22 April 2018

sri mulyani

Love Country SMI Tak Sesuai Rekam Jejaknya

"Kita Tidak Pernah Putus Asa Mencintai Negara Kita (Indonesia)  (we never give up to love our country)," kata Sri Mulyani Indrawati (SMI) dikutip dari jurnal perempuan edisi 72/Februari 2012.

Sri Mulyani 'Pasrahkan' Penetapan Tersangka Boediono ke KPK

KONFRONTASI- Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati enggan berkomentar banyak terkait permintaan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel) kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk menetapkan mantan Wakil Presiden Boediono sebagai tersangka dalam kasus Bank Century.

Adapun permintaan PN Jaksel kepada KPK agar menjadikan Boediono tersangka dalam kasus pemberian Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek (FPJP) dan penetapan Bank Century sebagai bank gagal berdampak sistemik.

Skandal Bank Century, Sejarah Skandal Sri Mulyani

KONFRONTASI- Sangat mengejutkan. Sosok yang berlatar belakang mazhab neoliberalisme dan pro pertumbuhan ekonomi dengan memupuk utang luar negeri, dikembalikan ke barisan kabinet oleh presiden berjargon Trisakti Bung Karno.

KPK Didesak Tuntaskan Skandal Bank Century

KONFRONTASI- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diyakini akan mengacuhkan perintah Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memerintahkan agar menetepakan Boediono, Muliaman Hadad, Raden Pardede dan kawan-kawan sebagai tersangka kasus bailout Bank Century.

Sri Mulyani Seharusnya Jadi Tersangka Dalam Kasus Century

KONFRONTASI- Menteri Keuangan Sri Mulyani harusnya jadi tersangka kasus Bank Century yang saat ini menjadi polemik besar bangsa Indonesia setelah adanya perintah pengadilan Jakarta Selatan untuk mentersangkakan mantan Gubermur BI, Budiono.

Demikian disampaikan mantan anggota Komisi Hukum DPR Djoko Edhi Abdurrahman dalam diskusi Skandal Bank Century, "Setelah Budiono Siapa Tersangka Berikutnya?" yang diadakan Sabang Merauke Circle dan Institute Soekarno Hatta, di Hotel Century, Jakarta, Senin (16/4).

DHUAARR! Soal Korupsi Century, Boediono dan Sri Mulyani Disebut Layak Jadi Tersangka

KONFRONTASI- Ekonomi senior, Rizal Ramli menanggapi hasil putusan praperadilan kasus Bank Century di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Dijelaskan Rizal Ramli, permasalahan Bank Century itu sebenarnya sederhana, karena bank tersebut sejak lama sudah bermasalah, sehingga tidak pantas untuk di Bailout.

“Bank ini (Bank Century) bank kecil, kalau ditutup juga dampaknya nyaris tidak ada apa-apa,” kata Rizal Ramli di Jakarta, Rabu 11 April 2018.

Rizal Ramli : Ekonomi Lesu sampai 2019. Pemerintah Harus Introspeksi dan Mawas Diri

KONFRONTASI- Pertumbuhan ekonomi Indonesia tidak akan banyak berubah sepanjang 2018-2019. Kebjakan super konservatif yang dibuat tim ekonomi pemerintah menjadi biang keladinya. Teknokrat senior Rizal Ramli mengingatkan para pemimpin untuk mawas diri dan bisa berlapang dada melakukan introspeksi. Kalau tidak mampu  memperbaiki nasib  rakyat lebih baik  sudahi saja. Jangan hanya sibuk memoles diri.

Menyoal Keterlibatan Boediono dan Sri Mulyani Dalam Petaka Century

KONFRONTASI-Kasus bailout Bank Century kembali menyeruak setelah pengadilan memerintahkan KPK menetapkan status terssangka Boediono dan sejumlah orang lainnya. Diketahui, penyelamatan Bank Century dengan dalih bank gagal dan berdampak sistemik pada 2008 berujung petaka. Selain itu, dalam proses penyelamatan Bank Century juga melibatkan beberapa nama besar serta kerugian negara yang mencapai triliunan rupiah.

Kasus itu menjadi salah satu kasus besar yang 'mangkrak' penanganannya oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). KPK terakhir kali menetapkan tersangka dalam kasus ini pada 2012 lalu.

Saat itu, KPK menetapkan Budi Mulya selaku Deputi Gubernur BI Bidang Pengelolaan Moneter dan Devisa, serta Siti Chalimah Fadjrijah sebagai Deputi Gubernur BI Bidang VI Pengawasan Bank Umum dan Bank Syariah sebagai tersangka.

Budi sudah divonis hakim dan tengah menjalani masa hukuman di penjara, sementara Siti meninggal dunia dalam perjalanan proses hukumnya.

Selain Budi Mulya dan Siti Fadjrijah, ada sejumlah nama yang punya peran dalam menetapkan Bank Century sebagai bank gagal berdampak sistemik serta pengucuran dana talangan dan modal untuk bank yang kini berganti nama menjadi Bank JTrust Indonesia itu. Nama-nama itu di antaranya mantan Wakil Presiden Boediono dan Menteri Keuangan saat ini, Sri Mulyani Indrawati.

Boediono masih menjabat Gubernur Bank Indonesia saat kasus itu terjadi, sementara Sri Mulyani menjadi Menteri Keuangan sekaligus Ketua Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK).

Boediono sebelumnya sudah menjelaskan posisi dan keputusan yang diambilnya selaku orang nomor satu di BI. Boediono menilai, pada 2008 Bank Century mesti diselamatkan untuk menghindarkan Indonesia dari keterpurukan ekonomi dan perbankan.

"Keputusan bahwa suatu bank dianggap sebagai bank gagal dan ditengarai berdampak sistemik adalah rapat Dewan Gubernur," kata Boediono saat menghadiri pemanggilan Pansus Hak Angket Bank Century, Desember 2009 seperti dilansir Detik.com

BI waktu itu mengucurkan dana Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek (FPJP) Rp689,39 miliar untuk Bank Century. Bank Century juga mendapat suntikan modal dari Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) sebesar Rp6,7 triliun.

Golkar: KPK Harus Tuntaskan Boediono cs dalam Korupsi Bank Century

JAKARTA-Keputusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan memerintahkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk menjerat mantan Gubernur BI Boediono sudah benar dan dalam kasus korupsi Bank Century itu,  keputusan ini obyektif dan harus ditindaklanjuti sampoai tuntas. Sebab korupsi Century sangat nyata, fakta hukumnya benderang sehingga media massa akan terus menyiarkan korupsi Century ini sampai tuntas sesuai konstruksi hukum KPK sendiri...

Boedino dan Sri Mulyani (KKSK) Terjerat Korupsi Bank Century. Bakal Jadi Tersangka

KONFRONTASI- SEPERTI komidi putar. Itulah agaknya istilah yang pantas digunakan untuk menggambarkan nasib megaskandal dana talangan untuk Bank Century senilai Rp 6,7 triliun sejak dipegang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Bila kita membuka-buka kembali catatan atas riwayat megaskandal ini maka telah terang benderang siapa saja pejabat yang terlibat dan patut bertanggung jawab dalam persoalan ini.

Pages