20 March 2019

Tjahjo Kumolo

Mendagri Tjahjo Kumolo Dilaporkan ke Bawaslu

KONFRONTASI -  Sejumlah advokat muda yang tergabung dalam Tim Advokat Indonesia Bergerak (TAIB) melaporkan Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI.

Menurut Koordinator TAIB Muhajir, Tjahjo Kumolo diduga melanggar ketentuan Pasal 283 Jo. Pasal 284 Jo. Pasal 547 Undang–Undang Nomor 7 tahun 2017 Tentang Pemilu.

Skandal Suap Proyek Meikarta: Tjahjo Kumolo Siap Diperiksa KPK

KONFRONTASI - Nama Mendagri Tjahjo Kumolo terseret dalam kasus suap proyek Meikarta. Kesaksian tersangka Bupati Bekasi nonaktif Neneng Hasanah dalam sidang Tipikor Bandung yang menyeret nama Mendagri Tjahjo Kumolo dalam kasus suap proyek Meikarta kembali dibantah.

Bahkan, Tjahjo mengaku siap memberikan kesaksian terkait proyek Meikarta yang dia ketahui.

"Kalau saya diperlukan kesaksian, saya siap hadir. Itu saja," ujar Tjahjo usai Raker bersama DPR membahas UU Perlindungan PMI, di Komplek Senayan, Jakarta Rabu (16/1).

Romo Syafi’i: Kalau Presidennya Berkualitas, Tjahjo Kumolo Sudah Diberhentikan dari Jabatan Mendagri

KONFRONTASI - Politisi Partai Gerindra Muhammad Syafi’i menyatakan peran Mendagri tak ubahnya sudah sebagai seorang juru kampanye (jurkam) di sini.

Terkait dengan adanya info hoax mengenai 7 kontainer yang mengangkut surat suara yang telah dicoblos pasangan nomor urut 01, Mendagri Tjahjo Kumolo langsung meminta kepada pihak-pihak yang dianggap menyebarkan info tersebut ditindak tegas.

Salah satunya termasuk nama Wasekjen Partai Demokrat Andi Arif yang dianggap turut meramaikan adanya info hoax tersebut dengan cuitan di akun Twitternya.

Mendagri Bantah Izinkan 'Penjarahan' di Palu

KONFRONTASI-Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo membantah berita ihwal dibebaskannya masyarakat di Palu, Sulawesi Tengah, mengambil barang di minimarket karena telah ditanggung pembayarannya oleh pemerintah.

Diketahui, sebelumnya, beredar berita yang menyatakan diperbolehkannya masyarakat Palu mengambil barang di minimarket pasca gempa dan tsunami di wilayah tersebut. Berita tersebut memuat pernyataan Tjahjo yang disebut menyatakan masyarakat boleh mengambil barang di minimarket karena telah ditanggung pemerintah.

Soal DPT Ganda, Mendagri Salahkan KPU

KONFRONTASI-Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo menyalahkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) terkait adanya data pemilih ganda. Sebab, menurut Tjahjo, tidak akan ada data pemilih ganda jika KPU mengacu kepada Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) dalam menetapkan Daftar Pemilih Tetap (DPT).

"Sebenarnya kalau ditanya pemilih ganda, harusnya ditanyanya ke KPU. Kalau KPU berdasarkan DP4 Kemendagri harusnya clear, karena data kami data by name dan by address," ujar Tjahjo Kumolo di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (6/9/2018).

Usai Dilantik Jokowi, Para Gubernur Ini 'Digiring' ke KPK

KONFRONTASI-Menteri Dalam Negeri RI, Tjahjo Kumolo mengajak sembilan gubernur dan wakil gubernur yang baru dilantik Presiden Jokowi ke kantor Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Rabu, 5 September 2018.

Tjahjo mengaku mengajak para kepala daerah ini agar terbiasa berkomunikasi dengan lembaga antirasuah itu guna mencegah korupsi di daerahnya.

"Saya sama para gubernur dan wakil gubernur ingin diskusi bersama KPK," kata Tjahjo ditanyai wartawan.

Mendagri Angkat Iwan Bule, Fadli Zon: Pilkada Jabar Ternoda

KONFRONTASI-Komisaris Jenderal Polisi Mochamad Iriawan (Iwan Bule) diangkat sebagai Pejabat Gubernur Jawa Barat untuk mengamankan Pilkada Jawa Barat 2018, Pileg dan Pilpres tahun 2019 hal itu dikatakan oleh Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo.

Disamping itu, menurut Tjahjo, sosok Iwan Bule diyakini mampu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam hal pemilu. Namun ia menggariskan bahwa Iriawan akan bersikap netral dan tidak masuk pada ranah politik praktis.

Mendagri Tjahjo terkejut Sandiaga berani Bandingkan Jokowi dengan Najib Razak

JAKARTA- Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menyayangkan dan merasa terkejut dengan pernyataan Wakil Gubernur DKI Sandiaga Uno. Menurut dia tak etis itu dilontarkan.

Sebelumnya, Sandiaga mengatakan, kondisi Malaysia sama persis dengan Indonesia yang akan menggelar pemilihan umum tahun depan. Dalam kacamata Sandi, pemerintahan Jokowi-JK saat ini belum dapat mengentaskan berbagai masalah ketimpangan ekonomi di masyarakat. Hal yang sama terjadi di Malaysia selama rezim Najib Razak berkuasa.

Mendagri Usahakan Pemilih Pemula Bisa Nyoblos Meski Belum Ber-KTP

KONFRONTASI -  Menteri Dalam Negeri RI Tjahjo Kumolo yakin bisa mengakomodir pemilih pemula yang belum memiliki e-KTP bisa menyalurkan hak suara di Pilkada Serentak pada 27 Juni 2018.

Berdasarkan data yang dimiliki Kemedagri, saban tahun ada 15 juta penduduk yang masuk kategori dewasa dan wajib membuat e-KTP. Hanya saja jumlah pemilih pemula yang memiliki hak pilih pada hari H pencoblosan Juni nanti lebih kurang berjumlah 2,2 juta jiwa.

Mendagri Ajak Masyarakat Dukung Polri Berantas Hoaks

KONFRONTASI - Upaya Kepolisian RI memberantas penyebar berita bohong atau hoaks dan ujaran kebencian melalui media sosial mendapat dukungan penuh dari Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo.

"Mari Kita dukung langkah-langkah Kepolisian RI untuk memberantas siapa pun orangnya, kelompok, golongan, perorangan yang punya iktikad memecah belah masyarakat dengan menyebarkan berita-berita yang sifatnya fitnah," ujar Mendagri usai meresmikan patung dr. Tjipto Mangoenkoesoemo di Ambarawa, Kabupaten Semarang, Sabtu malam.

Pages