31 March 2020

Siti Zuhro

Siti Zuhro: Pancasila Harus jadi Panutan

KONFRONTASI - Kesaktian Pancasila sering didengungkan sebagai bukti keteguhan falsafah negara ini dalam menghadapi upaya ancaman penggantian ideologi negara. Padahal Pancasila sakti bukan karena ia mampu menolak berbagai ideologi yang mengancam, tetapi kesaktian Pancasila ini karena ia menjadi bagian integral yang telah melindungi keragaman dan sesuai dengan identitas bangsa, sehingga ideologi lain seperti Komunisme ataupun Khilafah menjadi tertolak.

Peneliti LIPI Siti Zuhro Sebut, Tampak Sekali KPU Kedodoran Laksanakan Pemilu 2019

KONFRONTASI -  Pengamat politik dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Siti Zuhro, mengkritisi pelaksanaan pemilu serentak 2019. Penyelenggaraan pileg dan pilpres serentak yang baru terlaksana dianggap sangat merepotkan para penyelenggara pemilu

Dia merasa khawatir dengan opini yang berkembang di masyarakat saat ini. Juga opini kalau KPU RI selaku penyelenggara pemilu terlibat dalam sejumlah kasus dugaan kecurangan yang merugikan pasangan calon tertentu.

Siti Zuhro: Lembaga Survei Jangan Bikin ‘Quickcount’ Curang

KONFRONTASI -  Masyarakat Indonesia hari ini akan memberikan suaranya memilih Presiden dan Wakil Presiden untuk lima tahun yang akan datang.

Selaras dengan hal tersebut biasanya lembaga survei akan merilis hasil perhitungan cepat atau quickcount dan exit pool.

Pengamat Politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Siti Zuhro meminta agar para lembaga survei tidak serta merilis perhitungan cepat atau quickcount yang menguntungkan segelintir pihak.

Indonesia di Ambang Perpecahan Akibat Ketimpangan Ekonomi

KONFRONTASI- Peneliti Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Siti Zuhro menyebut ketahanan sosial Indonesia tengah terancam. Pemerintah diharapkan bisa cepat bertindak mencegah perpecahan di tengah masyarakat. Karena Indonesia negara Bhineka Tunggal Ika yang tak membedakan satu sama lain.

"Ketahanan sosial menjadi terancam oleh musuh bersama kita, yakni kesenjangan sosial, ketimpangan ekonomi, dan ini yang belum diberikan solusi secara tentu atau utuh. Begitu juga indeks kebahagiaan masyarakat belum signifikan, kalau pemerintah bisa mengelola indeks kebahagiaan masyarakat, tentunya tidak akan muncul ancaman terhadap ketahanan sosial," ungkap Zuhro di sela simposium nasional Ketahanan sosial dan demokrasi di Universitas Brawijaya, Sabtu (23/3/2019).

Dikatakan Zuhro, sudah waktunya melakukan evaluasi tentang kondisi bangsa menginjak usianya ke-74 tahun pada 17 Agustus 2019 mendatang. Bagaimana nasib Indonesia 2045 nanti, ketika berusia 100 tahun. Karena tidak bisa menutup mata adanya gejala keterbelahan di masyarakat, dan harmoni sosial yang terancam.

21 tahun pasca reformasi Indonesia secara bertubi-tubi menggelar pemilu, dari Pilkada serentak 2015, 2017 yang meninggalkan kontroversi di salah satu daerah (DKI Jakarta), dan ada lagi pilkada serentak untuk 171 daerah.

"Dan pilkada yang digelar, selalu menyisakan sengketa, hanya pada 2018 nyaris konflik tak terjadi. Sekarang pertanyaan, pemilu itu untuk siapa dan untuk apa? Katanya demokrasi langsung itu untuk rakyat, tapi itu hanya prosedur dan tahapannya saja, secara subtansi kita tidak dapatkan," beber Zuhro.

Munculnya tagar 2019 ganti presiden, lanjut dia, menjadi pertanyaan mendasar saat ini. Apakah ini sebuah refleksi atas ketidakpuasan dan kekecewaan atas kinerja pemerintah. Warisan Pilkada DKI Jakarta pada tahun 2017 seperti belum tuntas, rasa kecewa, tidak puas seakan belum mendapatkan solusi dari pemerintah.

"Makanya banyak lembaga survei mencatat, tingkat kepuasan di masyarakat sangat tinggi atas kinerja Pak Jokowi, tetapi elektabilitasnya rendah. Ini tidak masuk akal, semestinya kepuasaan diikuti juga elektabilitas seseorang," tegasnya.

Menurut dia, hanya Indonesia yang berani melakukan lompatan-lompatan dalam mendesain pemilu. Dari demokrasi perwakilan menjadi demokrasi partisipan dari rakyat oleh rakyat. "Mungkin tidak ada di negara lain, seperti Indonesia sekarang ini, yang berani melakukan lompatan-lompatan dalam mendesain pemilu," tuturnya.

Pengamat LIPI: Masyarakat Harus Cerdas Berpolitik

KONFRONTASI - Indonesia menjalani sejarah baru dalam berdemokrasi melalui pelaksanaan pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak gelombang ketiga di 171. Momentum kontestasi politik ini harus diikuti dengan kematangan masyarakat dalam berpolitik dengan menjadi pemilih yang cerdas agar terwujud proses Pilkada yang baik dan berkualitas untuk Indonesia damai.

Siti Zuhro: Kaum Perempuan Harus Bisa Menjadi Penggerak Pembangunan di Keluarga dan Masyarakat

KONFRONTASI - Kaum perempuan harus bisa menjadi pelopor atau motor penggerak pembangunan di lingkungan keluarga dan juga masyarakat luas untuk mentrasnfer ilmu pengetahuan positifnya demi kemajuan bangsa Indonesia.

Pengamat LIPI: Sikap Prabowo Beda Antara Pilpres 2014 dan 2019

KONFRONTASI - Peneliti senior dari Pusat Penelitian Politik, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Siti Zuhro mempertanyakan, sikap Ketua Umum DPP Partai Gerindra Prabowo Subianto yang terkesan agak lambat menentukan sikap, apakah dia akan maju sebagai Calon Presiden atau tidak pada Pilpres 2019.

"Biasanya kalau Pak Prabowo maju itu biasanya, dua kali maju itu tidak perlu rally panjang. Kan yang sudah-sudah rallynya tidak panjang," kata Zuhro sebagaimana dilansir Suara.com, Jumat (30/3/2018).

Siti Zuhro: Rizal Ramli Pantas Memimpin Indonesia Kekinian

KONFRONTASI - Pengamat politik, Siti Zuhro menilai partai politik harus melaksanakan tanggungjawab moral kepada bangsa dengan menyiapkan calon pemimpin yang sesuai kebutuhan rakyat dan bukan sekedar memegang kemenangan.

Menurut Siti saat ini yang dibutuhkan Indonesia adalah pemimpin yang paham ekonomi. Kondisi perekonomian bangsa yang kian merosot, harus segera dipulihkan demi mencapai cita-cita kesejahteraan.

"Ini ada kepentingan bangsa, kita membutuhkan ekonom yang handal yang berani dan sosoknya ada," jelasnya Jumat (16/3)

Agar Tidak Mudah Dipecah Belah, Masyarakat Harus Cerdas Dalam Mencerna Isi Berita

KONFRONTASI - Masyarakat diminta untuk lebih selektif, pintar dan cerdas dalam memilih-milih berita baik di media sosial maupun di media online lainnya agar tidak mudah terprovokasi yang dapat menimbulkan perpecahan di masyarakat. Hal ini seiring maraknya berita hoax di dunia maya, apalagi menjelang digelarnya Pilkada 2018 dimana berkaca pada Pilkada atau Pilpres di tahun sebelumnya bermunculan berita-berita hoax dan aksi saling membullying di media sosial yang dapat berdampak pada perpecahan di masyarakat.

Jakarta Punya Gubernur Baru, Indonesia Juga Butuh Pemimpin Baru

KONFRONTASI-Hiruk pikuk perpolitikan di tanah air sepertinya membuat rakyat Indonesia jengah. Bagaimana tidak, kondisi perpolitikan dalam negeri terkesan kerap dipenuhi isu-isu yang membuat gaduh. Buktinya, gaya kepemimpinan 'gaduh' yang diperlihatkan Basuki Tjahaja Purnama beberapa waktu lalu, terbukti tak disukai masyarakat.

Peneliti Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, Siti Zuhro berpendapat, Pilkada DKI Jakarta lalu berpotensi menjadi cerminan pada Pilpres 2019 mendatang.

Pages