mengabulkan permintaan tersebut.

Kadiv Humas Mabes Polri, Irjen Pol Boy Rafli Amar, mengatakan, terkait permintaan IDI meminta perlindungan dari polisi, pihaknya juga tetap mengedepankan asas praduga tak bersalah.

Kasus Vaksin Palsu Nodai Hari Anak Indonesia 2016 Selain Pelecehan Seksual

Konfrontasi - Ketua Fraksi PPP DPR RI, Reni Marlinawati menyebut skandal vaksin palsu sebagai ‘kado pahit’ di peringatan Hari Anak Nasional 2016.

“Peringatan Hari Anak Nasional (HAN) tahun 2016 ini mendapat kado pahit yakni skandal vaksin palsu yang saat ini telah meresahkan para orang tua,” ujar dia, dalam keterangan tertulis, di Jakarta, Sabtu (23/7/2016).

Kapok Imuninasi di Rumah Sakit Swasta, Ibu Korban Vaksin Palsu Beralih ke Rumah Sakit Pemerintah

Konfrontasi - Beredarnya vaksin palsu di rumah sakit swasta membuat khawatir orangtua balita. Di Surabaya, Jawa Timur, ibu rumah tangga beralih tempat imunisasi ke rumah sakit pemerintah.

Dikutip dari Liputan6.com, Jumat (22/7/2016), ditemukannya vaksin palsu yang beredar di klinik dan rumah sakit swasta membuat orangtua berpikir ulang untuk mengimunisasi anaknya di rumah sakit swasta.

Para orangtua kini beralih dari rumah sakit swasta ke rumah sakit pemerintah untuk mengimunisasi sang anak. 

Kasus Vaksi Palsu: KPAI akan Panggil Rumah Sakit yang Terlibat

KONFRONTASI-Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) akan memanggil rumah sakit yang terlibat dalam kasus peredaran vaksin palsu sebagai pendalaman terhadap skandal kesehatan nasional itu. Pemerintah harus bertanggung jawab dan melaksanakan pemeriksaan kesehatan anak terpapar vaksin palsu, bukan rumah sakit bersangkutan. 

DPR Sepakat Bentuk Panja Kasus Vaksin Palsu

KONFRONTASI-Komisi IX DPR RI akhirnya sepakat membentuk Panitia Kerja (Panja) sebagai tindak lanjut hasil rapat kerja bersama Kementerian Kesehatan RI beberapa waktu lalu mengenai kasus vaksin palsu.

"Komisi IX sepakat karena ini harus diselesaikan, dan komisi sejak awal sudah mengikuti vaksin, maka kami memutuskan yang akan dilaksanakan adalah panja," ujar Wakil Ketua Komisi IX Ermalena di Gedung Parlemen, Jakarta, Rabu.

Pages