20 April 2019

UU ITE

Rizal Ramli di Kampus UGM: Jokowi Sengaja Gunakan UU ITE untuk Berangus Demokrasi

UGM,BULAKSUMUR- YOGYAKARTA- Tokoh nasional/ teknokrat senior Dr Rizal Ramli mengatakan capres petahana Joko Widodo (Jokowi) tidak ada itikad untuk merevisi UU Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Bahkan, kata dia, Jokowi sengaja menggunakan UU itu untuk memberangus demokrasi di Indonesia.

Rizal Ramli, Menko Ekuin era Presiden Gus Dur, mengungkapkan bahwa dirinya pernah melontarkan pertanyaan yang sama kepada dua capres yang bertarung di Pemilu 2019. Pertanyaan tersebut berkaitan dengan revisi UU ITE yang menjadi polemik saat ini.

Forum Prabowo-Sandi Centre (Sriwijaya Centre): Mengapa UU ITE harus dicabut/direvisi?

KONFRONTASI- Prabowo-Sandi berjanji  mencabut/merevisi sejumlah pasal UU ITE karena berwatak 'panopticon'. Mengapa UU ITE harus dicabut/direvisi? Di bawah ini pandangan Herdi Sahrasad, Dosen senior Sekolah Pasca Sarjana Universitas Paramadina dan pakar politik dan Islamisme/Radikalisme/Terorisme Univ.Paramadina, mantan visiting Fellow di Monash University Australia, Cornell University New York, UC Berkeley USA dan Marburg/Leiden University, Jerman. Aktivis senior Gerakan 1998 dan anggota INDONESIA DEMOCRACY MONITOR (INDEMO)

Banyak Pasal Multitafsir, Pakar Minta UU ITE Direvisi

KONFRONTASI- Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) disebut memiliki pasal-pasal multitafsir. Transaksi elektronik dan kebebasan berekspresi dinilai sebagai dua hal berbeda dan harus dipisahkan.

Rizal Ramli: Joko Widodo Belum Bisa Jawab Soal Revisi UU ITE, Prabowo Komit untuk Revisi

KONFRONTASI- Sebagai negara demokratis, keberadaan Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik ( UU ITE) saat ini justru menurunkan nilai demokrasi di Indonesia.

Asumsi itu terbukti dari Indeks demokrasi Indonesia berdasarkan BPS turun dari nomor 49 tahun 2014, dan sekarang ini 2018 menjadi ke-65.

Hal itu disampaikan oleh ekonom senior  sekaligus tokoh nasional Rizal Ramli saat ditemui Tribun Jabar di Jalan Sumatera No 31 Kota Bandung, Selasa (12/3/2019).

UU ITE, Alat Kekuasaan Membungkam Kritisme Publik?

Oleh: Muslim Arbi (Koordinator Gerakan Perubahan (GarpU)

 

 

Bertempat di Hotel Istana Nganjuk Jawa Timur, LBH Pelita Umat Cabang Nganjuk, menggelar diskusi dengan pembicara, selain penulis adalah Ahmad Khozinudin SH, Ketua LBH Pelita Umat.

Diskusi yang di awali dengan Pembacaan Ayat Suci Al Quran itu terlihat sangat antusias dan penuh semangat.

Pakar: UU ITE Lebih Banyak Minusnya, Sebaiknya Dicabut

KONFRONTASI-Ahli Hukum Tata Negara Bivitri Susanti mengatakan, harus ada review terhadap Undang-Undang ITE.

Pasalnya, Undang-Undang ini telah banyak menimbulkan korban, termasuk pada Aktivis Hak Asasi Manusia ( HAM) yang juga dosen Universitas Negeri Jakarta (UNJ), Robertus Robet.

Robet ditangkap oleh pihak kepolisian karena dituding melakukan penghinaan terhadap penguasa atau badan umum di Indonesia melalui orasinya di Aksi Kamisan, Kamis (28/2/2019) yang menyinggung soal dwifungsi ABRI.

UU ITE Membungkam Demokrasi

Rabu malam sekitar jam 23.00 teman saya dosen satu Program Studi di Sosiologi UNJ (Universutas Negeri Jakarta) Robertus Robert ditangkap kepolisian diduga karena orasinya pada aksi Kamisan di depan Istana Negara menyinggung institusi TNI. Saat ini Robet masih dalam pemeriksaan di Mabes Polri.

Rizal Ramli: Siapapun Presidennya Harus Revisi UU ITE

KONFRONTSI, SEMARANG- Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) Nomor 11 Tahun 2008 harus direvisi. Pasalnya, regulasi itu sudah mengarah pada pemberangusan demokrasi.

Rizal Ramli menyebut siapa pun nanti presiden yang terpilih harus melakukan revisi terhadap undang-undang tersebut.

Mantan Menko Maritim: Revisi UU ITE, untuk Menjaga Marwah Demokrasi

KONFRONTASI -  Ekonom Indonesia Rizal Ramli menyatakan kesalutannya atas keinginan pasangan capres dan cawapres Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno yang akan melakukan revisi pada UU ITE, bila nantinya terpilih menjadi presiden dan wakil presiden.

UU ITE Sama Dengan Haatzai Artikelen?

“UU ITE itu sama dengan Haartzai Artikelen. Pasal yang memberangus beda pendapat yang sesungguhnya sudah dijamin pasal 28 UUD45 yang lebih kuat. Di Belanda sendiri UU tersebut sudah dimusnahkan tapi aneh di sini malah dipelihara dan diternak sehingga banyak sudah korban berjatuhan,”

 

Oleh : Muslim Arbi

 

Dari kemarin sudah mau nulis UU ITE untuk Transaksi elektronik. Transaksi dagang yang dibelokkan menjadi pasal-pasal anti demokrasi dan di gunakan untuk membungkam dan memberangus lawan politik, itu adalah Haatzaal Artikelen.

Pages