8 December 2019

Sri Bintang Pamungkas

Sri Bintang Pamungkas Kembali Tolak Surat Panggilan Polisi

KONFRONTASI - Penyidik Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Metro Jaya telah mengirim surat panggilan kedua kepada aktivis kawakan, Sri Bintang Pamungkas untuk diperiksa dalam kasus dugaan ujaran kebencian.

Surat panggilan tersebut diterima langsung oleh Sri Bintang pada Selasa siang (16/9).

Sri Bintang Pamungkas Bakal Diperiksa Polisi Besok

KONFRONTASI - Penyidik Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Metro Jaya telah mengagendakan pemanggilan aktivis Sri Bintang Pamungkas (SBP) untuk dimintai keterangan sebagai pihak terlapor.

"Rencananya (pemeriksaan) pada Rabu tanggal 11 September," kata Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Argo Yuwono, saat dikonfirmasi wartawan, Senin (9/9).

Sementara itu, kata Argo, pihak pelapor yakni Persaudaraan Islam Tionghoa Indonesia (PITI) telah dimintai keterangan oleh polisi.

Dipolisikan PITI, Sri Bintang Pamungkas Santai: Video Gagalkan Pelantikan Jokowi Direkam 2 Tahun Lalu

KONFRONTASI - Aktivis Sri Bintang Pamungkas kembali dilaporkan ke Polda Metro Jaya oleh Persaudaraan Islam Tionghoa Indonesia (PITI). Sri Bintang dilaporkan terkait sebuah video yang tersebar.

Dalam video itu, Sri Bintang mengajak masyarakat Indonesia untuk menggagalkan pelantikan Presiden dan Wakil Presiden Terpilih, Joko Widodo dan Ma'ruf Amin pada Oktober 2019 mendatang.

Sri Bintang Kembali Dipolisikan, Ada Apa?

KONFRONTASI-Persaudaran Islam Tionghoa atau PITI telah melaporkan aktivis Sri Bintang Pamungkas ke Polda Metro Jaya pada Rabu, 4 September 2019. Laporan tersebut terkait dengan provokasi massa untuk menjatuhkan Joko Widodo alias Jokowi sebagai Kepala Negara.

2017 Kekuasaan Jokowi Sudah Berakhir, Sebut Sri Bintang Pamungkas

KONFRONTASI -  Selama tiga tahun, pemerintahan Jokowi-JK menuau kritik dan komentar dari sejumlah kalangan. Termasuk seorang politikus era presiden Soeharto, Sri Bintang Pamungkas.

Ia mengatakan bahwa dalam waktu dekat Jokowi akan tumbang dari jabatannya. “InsyaAllah, itu harapan keras saya,” imbuhnya.

“Pada tahun 96, saya menyebarkan lembaran politik. Saya tulis (judulnya) pasca Soeharto 98, eh terjadi betul,” katanya di kawasan Car Free Day (CFD), Bundaran Hotel Indonesia, Jakarta Pusat pada Ahad (22/10/2017).

Patut Diduga, Pembangunan Infrastruktur Upaya China Kuasai Indonesia

KONFRONTASI-Aktivis senior Sri Bintang Pamungkas mengatakan, pembangunan proyek infrastruktur pemerintah saat ini yang berasal dari utang, patut diduga merupakan upaya RRC menguasai Indonesia. Dugaan itu, menurut Bintang, bukan tanpa dasar, karena sudah ada contohnya yakni di salah negara Benua Afrika, Zimbabwe.

Pasca Jokowi 2017...

Oleh: Sri-Bintang Pamungkas

Jokowi pusing tujuh keliling. Dia tidak mengira, kekuatan pribumi yg tersembunyi di hati tiap-tiap individu Pribumi sungguh dahsyat dan bisa menghancur-leburkan apa saja yg menghalangi. Dan ini baru perkiraan... belum.sepenuhnya terlihat... belum yg sesungguhnya akan terjadi dalam pergerakan.

Klarifikasi Sri Bintang Terkait Pernyataannya Soal Cina Islam

KONFRONTASI-Polda Metro Jaya memeriksa aktivis Sri Bintang Pamungkas  selama empat jam karena omongannya soal 'pura-pura Islam'. Sri Bintang diperiksa penyidik Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya sebagai terlapor karena diduga menyebarkan ujaran kebencian di Youtube.

Sri Bintang Pamungkas dilaporkan oleh Ketua Umum Pusat Persaudaraan Islam Tionghoa Indonesia (PITI) Ipong Wijaya Kusuma. Ucapan 'pura-pura' islam yang dilontarkan Sri Bintang dianggap telah menghina warga Tionghoa muslim.

Sri Bintang Pamungkas Dituntut Minta Maaf kepada Tionghoa Muslim

KONFRONTASI - Ketua Umum Persaudaraan Islam Tionghoa Indonesia (PITI) Ipong Hembing Putra kembali diperiksa Polisi sebagai pelapor Sri Bintang Pamungkas atas tuduhan menyebarkan informasi yang menimbulkan SARA di media sosial.

Ucapan Bintang yang dilaporkan itu terekam dalam video yang berada di YouTube pada Februari 2017. Ipong mengatakan, pemeriksaan yang baru saja dijalaninya itu merupakan yang pertama sejak laporan yang dibuatnya Kamis 29 Maret lalu.

Ganti Rezim Ganti Sistem: Berkedudukan Sama Dalam Hukum dan Pemerintahan

Oleh: Sri-Bintang Pamungkas

Lengkapnya Pasal 27 (1) UUD45 Asli itu berbunyi “Setiap Warganegara bersamaan kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”.

Pages