24 January 2018

sri mulyani

Neoliberalisme Sri Mulyani era Jokowi dan SBY Sama Buruknya bagi Rakyat: Ekonomi Masyarakat Makin Sulit dan Susah

KONFRONTASI- Neoliberalisme ekonomi era Presiden Jokowi sama dengan Neoliberalisme era  SBY dimana pemerintah Indonesia pada era 2006-2010, di bawah Menteri Keuangan Sri Mulyani, telah melakukan kebijakan yang merugikan Keuangan Negara.  Kerugian sangat besar itu jadi beban rakyat untuk membayarnya dalam bentuk naiknya pajak, harga pangan dan energy (BBM, listrik) serta naiknya harga komoditi lainnya. Akibatnya, rakyat era Jokowi pun menderita dan ekonomi makin muram adanya.

Di Bawah Menkeu Sri Mulyani, Indonesia Rugi Rp 121 T Dan 6,7 M Dolar AS

Konfrontasi - Pemerintah Indonesia pada era 2006-2010, di bawah Menteri Keuangan Sri Mulyani, telah melakukan kebijakan yang merugikan Keuangan Negara.

Demikian disampaikan Pengamat ekonomi politik dari Lingkar Studi Perjuangan (LSP), Gede Sandra kepada redaksi, Jumat (19/1/2018).

Sri Mulyani Sebut Narkoba Ganggu Daya Beli Masyarakat

Konfrontasi - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengajak masyarakat Indonesia untuk memerangi narkoba. Menurutnya akan sangat berbahaya jika sampai narkoba bebas berkeliaran di Indonesia.

Pasalnya, masuknya narkoba juga bisa mengganggu perekonomian Indonesia. Karena semakin banyak narkoba yang masuk akan mempengaruhi daya beli masyarakat.

"Apakah narkoba menganggu daya beli? Iya menganggu," ujarnya saat ditemui di Kantor Pusat Bea dan Cukai, Jakarta, Jumat (19/1/2018).

Menkeu akan Evaluasi Pajak untuk Fasilitasi Riset Swasta

KONFRONTASI - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani mengatakan akan mengevaluasi pajak penghasilan (PPh) untuk memfasilitasi pihak swasta melakukan pendanaan riset.

"Selama ini sebenarnya swasta sudah mendapatkan insentif, mereka melakukan riset bisa dibiayakan sehingga mengurangi pajak yang harus mereka bayarkan. Ini sudah ada dalam UU PPh sebelumnya," kata Menkeu usai menjadi pembicara utama Rakernas 2018 Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Kemristekdikti) di Universitas Sumatera Utara (USU), Medan, Rabu.

Ekonomi Memburuk, Defisit, Sri Mulyani Harusnya Diganti. Beranikah Jokowi?

JAKARTA- Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan realisasi defisit anggaran pada APBNP 2017 mencapai 2,57 persen terhadap PDB atau jauh lebih kecil dari target 2,92 persen terhadap PDB.  Ekonomi masih buruk defisit, pertumbuhan rendah dan pengangguran bertambah, kemiskinan bertambah, maka Sri Mulyani yang juga teman dekat Teten Masduku itu mustinya dicopot saja. Dia sudah gagal.. Tapi, bernaikah Jokowi copot Sri?

Surat Cinta Sri Mulyani

KONFRONTASI -  Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengunggah sejumlah foto yang berisi lembaran surat soal kesan terhadap kinerja dan pesan yang ditujukan kepada seluruh bawahannya di lingkungan Kementerian Keuangan selama tahun 2017. Foto-foto itu diunggah melalui akun Instagram pribadi Sri Mulyani @smindrawati, Minggu (31/12).

Begitu Ngototnya Menteri Keuangan Ini, Terkait Austerity Policy, Rakyat dan Jokowi Jadi Korban

KONFRONTASI -  Meskipun kerap dikritik berbagai kalangan, ternyata Pemerintah melalui Kementerian Keuangan tetap ngotot melakukan kebijakan pengetatan anggaran alias austerity policy -seperti yang digariskan Bank Dunia. Kali ini korbannya adalah komponen dana bagi hasil untuk daerah (DBH).

Defisit Kok Dibilang Stabil, Sri Mulyani Belajar Ekonomi dari Mana?

KONFRONTASI-Pernyataan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati (SMI) yang mengatakan bahwa ekonomi bangsa ini masih dalam keadaan stabil meskipun realisasi defisit anggaran mencapai 2,62 persen dikritisi.

Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Arief Poyuono mempertanyakan pernyataan SMI yang membandingkan defisit yang hanya 2,62 persen dengan batasan maksimum defisit anggaran yang ditetapkan dalam Undang-Undang APBNP sebesar 2,92 persen. 

"Stabil dari mana. Realitasnya Daya Beli Masyarakat makin turun," ketusnya, Senin (25/12).

Soal Beli Saham Freeport, Menteri-Menteri Ekonomi Jokowi Terkecoh dan Terjebak Skandal? Siapa yang Bermain? Siapa Bodoh?

Oleh : Salamuddin Daeng, peneliti ekonomi AEPI dan UBK

KONFRONTASI- Pernyataan Freeport McMoRan  (FCX) dalam website resminya yang menyatakan bahwa mereka tidak akan melepaskan mayoritas kepemilikan atas PT Freeport Indonesia ( PT FI) akhirnya terbukti. Dengan demikian pernyataan pemerintahan Jokowi yang menyatakan akan mengambil alih saham FI tampaknya adalah Hoax belaka.

Trump Ancam Potong Dana Hibah, Ini Kata Menkeu

Konfrontasi - Menteri Keuangan, Sri Mulyani angkat bicara soal ancaman Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump yang akan memotong bantuan AS kepada negara-negara yang menolak mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel. Menurut Ani, sapaan akrab Sri Mulyani, pemotongan bantuan hibah tersebut tidak akan berpengaruh bagi Indonesia. Sebab dana hibah Amerika Serikat ke Indonesia jumlahnya kecil.

Pages