20 January 2019

suap

Wajib Ditiru, KPK: Tersangka Suap DPRD Sumut Menyerahkan Diri

Konfrontasi - Tersangka kasus suap terkait fungsi dan kewenangan selaku anggota DPRD Sumut Ferry Suando Tanuray Kaban (FST) menyerahkan diri ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jumat 11 Januari 2019.

Untuk diketahui, KPK telah memasukkan daftar pencarian orang (DPO) terhadap yang bersangkutan dan telah mengirimkan surat pada Kapolri Up. SES NCB-Interpol Indonesia tertanggal 28 September 2018 tentang DPO atas nama Ferry Suando Tanuray Kaban.

Wow, KPK Tetapkan Seluruh Pimpinan DPRD Jambi Jadi Tersangka Suap APBD

Konfrontasi - Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menetapkan 12 unsur pimpinan dan anggota DPRD Provinsi Jambi dan 1 pengusaha sebagai tersangka dalam kasus suap pengesahan APBD Provinsi Jambi 2017-2018.
 
Ini merupakan pengembangan dari kasus Gubernur Jambi Non Aktif, Zumi Zola.
 
Penetapan tersangka ini resmi disampaikan Ketua KPK RI, Agus Rahardjo, Jumat (28/12/2018) sore di gedung KPK, Jakarta dalam live history instagram official.kpk.
 
Dalam keterangannya, Agus Rahardjo menyebutkan, dari perkembangan penanganan perkara sidang Zumi Zola ditemukan pihak-pihak lain yang juga harus bertanggungjawab. Mereka diduga menerima hadiah atau janji terkait pengesahan RAPBD Provinsi Jambi.
 
“KPK sudah menemukan bukti permulaan yang cukup untuk ditingkatkan ke tingkat penyidikan," ujar Agus Rahardjo.
 
Tiga unsur pimpinan DPRD Provinsi Jambi yang ditetapkan tersangka yakni Cornelis Buston selaku Ketua, AR Syahbandar dan Chumaidi Zaidi selaku Wakil Ketua.
 
Kemudian, 5 pimpinan fraksi. Di antaranya, Supardi Nurzain Ketua Fraksi Golkar, Cekman Ketua Fraksi Restorasi Nurani, Tajudin Hasan Ketua Fraksi PKB, Parlagutan Nasution Ketua Fraksi PPP dan Muhammadiah Ketua Fraksi Gerindra. Selanjutnya Ketua Komisi III, Zainal Abidin.
 
Tiga anggota yakni Elhelwi, Gusrizal dan Effendi Hatta. Selanjutnya seorang pengusaha kelas kakap di Jambi bernama Joe Fandy Yoesman alias Asiang.
 
Menurutnya, prilaku sejumlah anggota DPRD meminta dan menerima uang terkait dengan pelaksanaan kewenangannya dipandang tidak pantas. Dalam perkembangannya, KPK mengungkap praktek uang “ketok palu” tersebut tidak hanya terjadi untuk pengesahan RAPBD TA 2018 namun juga terjadi sejak pengesahan RAPBD 2017.

Suap Gubernur, Bupati Bener Meriah Diganjar 3 Tahun Penjara

KONFRONTASI-Bupati Bener Meriah, Ahmadi, divonis 3 tahun penjara ditambah denda Rp100 juta subsider 3 bulan kurungan karena terbukti menyuap Gubernur Aceh 2017-2022 Irwandi Yusuf sebesar Rp1,05 miliar terkait proyek-proyek yang bersumber dari Dana Otonomi Khusus Aceh (DOKA) tahun 2018 di kabupaten Bener Meriah.

KPK Perpanjang Masa Penahanan 6 Tersangka Suap APBD Kota Malang

Konfrontasi - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memperpanjang masa penahanan terhadap enam tersangka kasus suap pembahasan APBD-P Pemerintah Kota Malang tahun Anggaran 2015.

Keenamnya itu yakni Erni Farida (PDI-P), Sony Yudiarto (Demokrat), Teguh Puji Wahyono (Gerindra), Ribut Haryanto (Golkar), Choirul Amri (PKS), dan Harun Prasojo (PAN).

KPK Tangkap 2 Tersangka Suap DPRD Sumut

Konfrontasi - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menahan dua tersangka suap kepada DPRD Sumut periode 2009-2014 dan 2014-2019 selama 20 hari ke depan.

"Hari ini, dilakukan penahanan 20 hari pertama dari 23 November 2018 terhadap dua orang tersangka dalam perkara suap kepada DPRD Sumut periode 2009-2014 dan 2014-2019," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah di Jakarta, Jumat 23 November 2018.

Beginilah Kronologi Penangkapan Para Tersangka Suap Perizinan Meikarta

KONFRONTASI -   Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Bupati Kabupaten Bekasi, Neneng Hasanah Yasin dan Direktur Operasional Lippo Group Billy Sindoro sebagai tersangka kasus perizinan proyek Meikarta pada Senin (15/10).

Wakil Ketua KPK, Laode Muhammad Syarif mengungkapkan kasus ini KPK menetapkan 9 orang tersangka. Pihak-pihak yang diduga sebagai pemberi suap yakni Billy Sindoro Direktur Operasional Lippo Group, Taryudi Konsultan Lippo Group, Fitra Djaja Purnama Konsultan Lippo Group, dan Henry Jasmen pegawai Lippo Group.

Suap Bupati Purbalingga, Bapak dan Anak Dituntut 3,5 Tahun Penjara

KONFRONTASI-Ayah dan dan anak, Librata Nababan dan Ardirawinata Nababan, dituntut hukuman 3,5 tahun penjara dalam kasus dugaan suap terhadap Bupati Nonaktif Purbalingga Tasdi.

Selain hukuman badan, Jaksa Penuntut Umum Kresno Anto Wibowo dalam sidang di Pengadilan Tipikor Semarang, Senin, juga menuntut terdakwa untuk membayar denda sebesar Rp100 juta yang jika tidak dibayarkan maka akan diganti dengan kurungan selama 6 bulan.

Suap Kasus Mantan Wali Kota Kendari Diantar ke Kantor DPP PDIP, KPK Harus Periksa Megawati

KONFRO NTASI - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) harus memeriksa Megawati Soekarnoputri setelah adanya pengakuan Direktur Utama PT Sarana Bangun Nusantara (SBN) Hasmun Hamzah yang mengantar uang suap Rp 5 miliar ke kantor DPP PDIP. “Hasmun sudah mengaku mengantar uang suap ke DPP PDIP biar kasus ini jelas, Megawati harus dimintai keterangan oleh KPK,” kata pengamat politik Muslim Arbi kepada suatanasional, Jumat (7/9).

Wah, Periksa 2 Petinggi Telkomsel, KPK Telisik Dugaan Pemberian Suap

KONFRONTASI   -   Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa dua petinggi Telkomsel, yakni Manager Power Operation Freddy Tandiputra, dan Vice President Planning Indra Mardiatna. Keduanya diperiksa terkait kasus dugaan suap izin pembangunan menara telekomunikasi.

Gaji Hakim Sudah Tinggi, Tapi Masih Terima Suap, Sungguh Terlalu!

KONFRONTASI-Operasi tangkap tangan (OTT) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap panitera dan hakim di Pengadilan Negeri Tangerang dinilai merupakan indikator bahwa budaya suap sudah menjadi praktik dalam penegakan hukum, utamanya di peradilan. Padahal, gaji hakim sudah tergolong besar.

"Kebiasaan bahkan budaya suap itu sudah menjadi praktik yang biasa terjadi dalam praktik penegakan hukum," kata Pakar Hukum Pidana Universitas Trisakti Abdul Fickar Hadjar dalam keterangan tertulisnya, Rabu (14/3).

Pages