23 November 2019

Universitas Indonesia (UI)

Puji CEO Gojek untuk Jadi Menteri Jokowi-Ma'ruf Amin, Ekonom UI: Bisa Tiru Malaysia

Konfrontasi - Ekonom Universitas Indonesia (UI) Fitra Faisal menilai CEO Go-Jek Indonesia Nadiem Makarim layak menjadi menteri pada periode kedua pemerintahan Joko Widodo (Jokowi).

Menurut Fitra, Indonesia bisa meniru Malaysia dalam mengangkat Syed Syaddiq sebagai menteri pemuda dan olahraga.

Baca Nih, Isu Rasisme yang Dipakai KKB Tidak Mendasar

Konfrontasi - Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia (UI) Hikmahanto Juwana menilai isu diskriminatif, rasisme, dan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) yang selalu disuarakan Organisasi Papua Merdeka (OPM) atau Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) saat ada permasalahan di Papua dinilai sama sekali tidak punya dasar.

Upaya yang dilakukan pihak-pihak yang sengaja ingin memecah Papua tersebut tidak pernah mendapat sedikit pun respons dari masyarakat internasional dan juga PBB, termasuk saat kerusuhan di Wamena.

Kampus UI, UGM dkk Resmi Tolak Orang Asing Jadi Rektor

Konfrontasi - Menristekdikti M Nasir kembali melontarkan wacana Rektor impor dari luar negeri. Hal ini menuai kontroversi. Bagaimana dengan sikap kampus di Indonesia?

Pengelolaan masing-masing kampus di Indonesia dijalankan berdasarkan statuta. Statuta masing-masing kampus kemudian didaftarkan ke pemerintah dan dijadikan Peraturan Pemerintah. Berikut statuta beberapa kampus di Indonesia terkait soal rektor sebagaimana dikutip dari detikcom, Jumat (2/8/2019).

1. Universitas Indonesia

Anak Kapolres Bandung Dibegal, Ini Kata Kriminolog

Konfrontasi - Aksi kejahatan jalanan saat ini semakin sadis dan berani. Bahkan pelaku tidak pandang bulu dalam memangsa korbannya.

Seperti kasus begal yang menimpa anak Kapolrestabes Bandung Kombes Pol Hendo Pandowo pada Minggu (11/3/2018) dini hari.

“Ketika bertindak mereka (pelaku) tidak akan menanyakan identitas (sosial) korbannya. Artinya, mereka melakukan tanpa diskriminasi dan ini adalah hal lumrah,” ujar Kriminolog Universitas Indonesia (UI) Ferdinand T Andi Lolo, di Depok, Selasa (13/3/2018).

Tim Jaguar Tangkap Basah Transaksi COD Celurit Geng Motor Belgia di Halte UI

Konfrontasi - Tim Jaguar Polresta Depok mengamankan dua pelajar, pria dan wanita, di Halte Universitas Indonesia (UI) Jalan Raya Lenteng Agung, Kamis (8/2) dini hari. Keduanya diamankan lantaran akan menjual senjata tajam jenis celurit kepada anak geng yang ada di Depok.

Komentar Presiden Jokowi Setelah Dikartu Kuning Ketua BEM UI

Konfrontasi - Presiden Joko Widodo menanggapi aksi mahasiswa yang mengangkat buku kuning saat dirinya baru selesai memberikan sambutan pada Dies Natalis ke-68 Universitas Indonesia di Balairung Universitas Indonesia, Depok, Jawa Barat, Jumat (2/2/2018).

“Ya yang namanya aktivis muda, ya namanya mahasiswa, dinamika seperti itu biasalah. Saya kira ada yg mengingatkan itu bagus sekali,” ujar Presiden kepada wartawan di Pondok Pesantren (Ponpes) Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo, Situbondo, Jawa Timur, Sabtu (3/2/2018).

Undang Perwakilan BEM UI Ke Asmat

Presiden menambahkan, akan mengundang perwakilan dari BEM UI untuk berkunjung ke Papua untuk melihat medan yang dihadapi dan penanganan kesehatan secara langsung oleh pemerintah.

“Mungkin nanti saya akan kirim, mungkin ketua dan anggota BEM UI untuk ke Asmat. Biar lihat bagaimana medan yang ada di sana, kemudian problem-problem besar yang kita hadapi di daerah-daerah terutama di Papua,” kata Presiden melalui Deputi Biro Pers, dan Media Sekretariat Presiden, Bey Machmudin, Sabtu (3/2/2018).

Sebelumnya, Pemberian kartu kuning yang dilakukan oleh Ketua BEM UI kepada Jokowi menjadi pembicaraan di kalangan warganet.

Hingga kabar ini mendapat tanggapan dari akun Twitter @papua_satu.

Akun yang mengatakan berkediaman di Papua ini mengatakan, "Jika tenaga medis dijadikan alasan memberi kartu kuning pada Pak Presiden @jokowi maka kami mengundang dokter dokter muda @univ_indonesia untuk praktek di pedalaman Papua, jangan hanya banyak bicara saja di Jakarta sana. Cc @PemprovPapua @KedokteranUI #KartuKuningJokowi"

Akun ini juga melakukan pembelaan kepada Jokowi. Dirinya mengatakan Jokowi sudah melindungi suku Asmat, dan kasus gizi buruk di sana sudah teratasi.

Pengamat LIPI: 'Kartu Kuning' untuk Jokowi, Kritik Biasa

Konfrontasi - Pengamat Politik dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Indria Samego menilai 'kartu kuning' yang diberikan mahasiswa Universitas Indonesia (UI) kepada Presiden Joko Widodo saat Dies Natalis ke 68, Jumat (2/2) adalah hal biasa.

"Tidak perlu over reaktif atas kritik seperti itu, apalagi yang menyampaikan mahasiswa. Hal yang biasa dalam negara demokrasi," kata Indria Samego dilansir Republika.co.id, Sabtu (3/2/2018).

Fadli Zon Berik Kartu Merah untuk Jokowi, Ini Alasannya

Konfrontasi - Politikus Partai Gerindra, Fadli Zon, mengikuti langkah rekannya sesama Wakil Ketua DPR, Fahri Hamzah, memberi kartu merah untuk pemerintahan Joko Widodo.

"Kalau saya dikasih kartu merah saya keluarin juga," ujar Fadli di Royal Hotel Kuningan, Jalan Kuningan Persada, Jakarta, Sabtu (3/2/2018).

Menurut Fadli, kartu merah itu berarti cukup satu periode untuk Jokowi karena terlalu banyak kekurangan dan janji yang tidak dipenuhi.

"Kalau saya kartu merah itu ckup satu periode, enough is enough," tegas Fadli.

Ketua BEM UI Pemberi Kartu Kuning Presiden Jokowi Aman dari Sanksi

Konfrontasi - Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Kemristekdikti) memastikan tidak akan memberikan sanksi kepada Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Indonesia Zaadit Taqwa yang mengacungkan "kartu kuning" pada Presiden Joko Widodo saat menghadiri Dies Natalies UI ke-68, Jumat (2/2).

Ray Rangkuti: Insiden 'Kartu Kuning' Jokowi akan Cederai Demokrasi jika Diproses Hukum

Konfrontasi - Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Indonesia (UI), Zaadit Taqwa mengacungkan kartu kuning kepasa Presiden Joko Widodo saat menghadiri acara di kampus UI di Depok, Jawa Barat. Zaadit pun diamankan Pasukan Pengamanan Presiden (Paspampres).

Menurut Ketua Lingkar Madani Indonesia, Ray Rangkuti, apa yang dilakukan Paspampres dinilai wajar. Hal itu bukan bentuk pengekangan kebebasan berpendapat. Kecuali jika aksi tersebut dibawa ke ranah hukum.

Pages