31 March 2020

Sri Mulyani Indrawati

Rizal Ramli: Aji Mumpung, Sri Mulyani layaknya SPG IMF, Mau Utang Lagi

KONFRONTASI- Pemerintah sedang mempertimbangkan utang baru yang berarti ini akan melampaui defisit APBN maksimal 3 persen yang telah ditetapkan dalam UU 17/2003.Utang baru itu disebutkan untuk membantu APBN yang tekor dihantam Covid-19. Di sisi lain, Badan Anggaran DPR RI malah memberikan rekomendasikan agar defisit APBN 2020 diperebar hingga 5 persen.

Wali Kota Solo Ingatkan Bahaya Laten Kemiskinan Jika Iuran BPJS Naik

Konfrontasi - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengusulkan iuran BPJS Kesehatan naik serentak pada 2020. Tidak tanggung-tanggung, kenaikan itu nantinya mencapai 100 persen dari angka saat ini.

Adapun rincian usulan kenaikan iuran tersebut yakni kelas III dari Rp25.500 menjadi Rp42.000, kelas II dari Rp51.000 menjadi Rp110.000, serta kelas I dari Rp80.000 menjadi Rp160.000.

Terinspirasi Rusia, Menkeu Gandeng Tokopedia Permudah Bayar Pajak

Konfrontasi - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati berencana melakukan reformasi perpajakan di Indonesia dengan menyederhanakan sistem pembayarannya sehingga bisa semudah membeli pulsa.

Gagasan tersebut bermula ketika dia menyadari bahwa sudah banyak negara yang memiliki sistem pembayaran pajak secara elektronik dan ternyata membawa hasil positif berupa penambahan pajak yang tumbuh secara signifikan.

Pemerintah Siapkan Mekanisme Pengelolaan Dana Kelurahan

Konfrontasi - Pemerintah melalui Kementerian Keuangan bersama kementerian Dalam Negeri akan menetapkan mekanisme agar penggunaan dana kelurahan fokus terhadap pembangunan infrastruktur, sama seperti dana desa. Namun, pengelolaannya tetap diperuntukkan di tingkat kelurahan.

Dikritik Sri Mulyani, Begini Tanggapan Anies Baswedan

Konfrontasi - Gubernur DKI Jakarta, Anies Rasyid Baswedan tanggapi santai soal kritik yang diberikan oleh Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati (SMI) terkait tata kelola APBD DKI Jakarta yang dianggap memiliki banyak catatan.

"Nanti kita lihat lagi," katanya di Kawasan Monas, Jakarta Pusat, Jumat (29/12/2017).

Sebelumnya, saat memberikan arahan pada forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan RPJMD DKI Jakarta 2017-2022, di Balaikota Jakarta yang juga dihadiri oleh Anies, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Asman Abnur, SMI mengeluarkan kritik keras kepada Anies yang ingin menjadikan Jakarta sebagai Smart City.

"City-nya smart, yang memerintah juga smart, masyarakat smart, infrastrukturnya smart, dan juga hasilnya mestinya smart. Hasilnya harusnya triple A," ketus SMI.

Salah satu sorotan SMI adalah soal biaya perjalanan dinas pejabat Pemprov DKI Jakarta yang dibuat tiga kali lebih besar dari anggaran serupa untuk pejabat pemerintah pusat. 

"Daerah ini, kalau bikin standar biaya, lebih mahal dari pemerintah pusat. Biaya perjalanan dinas pemerintah DKI Rp 1,5 juta per orang per hari. Sedangkan standar untuk pemerintah pusat hanya Rp 480 ribu per orang per hari. Padahal kita (pemerintah pusat) juga ada di DKI," sindir SMI.

SMI pun ogah pusing tentang bagaimana uang itu digunakan. Namun, bekas direktur Bank Dunia itu berharap agar ini tidak membuat sektor lain justru mengalami minus pendanaan. 

"Bagaimana dengan pengangguran, kemiskinan, kesenjangan, dan untuk tiga hal, infrastruktur, human capital investment, dan untuk reformasi (birokrasi)?," ucap SMI. 

SMI mengatakan Jakarta saat ini memiliki kekayaan Rp 66 triliun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah(APBD). Anggaran segitu, terbesar se-Indonesia. Sayangnya, duit segitu dirasa belum punya dampak yang signifikan. Misalnya, ia mencontohkan pada APBD 2017, DKI memiliki 207 program yang diterjemahkan menjadi 6.287 kegiatan. 

"Dengan makin banyak kegiatan makin sulit untuk diketahui jejaknya dan kinerjanya sulit diukur," lanjut SMI. 

Sindir Anggaran Biaya Operasional Paling Tinggi, Menkeu: Polisi Nggak Usah Cari Duit di Jalan

Konfrontasi - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, pemerintah telah memberikan alokasi anggaran yang besar untuk operasional Kepolisian Republik Indonesia (Polri). Dengan demikian, Polri tidak perlu mencari pendapatan di jalanan.

"Polri didukung biaya operasional mencukupi sehingga tidak perlu mencari pendapatan di jalanan," kata Sri Mulyani di Auditorium PTIK, Jakarta, Jumat (20/10/2017).

Di Depan Kapolri, Sri Mulyani: Anggaran Belanja Anda Termasuk Tertinggi

Konfrontasi - Di hadapan Kepala Kepolisian RI Tito Karnavian dan jajaran polisi lainnya, Sri Mulyani menyinggung sedikit mengenai anggaran dan kinerja Kepolisian. Dia mengatakan, Kepolisian menjadi lembaga negara yang mendapat anggaran nomor tiga terbesar.

Anak Buah Sri Mulyani Masih Cari Utang Rp 121 Triliun

Konfrontasi - Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan (DJPPR) mengaku masih mencari kebutuhan pembiayaan sebesar Rp 121,7 triliun dari penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) bruto.

Pembiayaan tersebut untuk menutup defisit yang diperkirakan 2,67 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB) di Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) 2017.

Sri Mulyani Sebut Donald Trump dan Kim Jong Un Ancaman Geopolitik Dunia

Konfrontasi - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyebut ancaman geopolitik dunia saat ini adalah ketegangan hubungan antara Presiden Amerika Serikat (AS), Donald Trump, dan pemimpin Korea Utara (Korut), Kim Jong-un. Kondisi ini dapat memengaruhi perekonomian global.

Pemborosan Besar : Pertemuan IMF - World Bank di Bali Oktober 2018

KONFRONTASI- Pertemuan IMF - World Bank 8 - 14 Oktober 2018 direncanakan akan mengeluaran dana dari pemerintah kita sebesar 1 Trilyun rupiah . Dana ini sangat besar mengingat bahwa sebetulnya ini pertemuan rutin tahunan dari IMF -WB namun setiap 3 tahun mereka selalu berpindah pindah dari satu negara kenegara lainnya . Tahun 2015 diadakan di Lima ibukota Peru , 2012 di Tokyo Jepang , 2009 di Istambul Turki dan 2006 di Singapura dst . Kita adalah anggota IMF dan WB yang membayar iuran , saat ini kita tidak mempunyai hutang kepada IMF .

Pages