21 February 2019

UU ITE

UU ITE Sama Dengan Haatzai Artikelen?

“UU ITE itu sama dengan Haartzai Artikelen. Pasal yang memberangus beda pendapat yang sesungguhnya sudah dijamin pasal 28 UUD45 yang lebih kuat. Di Belanda sendiri UU tersebut sudah dimusnahkan tapi aneh di sini malah dipelihara dan diternak sehingga banyak sudah korban berjatuhan,”

 

Oleh : Muslim Arbi

 

Dari kemarin sudah mau nulis UU ITE untuk Transaksi elektronik. Transaksi dagang yang dibelokkan menjadi pasal-pasal anti demokrasi dan di gunakan untuk membungkam dan memberangus lawan politik, itu adalah Haatzaal Artikelen.

Maukah Jokowi Revisi (Ubah) UU ITE yang Draconian dan Otoriter itu? Simak Cuitan Rizal Ramli

KONFRONTASI- Tokoh nasional Rizal Ramli (RR) mengisahkan, di masa lalu menjadi korban pasal kolonial Belanda ‘’ Hatzei Artikelen ‘’ yang dipakai Orde Baru (Orba).

Rizal Ramli: Prabowo Bakal Revisi UU ITE yang Anti Demokrasi. Tapi Jokowi? Tak Menjawab ! Jokowi Tidak Perduli?

KONFRONTASI- Tokoh nasional Rizal Ramli (RR) mengisahkan, di masa lalu menjadi korban pasal kolonial Belanda ‘’ Hatzei Artikelen ‘’ yang dipakai Orde Baru (Orba).

‘’Ketika mahasiswa, 1978, saya dkk Bandung, Jogja, Makassar, Surabaya kena pasal kolonial Hatzei Artikelen, pasal di Belanda sendiri dihapuskan. UU ITE lebih anti-demokratis dibandingkan UU zaman ORBA tersebut. Apakah Capres Jokowi  dan Prabowo akan merevisinya supaya jelas siapa yang anti demokratis?,’’ RR bertanya.

Rizal Ramli: UU ITE Anti Demokrasi, Lebih Parah dari UU Zaman Orde Baru !

KONFRONTASI- Tokoh nasional Rizal Ramli menyatakan, bahwa UU ITE di Indonesia perlu direvisi. Karena menurutnya, hal tersebut rentan disalahgunakan dalam sejumlah kasus yang ada di Indonesia.

Fahri Hamzah: Hentikan Pengadilan Pemikiran Melalui UU ITE

KONFRONTASI -   Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah meminta pemerintah dan aparat kepolisian menghentikan "pengadilan" pemikiran dengan menggunakan UU Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

Fahri Hamzah Tegaskan, UU ITE Bukan untuk Larang Orang Bicara

KONFRONTASI -  Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah mengatakan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE),

tidak dimaksudkan untuk melarang orang bicara, dan UU itu tidak berdiri sendiri sebagai UU Pidana umum, kecuali untuk melengkapi KUHP,  karena unsur-unsurnya menyangkut siapa yang punya legal standing itu ada di KUHP.

Kalau Prabowo Presiden 2019, maka UU ITE Harus Dicabut karena Represif, Primitif, Anti-Reformasi dan Kolonialis

KONFRONTASI- Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dinilai telah menjadi alat kekuasaan bagi elite dan pejabat negara untuk merepresi dan menghukum/memenjarakan para intelektual, ulama, aktivis dan civil society.

Menkominfo Angkat Bicara Usai Bareskrim Gulung Situs Muslim Cyber Army

Konfrontasi - Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Rudiantara menyatakan, penegakan Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) atas unggahan di media sosial (medsos) tidak memandang pelaku ataupun latar belakangnya. Sebab, yang dilihat adalah konten dalam unggahan di medsos.

Langgar UU ITE, Polda Bali Tangkap Lima Driver Grab

Konfrontasi - Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Bali menahan lima orang sopir Grab roda empat, karena melanggar UU Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) dengan modus melakukan kecurangan atau mengelabuhi sistem aplikasi (praktik rute perjalanan) resmi milik perusahaannya.

Kritik Pemerintah Dipolisikan, Ketua AJI: Mirip Kembali ke Jaman Orde Baru

Konfrontasi - Ketua Umum Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Indonesia, Suwarjono, menyesalkan sikap pemerintah, dalam hal ini aparat penegak hukum, yang sangat mudah mengenakan seseorang dengan pasal karet yang diatur dalam Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Yakni dugaan melakukan ujaran kebencian atau hate speech di media sosial.

Pages