24 February 2020

tolak

Wabup Natuna Tolak Wilayah Jadi Tempat Transit WNI dari China, Ini Alasannya

KONFRONTASI -   Wakil Bupati Natuna, Kepulauan Riau (Kepri), Ngesti Yuni Suprapti menolak keras bila wilayahnya dijadikan tempat transit, bahkan karantina, WNI dari China. Wabup Natuna mengungkapkan kekhawatiran soal terbawanya virus Corona dari China.

"Kami menolak, masyarakat menolak. Natuna mau dijadikan apa? Kenapa di Natuna dijadikan tempat evakuasi WNI dari Wuhan?" ujar Wabup Ngesti saat dihubungi, Sabtu (1/2/2020).

Netizen Tolak Masuk Turis China Karena Corona Jadi Trending

KONFRONTASI - Virus corona yang mewabah dari Wuhan, Hubei, China, hingga ke beberapa negara menjadi sorotan netizen. Mereka menggaungkan penolakan turis China yang akan bertandang ke RI.

Bahkan, penolakan tersebut menjadi trending topic di Twitter pada Minggu (26/1) pagi. Tagar #TolakSementaraTurisChina viral dikarenakan banyaknya turis yang datang ke Indonesia.

Tolak Omnibus Law, Ketum Parmusi Serukan Ormas dan Umat Islam Bersatu Dukung MUI

KONFRONTASI -   Ketua Umum Parmusi (Persaudaraan Muslimin Indonesia) Usamah Hisyam menyerukan agar ormas-ormas Islam dan umat Islam bersatu mendukung Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang menolak Omnibus Law RUU Cipta Lapangan Kerja.

Menurut Usamah, Omnibus Law yang menghapus kewajiban makanan bersertifikat halal itu telah menciderai hati umat Islam di Tanah Air.

Tolak Omnibus Law, Puluhan Ribu Buruh Bakal Geruduk DPR

KONFRONTASI -  Buruh yang tergabung dalam Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) akan turun ke jalan untuk menolak Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja. Ketua Harian KSPI, M. Rusdi mengatakan aksi demonstrasi akan dilakukan pada Senin (20/1/2020) di depan Gedung DPR RI.

Pak Kadus Ngamuk Gara-gara RS Suwondo Tolak Pasien BPJS

KONFRONTASI -   Video Kepala Dusun (Kadus) di Desa Bogotanjung bernama Suyono mengamuk di RSUD RAA Suwondo Pati, Jawa Tengah viral di media sosial, Jumat (17/1/2020).

Suryono marah karena merasa warganya tak dilayani dengan baik di rumah sakit pemerintah daerah tersebut. Bahkan Suyono menuding RS Suwondo menolak pasien BPJS.

APPSI Tolak Pemusnahan 20 Ribu Ton Beras Bulog

KONFRONTASI -  Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia (APPSI) menolak pemusnahan beras 20.000 ton yang hendak dilakukan Badan Urusan Logistik (Bulog). Apalagi dalam pemusnahan itu memerlukan anggaran yang cukup besar.

Ketua Umum APPSI, Ferry Juliantono menegaskan para pedagang menolak rencana pemusnahan beras yang hendak dilakukan oleh Bulog. Dia menilai pemusnahan beras yang telah tertimbun selama setahun belakangan itu sangat mubazir.

Nasir Djamil Dukung Kebijakan Kejagung Tolak CPNS LGBT

KONFRONTASI -   Anggota Komisi III DPR RI, M Nasir Djamil mendukung kebijakan dan langkah Kejaksaan Agung (Kejagung) yang tidak menerima mereka yang memiliki penyimpangan orientasi seksual, seperti lesbian, gay, biseksual, dan transgender (LGBT) dalam penerimana calon pengawai negeri sipil (CPNS). Menurutnya, Keputusan ini merupakan cermin bahwa Indonesia adalah negara yang Berketuhanan Yang Maha Esa.

Massa Indonesia Memanggil Demo di Istana, Tolak Kenaikan Iuran BPJS dan Melawan Upah Murah

KONFRONTASI -  Massa aksi terdiri dari buruh, mahasiswa, aktivis, yang tergabung dalam Indonesia Memanggil menggelar aksi di depan Patung Kuda Arjuna Wiwaha, Senin (28/10/2019) dan di depan Istana Merdeka.

Saat di depan Patung Arjuna Wiwaha, massa membacakan Sumpah Pemuda yang diperingati tepat pada hari ini, 28 Oktober 2019.

Tolak Ahok Jadi Pejabat Pertamina, Serikat Pekerja Bentangkan Spanduk

KONFRONTASI -   Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu (FSPPB) telah memasang spanduk yang menyatakan penolakan Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok untuk mengisi jabatan di PT Pertamina (Persero)‎.

Tolak Terbitkan Perppu, Jokowi Dinilai Memang Mau Lemahkan KPK

KONFRONTASI -   Penolakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk terbitkan Perppu KPK merupakan salah satu langkah untuk memperlemah pemberantasan korupsi di Indonesia.Hal ini diungkapkan Pakar Hukum Tata Negara, Bivitri Susanti di Kantor Indonesia Corruption Watch (ICW), Kalibata, Jakarta, Minggu (3/10).

"Sebenarnya apa yang disampaikan Pak Jokowi itu indikasi kuat bahwa Pak Jokowi tidak mendukung pemberantasan korupsi," kata Bivitri.

Pages